PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG JUMLAH JAM MINIMAL TATAP MUKA DAN PEMBERIAN HONORARIUM ATAS KELEBIHAN JAM MINIMAL TATAP MUKA BAGI JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR

PERMEN Nomor 16 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jumlah Jam Minimal Tatap Muka dan Pemberian Honorarium atas Kelebihan Jam Minimal Tatap Muka bagi Jabatan Fungsional Instruktur (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 345) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Jam Kerja bagi Instruktur sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) minggu. (2) Jumlah jam minimal kegiatan tatap muka sebanyak 6 (enam) JP per hari bagi yang menerapkan 5 (lima) hari kerja atau 5 (lima) JP per hari bagi yang menerapkan 6 (enam) hari kerja. 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Instruktur yang melaksanakan kegiatan tatap muka melebihi JP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diberikan kompensasi dalam bentuk Honorarium. (2) Kelebihan JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan paling banyak 4 (empat) JP per hari. (3) Kelebihan JP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung per hari dan diakumulasikan setiap akhir bulan. (4) Perhitungan besaran Honorarium yang diterima Instruktur dilakukan setiap akhir bulan dengan memperhatikan jumlah kelebihan JP per hari.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2019 MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd M.HANIF DHAKIRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA