Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2020 tentang INDIKATOR K…

Pasal 6

(1) Dalam rangka penyusunan laporan kinerja, setiap indikator kinerja utama diukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntabilitas pemerintah. (2) Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja unit jabatan pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh setiap pimpinan unit jabatan pimpinan tinggi madya dan disampaikan kepada Menteri. (3) Laporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun oleh Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja dan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 9

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 September 2020 MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. IDA FAUZIYAH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020-2024 INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUA N DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN KETERANGAN 1. Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel Persentase Produktivitas Tenaga Kerja persen Produktivitas tenaga kerja adalah hasil kontribusi Kementerian Ketenagakerjaan terhadap produktivitas tenaga kerja nasional dihitung berdasarkan upah yang diterima oleh angkatan kerja yang bekerja. dimana, Keterangan: adalah persentase produktivitas tenaga kerja hasil kontribusi Kemnaker terhadap produktivitas tenaga kerja nasional pada tahun t; adalah jumlah penduduk yang bekerja yang bekerja hasil intervensi Kemnaker pada tahun t; adalah total angkatan kerja yang dilatih dan bekerja hasil intervensi Direktorat Jenderal Seluruh Unit Kerja No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUA N DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN KETERANGAN Binalattas, diukur dengan adalah total angkatan kerja yang bekerja hasil intervensi Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK, diukur dengan ; adalah total angkatan kerja yang bekerja hasil intervensi Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos; adalah total angkatan kerja yang bekerja hasil intervensi Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3, diukur dengan ; adalah penduduk yang bekerja pada tahun t (BPS); adalah rata-rata upah tenaga kerja yang di intervensi kemnaker di peroleh dari data UMP pada tahun t; No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUA N DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN KETERANGAN adalah rata-rata upah tenaga kerja yang di intervensi Kemnaker di peroleh dari data WLKP pada tahun t; adalah rata-rata upah data Sakernas pada tahun t (BPS). 2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Indeks Reformasi Birokrasi Nilai indeks Indeks Reformasi Birokrasi adalah Nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi di Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun n-1 Nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi pada tahun n-1. Unsur yg dinilai adalah: 1. manajemen perubahaan 2. penataan peraturan perundang-undangan 3. penataan dan penguatan organisasi 4. penataan tata laksana 5. penataan sistem manajemen SDM 6. penguatan akuntabilitas 7. penguatan pengawasan 8. peningkatan kualitas pelayanan publik Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Opini BPK Opini Opini BPK adalah Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kementerian Tahun n-1 Nilai hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kementerian Tahun n-1. Unsur yang dinilai adalah: 1. kepatuhan 2. standar akuntasi pemerintah 3. kecukupan pengungkapan catatan atas laporan keuangan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Indeks SPBE Tingkat maturitas Nilai tingkat capaian SPBE (3 Domain, 7 Aspek dan Barenbang No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUA N DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN KETERANGAN pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik bidang ketenagakerjaan pada tahun n-1. 35 Indikator) pada tahun n-1. Penanggung Jawab Paraf Tanggal Pembuat Konsep (Kepala Biro Perencanaan & Manajemen Kinerja) Pengendali Aspek Hukum (Plt. Kepala Biro Hukum) Aspek Teknis (Plt. Sekretaris Jenderal) Pengendali Administrasi (Plt. Sekretaris Jenderal) MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. IDA FAUZIYAH LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020-2024 INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA KEMENTERIAN No. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN KETERANGAN 1. Meningkatnya daya saing tenaga kerja dengan pelatihan vokasi Jumlah Tenaga Kerja Sektor Prioritas yang ditingkatkan Kompetensinya dan ditempatkan orang Jumlah tenaga kerja sektor prioritas yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan yang dinotasikan dengan adalah jumlah calon pekerja yang telah mendapatkan pelatihan dan mendapat pekerjaan pada Dimana: i adalah Balai Latihan Kerja (BLK) Ditjen Pembinaan, Pelatihan dan Prduktivitas No. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN KETERANGAN tahun n. Meningkatnya Produktivitas Pekerja di Sektor Prioritas Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya orang Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya di sektor prioritas yang dinotasikan dengan adalah jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya adalah pekerja yang mampu menciptakan nilai tambah pada tahun n Dimana: i adalah perusahaan yang telah mendapatkan pelatihan produktivitas hasil pembinaan Ditjen Binalattas. No. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN KETERANGAN Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Indeks PMPRB Nilai indeks Nilai evaluasi PMPRB adalah hasil evaluasi penilaian mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di direktorat jenderal Binalattas tahun n-1. Nilai hasil evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Binalattas pada tahun n-1. Persentase temuan yang ditindaklanjuti Persen Kerugian Negara atas temuan BPK adalah penyimpangan atas pengelolaan keuangan negara Jumlah kerugian negara yang telah ditindaklanjuti dibagi akumulasi jumlah sisa kerugian negara sampai dengan tahun berjalan dikali 100 persen Nilai evaluasi SAKIP Nilai Nilai hasil evaluasi internal atas area penguatan akuntabilitas Nilai hasil evaluasi internal atas Capaian Kinerja tahun n-1 Tingkat maturitas Nilai Pelayanan publik dimaksud adalah Tingkat maturitas layanan publik instansi pemerintah No. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN KETERANGAN layanan publik instansi pemerintah layanan publik berbasis elektronik yang dikelola oleh Ditjen Binalattas dan memberikan manfaat dalam pengelolaan layanan publik bagi Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. diukur oleh tim penilai Barenbang dengan tingkat penilaian: • Tingkat 1: Sistem pelayanan publik menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah). • Tingkat 2: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan interaksi. • Tingkat 3: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan transaksi. • Tingkat 4: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan kolaborasi. • Tingkat 5: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan optimalisasi. Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, dan bukti terkait lainnya 2. Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan dan Diberdayakan Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam dan luar negeri Orang Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam dan luar negeri yang dinotasikan dengan adalah jumlah Ditjen Binapenta dan PKK No. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN KETERANGAN tenaga kerja yang ditempatkan baik melalui sistem penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri pada tahun n Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja Orang Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja yang dinotasikan dengan adalah jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui skema penciptaan lapangan kerja baru dan atau pengembangan lapangan kerja yang tersedia No. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN KETERANGAN guna memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat pada tahun n Jumlah angkatan kerja yang ditempatkan akibat penggunaan TKA Orang Jumlah angkatan kerja yang ditempatkan akibat penggunaan TKA yang dinotasikan dengan adalah jumlah pendamping TKA dan atau pencari kerja yang ditempatkan sebagai akibat penggunaan TKA pada tahun n No. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN KETERANGAN Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Indeks PMPRB Nilai indeks Nilai evaluasi PMPRB adalah hasil evaluasi penilaian mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Direktorat jenderal Binapenta dan PKK tahun n-1. Nilai hasil evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Direktorat jenderal Binapenta dan PKK pada tahun n-1 Persentase temuan yang ditindaklanjuti Persen Kerugian Negara atas temuan BPK adalah penyimpangan atas pengelolaan keuangan negara Jumlah kerugian negara yang telah ditindaklanjuti dibagi akumulasi jumlah sisa kerugian negara sampai dengan tahun berjalan dikali 100 persen Nilai evaluasi SAKIP Nilai Nilai hasil evaluasi internal atas area penguatan akuntabilitas Nilai hasil evaluasi internal atas Capaian Kinerja tahun n -1 No. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN KETERANGAN Tingkat maturitas layanan publik instansi pemerintah Nilai Pelayanan Publik dimaksud adalah layanan publik berbasis elektronik yang dikelola oleh Ditjen Binapenta dan memberikan manfaat dalam pengelolaan layanan publik bagi Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Tingkat maturitas layanan publik instansi pemerintah diukur oleh tim penilai Barenbang dengan tingkat penilaian: • Tingkat 1: Sistem pelayanan publik menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah). • Tingkat 2: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan interaksi. • Tingkat 3: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan transaksi. • Tingkat 4: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan kolaborasi. • Tingkat 5: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan optimalisasi. Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, dan bukti terkait lainnya. 3. Meningkatnya peran pengawasan ketenagakerjaan dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental orang Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental dinotasikan dengan Ditjen Binwasnaker dan K3 No. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN KETERANGAN yang kondusif dengan kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan . Perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental adalah perusahaan yang menerapkan dan mematuhi norma ketenagakerjaan fundamental (tidak ditemukan pekerja anak, kerja paksa, diskriminasi, pelanggaran K3 dan terjamin kebebasan berserikat) yang dibuktikan dengan nota pemeriksaan I /Laporan Hasil Pemeriksaan. Dimana: i adalah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental hasil pengawasan Ditjen Binwasnaker dan K3. No. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN KETERANGAN Jumlah pekerja pada perusahaan dan stakeholder yang menerapkan dan mematuhi Norma K3 orang Jumlah pekerja pada perusahaan dan stakeholder yang menerapkan dan mematuhi Norma K3 dinotasikan dengan . Perusahaan yang menerapkan dan mematuhi Norma K3 adalah perusahaan yang mempekerjakan 50 orang atau lebih yang telah diperiksa dan dibuktikan dengan nota pemeriksaan I / Laporan Hasil Pemeriksaan dan/atau memiliki sertifikat SMK3 setelah dilakukan penilaian oleh Dimana: i adalah perusahaan dan stakeholder yang menerapkan dan mematuhi norma K3 hasil pengawasan Ditjen Binwasnaker dan K3. No. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN KETERANGAN lembaga Audit dalam penerapan SMK3. Jumlah pekerja pada perusahaan yang memenuhi dan menerapkan lingkungan kerja yang sehat dan hygiene perusahaan orang Jumlah pekerja pada Perusahaan yang memenuhi dan menerapkan lingkungan kerja yang sehat dan hygiene perusahaan dinotasikan dengan Perusahaan yang mematuhi dan menerapkan k3, lingkungan kerja dan hygiene perusahaan adalah Perusahaan yang mempekerjakan 50 orang atau lebih yang telah mendapatkan peningkatan Dimana: i adalah perusahaan yang memenuhi dan menerapkan lingkungan kerja yang sehat dan hygiene hasil pengawasan Ditjen Binwasnaker dan K3. No. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN KETERANGAN kemampuan teknis, penilaian risiko dan hygiene di perusahaan serta telah dilakukan pengujian oleh lembaga penguji K3. Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Ditjen Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Indeks PMPRB Nilai indeks Nilai evaluasi PMPRB adalah hasil evaluasi penilaian mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3 tahun n-1. Nilai hasil evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Direktorat jenderal Binwasnaker dan K3 pada tahun n-1. Persentase temuan yang ditindaklanjuti Persen Kerugian Negara atas temuan BPK adalah penyimpangan atas pengelolaan Jumlah kerugian negara yang telah ditindaklanjuti dibagi akumulasi jumlah sisa kerugian negara sampai dengan tahun berjalan dikali 100 persen. No. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN KETERANGAN keuangan negara. Nilai evaluasi SAKIP Nilai Nilai hasil evaluasi internal atas area penguatan akuntabilitas Nilai hasil evaluasi internal atas SAKIP tahun n-1 Tingkat maturitas Layanan Publik Instansi Pemerintah Nilai Pelayanan publik dimaksud adalah layanan publik berbasis elektronik yang dikelola oleh Ditjen Binwasnaker dan memberikan manfaat dalam pengelolaan layanan publik bagi Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Tingkat maturitas layanan publik instansi pemerintah diukur oleh tim penilai Barenbang dengan tingkat penilaian: • Tingkat 1: Sistem pelayanan publik menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah). • Tingkat 2: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan interaksi. • Tingkat 3: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan transaksi. • Tingkat 4: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan kolaborasi. • Tingkat 5: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan optimalisasi. Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan No. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN KETERANGAN fitur aplikasi, dan bukti terkait lainnya. 4. Meningkatnya jaminan perlindungan hak dan Dialog sosial pada perusahaan besar dan menengah Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial orang Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial dinotasikan dengan Perusahaan yang menjamin perlindungan hak-hak pekerja adalah Perusahaan yang mempekerjakan 50 orang atau lebih yang telah memiliki PP/PKB, struktur dan skala upah, Bipartit dan menjadi peserta program jaminan Dimana: i adalah perusahaan yang telah menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial hasil pembinaan Ditjen PHI dan Jamsos. Ditjen Pembinaan HI dan Jamsos Tenaga Kerja No. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN KETERANGAN sosial tenaga kerja yang telah terdaftar di WLKP. Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indeks PMPRB Nilai indeks Nilai evaluasi PMPRB adalah hasil evaluasi penilaian mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos Tenaga Kerja tahun n-1. Nilai hasil evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Direktorat jenderal PHI dan Jamsos Tenaga Kerja pada tahun n-1. Persentase temuan yang ditindaklanjuti Persen Kerugian Negara atas temuan BPK adalah penyimpangan atas pengelolaan keuangan negara Jumlah kerugian negara yang telah ditindaklanjuti dibagi akumulasi jumlah sisa kerugian negara sampai dengan tahun berjalan dikali 100 persen. Nilai evaluasi SAKIP Nilai Nilai hasil evaluasi internal atas area penguatan Nilai hasil evaluasi internal atas Capaian Kinerja tahun n-1. No. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN KETERANGAN akuntabilitas Tingkat maturitas layanan publik instansi pemerintah Nilai Pelayanan Publik dimaksud adalah layanan publik berbasis elektronik yang dikelola oleh Ditjen PHI dan Jamsos dan memberikan manfaat dalam pengelolaan layanan publik bagi Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Tingkat maturitas layanan publik instansi pemerintah diukur oleh tim penilai Barenbang dengan tingkat penilaian: • Tingkat 1: Sistem pelayanan publik menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah). • Tingkat 2: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan interaksi. • Tingkat 3: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan transaksi. • Tingkat 4: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan kolaborasi. • Tingkat 5: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan optimalisasi. Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, dan bukti terkait lainnya 5. Meningkatnya kapasitas, kinerja organisasi dan pelayanan Indeks Reformasi Birokrasi Nilai indeks Indeks reformasi birokrasi adalah nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi di Kementerian Nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi pada tahun n-1. Unsur yg dinilai adalah 1. manajemen perubahaan 2. penataan peraturan perundang-undangan Sekretariat Jenderal No. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN KETERANGAN internal Ketenagakerjaan pada tahun n-1. 3. penataan dan penguatan organisasi 4. penataan tata laksana 5. penataan sistem manajemen SDM 6. penguatan akuntabilitas 7. penguatan pengawasan 8. peningkatan kualitas pelayanan publik Opini BPK Opini Opini BPK adalah hasil pemeriksanaan BPK atas laporan keuangan Kementerian Tahun n-1. Nilai hasil Pemeriksanaan BPK atas laporan keuangan Kementerian Tahun n-1. Unsur yang dinilai adalah 1. kepatuhan 2. standar akuntasi pemerintah 3. kecukupan pengungkapan catatan atas laporan keuangan Tingkat maturitas layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Nilai Pelayanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dimaksud adalah: a. layanan naskah dinas b. layanan manajemen Tingkat maturitas layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diukur oleh tim penilai Barenbang dengan tingkat penilaian: • Tingkat 1: Sistem Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik menyediakan informasi • Tingkat 2: Sistem Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik menyediakan layanan interaksi. • Tingkat 3: Sistem Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik menyediakan layanan transaksi. • Tingkat 4: Sistem Layanan Administrasi Pemerintahan No. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN KETERANGAN kepegawaian c. layanan manajemen perencanaan d. layanan manajemen penganggaran e. layanan manajemen keuangan f. layanan manajemen kinerja g. layanan pengadaan h. layanan dokumentasi dan informasi hukum Berbasis Elektronik menyediakan layanan kolaborasi. • Tingkat 5: Sistem Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik menyediakan layanan optimalisasi. Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, dan bukti terkait lainnya 6. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengawasan internal dalam mendukung good governance Opini BPK Opini opini BPK adalah hasil pemeriksanaan BPK atas laporan keuangan Kementerian Tahun n-1. Nilai hasil Pemeriksanaan BPK atas laporan keuangan Kementerian Tahun n-1. Unsur yang dinilai adalah: 1. kepatuhan 2. standar akuntasi pemerintah 3. kecukupan pengungkapan catatan atas laporan Keuangan Inspektorat Jenderal No. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN KETERANGAN di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Nilai Evaluasi PMPRB Kementerian Ketenagakerjaan Nilai Nilai evaluasi PMPRB adalah hasil evaluasi penilaian mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Ketenagakerjaan tahun n-1. Nilai hasil evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun n-1. Nilai kinerja mitra kerja pengawasan internal Nilai Rata-rata nilai kinerja mitra kerja Pengawasan internal berdasarkan Juklak Audit Kinerja. Jumlah nilai kinerja auditi yang telah diperiksa dibagi jumlah auditi yang telah diperiksa. Tingkat maturitas layanan Whistle Blowing System (WBS) Nilai Layanan Whistle Blowing System (WBS) dimaksud adalah layanan WBS berbasis elektronik yang dikelola oleh Itjen. Tingkat maturitas layanan WBS diukur oleh tim penilai Barenbang dengan tingkat penilaian: • Tingkat 1 Informasi: Sistem pelayanan WBS menyediakan informasi satu arah • Tingkat 2 Interaksi: Sistem pelayanan WBS menyediakan layanan interaksi dua arah • Tingkat 3 Transaksi: Sistem pelayanan WBS menyediakan No. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN KETERANGAN layanan melalui pertukaran informasi dan layanan • Tingkat 4 Kolaborasi: Sistem pelayanan WBS menyediakan layanan melalui integrasi dengan WBS lainnya • Tingkat 5 Optimalisasi: Sistem pelayanan WBS menyediakan layanan yang dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, dan bukti terkait lainnya 7. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan secara elektronik. Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nilai indeks Tingkat maturitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik bidang ketenagakerjaan pada tahun n-1. Nilai tingkat capaian SPBE (3 Domain, 7 Aspek dan 35 Indikator) pada tahun n-1. Badan Perencanaan dan Pengembangan Meningkatnya Indeks Nilai Nilai Indeks Hasil penjumlahan dari nilai indeks dukungan perencanaan, No. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN KETERANGAN kualitas rencana tenaga kerja Nasional Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan indeks Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan adalah pengukuran tingkat perencanaan dan pengembangan bidang ketenagakerjaan yang didapatkan dari hasil penelitian/kajian, data dan informasi yang akurat serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja pada tahun n-1. indeks pengelolaan data dan informasi, indeks pengembangan sistem informasi dan indeks penelitian dan pengembangan dengan masing-masing indeks dikalikan dengan bobot yang sudah ditentukan I(P ) = 0.3 i(pr)+0.3 i(di)+0.15 i(si)+0.35i(li) Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Badan Perencanaan dan Pengembangan Indeks PMPRB Nilai indeks Nilai evaluasi PMPRB adalah hasil evaluasi penilaian mandiri terhadap pelaksanaan reformasi Nilai hasil evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan pada tahun n-1. No. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN KETERANGAN Ketenagakerjaan birokrasi di Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan tahun n-1. Persentase temuan yang ditindaklanjuti Persen Kerugian Negara atas temuan BPK adalah penyimpangan atas pengelolaan keuangan negara Jumlah kerugian negara yang telah ditindaklanjuti dibagi akumulasi jumlah sisa kerugian negara sampai dengan tahun berjalan dikali 100 persen. No. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN KETERANGAN Nilai evaluasi SAKIP Nilai Nilai hasil evaluasi internal atas area penguatan akuntabilitas Nilai hasil evaluasi internal atas Capaian Kinerja tahun n-1. MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. IDA FAUZIYAH

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2020 tentang INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020-2024

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9