PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang TATA CARA PEMBERIAN MANFAAT JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

PERMEN Nomor 15 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja. 2. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain. 3. Pengusaha adalah: a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di INDONESIA mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah INDONESIA. 4. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah perjanjian kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. 5. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah perjanjian kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. 6. Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 7. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha. 8. Peserta JKP yang selanjutnya disebut Peserta adalah Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha dan telah terdaftar serta membayar iuran. 9. Penerima Manfaat JKP yang selanjutnya disebut Penerima Manfaat adalah Peserta yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat JKP. 10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 11. Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah suatu ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan baik di pusat maupun daerah. 12. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 13. Lembaga Pelatihan Kerja adalah instansi pemerintah dan badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja. 14. Sertifikat Pelatihan Kerja adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Pelatihan Kerja kepada Peserta Pelatihan Kerja yang telah lulus dan/atau telah selesai mengikuti Pelatihan Kerja. 15. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

MANFAAT JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

Pasal 2

Koreksi

Manfaat JKP berupa: a. uang tunai; b. akses informasi pasar kerja; dan c. Pelatihan Kerja.

Pasal 3

Koreksi

(1) Pemberian manfaat JKP berupa uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. (2) Pemberian manfaat JKP berupa akses informasi pasar kerja dan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c diselenggarakan oleh Kementerian.

Pasal 4

(1) Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan paling banyak 6 (enam) bulan Upah dengan ketentuan sebagai berikut: a. sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari Upah untuk 3 (tiga) bulan pertama; dan b. sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Upah untuk 3 (tiga) bulan berikutnya. (2) Upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai merupakan Upah terakhir Pekerja/Buruh yang dilaporkan Pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melebihi batas atas Upah yang ditetapkan. (3) Batas atas Upah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). (4) Dalam hal Upah melebihi batas atas Upah maka Upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai sebesar batas atas Upah.

Pasal 5

(1) Manfaat akses informasi pasar kerja diberikan dalam bentuk layanan: a. informasi pasar kerja; dan/atau b. bimbingan jabatan. (2) Layanan informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk penyediaan data lowongan pekerjaan yang memuat informasi paling sedikit mengenai identitas pemberi kerja, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, nama jabatan, dan syarat jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Layanan bimbingan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk: a. asesmen diri atau penilaian diri; dan/atau b. konseling karir. (4) Asesmen diri atau penilaian diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan proses penilaian mandiri untuk mendapatkan gambaran potensi diri yang dilakukan oleh Peserta secara daring atau luring. (5) Konseling karir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan konsultasi yang diberikan kepada Peserta mengenai informasi dunia kerja meliputi spesifikasi jabatan dan Pelatihan Kerja yang dibutuhkan oleh Peserta. (6) Tata cara konseling karir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Manfaat Pelatihan Kerja diberikan berupa pelatihan berbasis kompetensi. (2) Manfaat Pelatihan Kerja diberikan untuk membantu Penerima Manfaat mendapatkan pekerjaan kembali melalui peningkatan kompetensi kerja.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN MANFAAT

Pasal 9

Koreksi

(1) Pengusaha wajib memberitahu perubahan data Peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja. (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data paling sedikit: a. nama dan alamat domisili perusahaan; b. nomor pendaftaran dan sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan; c. nama dan alamat domisili Pekerja/Buruh; d. nomor kepesertaan Peserta pada BPJS Ketenagakerjaan; e. nomor induk kependudukan; f. tanggal lahir Pekerja/Buruh; g. nomor dan/atau tanggal mulai dan berakhirnya perjanjian kerja, bagi Pekerja/Buruh dengan hubungan kerja berdasarkan PKWT, atau nomor dan/atau tanggal mulainya perjanjian kerja atau surat pengangkatan bagi Pekerja/Buruh dengan hubungan kerja berdasarkan PKWTT; dan h. nomor dan/atau tanggal bukti Pemutusan Hubungan Kerja. (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan lampiran bukti Pemutusan Hubungan Kerja yaitu: a. bukti diterimanya Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pekerja/Buruh dan tanda terima laporan Pemutusan Hubungan Kerja dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota; b. perjanjian bersama yang telah didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial dan akta bukti pendaftaran perjanjian bersama; atau c. petikan atau putusan pengadilan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (4) Bukti Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa fotokopi atau dokumen elektronik. (5) Peserta dapat memberitahu Pemutusan Hubungan Kerja dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melampirkan bukti Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan paling lama sampai dengan batas akhir pengajuan manfaat JKP.

Pasal 10

(1) Peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat mengajukan manfaat JKP dengan melampirkan: a. surat pernyataan bersedia untuk bekerja kembali; dan b. nomor rekening bank yang masih aktif atas nama Peserta. (2) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta harus memiliki akun yang diperoleh pada saat mengakses Sistem Informasi Ketenagakerjaan. (3) Pengajuan manfaat JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan.

Pasal 11

(1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi data Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 10 ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja. (2) Dalam verifikasi data, BPJS Ketenagakerjaan melakukan klarifikasi kepada Peserta atau Pengusaha atas bukti Pemutusan Hubungan Kerja. (3) BPJS Ketenagakerjaan melakukan validasi terhadap data hasil verifikasi yang lengkap dan benar. (4) Dalam hal hasil verifikasi data tidak lengkap dan/atau tidak benar, BPJS Ketenagakerjaan memberikan catatan pada formulir data Peserta dan memberitahu Pengusaha atau Peserta secara daring atau luring. (5) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengusaha atau Peserta melengkapi dan/atau memperbaiki data dan menyerahkan kembali formulir kepada BPJS Ketenagakerjaan secara daring atau luring.

Pasal 12

(1) Penerima Manfaat yang mengajukan manfaat JKP berhak atas manfaat uang tunai yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. (2) Tanggal pengajuan manfaat uang tunai bulan pertama menjadi tanggal acuan pengajuan manfaat uang tunai bulan kedua sampai dengan bulan kelima. (3) Manfaat uang tunai bulan kedua sampai dengan bulan kelima diajukan paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Manfaat uang tunai bulan keenam diajukan paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pemberian manfaat JKP dan paling lambat akhir bulan keenam.

Pasal 13

(1) Manfaat uang tunai bulan pertama dibayarkan setelah Penerima Manfaat mengajukan manfaat JKP bulan pertama. (2) Pengajuan manfaat JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan melakukan asesmen diri atau penilaian diri pada akses informasi pasar kerja yang terdapat dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan. (3) Manfaat uang tunai bulan kedua sampai dengan bulan keenam dibayarkan dengan ketentuan: a. Penerima Manfaat belum mendapatkan pekerjaan kembali dan aktif mencari kerja; dan/atau b. memenuhi presensi Pelatihan Kerja pada bulan sebelumnya paling sedikit 80% (delapan puluh persen) kehadiran bagi Penerima Manfaat yang mengambil manfaat Pelatihan Kerja. (4) Penerima Manfaat yang belum mendapatkan pekerjaan dan aktif mencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dibuktikan dengan: a. bukti lamaran pekerjaan paling sedikit 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) bulan; atau b. bukti panggilan tes seleksi kerja atau wawancara paling sedikit 1 (satu) perusahaan dalam 1 (satu) bulan. (5) Manfaat uang tunai bulan keenam dibayarkan setelah Penerima Manfaat melakukan: a. penyampaian bukti aktif mencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan/atau b. pengisian formulir status kebekerjaan. (6) Manfaat uang tunai dibayarkan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Penerima Manfaat mengajukan manfaat JKP. (7) Manfaat uang tunai dibayarkan melalui rekening Penerima Manfaat.

Pasal 14

(1) Pengusaha yang menunggak iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagai sumber pendanaan program JKP lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, wajib membayar terlebih dahulu manfaat uang tunai kepada Peserta. (2) Manfaat uang tunai dibayarkan oleh Pengusaha melalui rekening bank milik Peserta. (3) Pengusaha yang telah melunasi seluruh tunggakan iuran dan denda dapat mengajukan penggantian atas manfaat uang tunai yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan: a. surat permintaan penggantian dari Pengusaha yang memuat informasi paling sedikit: 1. nama perusahaan; 2. nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Peserta; 3. rincian biaya penggantian manfaat uang tunai yang sudah dibayarkan Pengusaha; dan 4. tanda terima manfaat uang tunai oleh Peserta, dan b. bukti transfer ke rekening bank Peserta.

Pasal 15

(1) Penerima Manfaat mengajukan manfaat JKP bulan pertama dan melakukan asesmen diri atau penilaian diri pada akses informasi pasar kerja yang terdapat dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan. (2) Penerima Manfaat yang telah melakukan asesmen diri atau penilaian diri dapat mengikuti konseling karir atau mencari pekerjaan dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan. (3) Penerima Manfaat yang mengikuti konseling karir memperoleh rekomendasi pengembangan karir dari Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja untuk: a. mencari pekerjaan dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan; atau b. mengikuti Pelatihan Kerja dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan.

Pasal 16

Penerima Manfaat yang telah mendapatkan pekerjaan harus melaporkan penempatannya melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima bekerja.

BAB Kesatu

Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dan Pengajuan Manfaat

Pasal 9

Koreksi

(1) Pengusaha wajib memberitahu perubahan data Peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja. (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data paling sedikit: a. nama dan alamat domisili perusahaan; b. nomor pendaftaran dan sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan; c. nama dan alamat domisili Pekerja/Buruh; d. nomor kepesertaan Peserta pada BPJS Ketenagakerjaan; e. nomor induk kependudukan; f. tanggal lahir Pekerja/Buruh; g. nomor dan/atau tanggal mulai dan berakhirnya perjanjian kerja, bagi Pekerja/Buruh dengan hubungan kerja berdasarkan PKWT, atau nomor dan/atau tanggal mulainya perjanjian kerja atau surat pengangkatan bagi Pekerja/Buruh dengan hubungan kerja berdasarkan PKWTT; dan h. nomor dan/atau tanggal bukti Pemutusan Hubungan Kerja. (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan lampiran bukti Pemutusan Hubungan Kerja yaitu: a. bukti diterimanya Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pekerja/Buruh dan tanda terima laporan Pemutusan Hubungan Kerja dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota; b. perjanjian bersama yang telah didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial dan akta bukti pendaftaran perjanjian bersama; atau c. petikan atau putusan pengadilan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (4) Bukti Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa fotokopi atau dokumen elektronik. (5) Peserta dapat memberitahu Pemutusan Hubungan Kerja dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melampirkan bukti Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan paling lama sampai dengan batas akhir pengajuan manfaat JKP.

Pasal 10

(1) Peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat mengajukan manfaat JKP dengan melampirkan: a. surat pernyataan bersedia untuk bekerja kembali; dan b. nomor rekening bank yang masih aktif atas nama Peserta. (2) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta harus memiliki akun yang diperoleh pada saat mengakses Sistem Informasi Ketenagakerjaan. (3) Pengajuan manfaat JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan.

Pasal 11

(1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi data Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 10 ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja. (2) Dalam verifikasi data, BPJS Ketenagakerjaan melakukan klarifikasi kepada Peserta atau Pengusaha atas bukti Pemutusan Hubungan Kerja. (3) BPJS Ketenagakerjaan melakukan validasi terhadap data hasil verifikasi yang lengkap dan benar. (4) Dalam hal hasil verifikasi data tidak lengkap dan/atau tidak benar, BPJS Ketenagakerjaan memberikan catatan pada formulir data Peserta dan memberitahu Pengusaha atau Peserta secara daring atau luring. (5) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengusaha atau Peserta melengkapi dan/atau memperbaiki data dan menyerahkan kembali formulir kepada BPJS Ketenagakerjaan secara daring atau luring.

BAB Kedua

Manfaat Uang Tunai

Pasal 12

Koreksi

(1) Penerima Manfaat yang mengajukan manfaat JKP berhak atas manfaat uang tunai yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. (2) Tanggal pengajuan manfaat uang tunai bulan pertama menjadi tanggal acuan pengajuan manfaat uang tunai bulan kedua sampai dengan bulan kelima. (3) Manfaat uang tunai bulan kedua sampai dengan bulan kelima diajukan paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Manfaat uang tunai bulan keenam diajukan paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pemberian manfaat JKP dan paling lambat akhir bulan keenam.

Pasal 13

(1) Manfaat uang tunai bulan pertama dibayarkan setelah Penerima Manfaat mengajukan manfaat JKP bulan pertama. (2) Pengajuan manfaat JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan melakukan asesmen diri atau penilaian diri pada akses informasi pasar kerja yang terdapat dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan. (3) Manfaat uang tunai bulan kedua sampai dengan bulan keenam dibayarkan dengan ketentuan: a. Penerima Manfaat belum mendapatkan pekerjaan kembali dan aktif mencari kerja; dan/atau b. memenuhi presensi Pelatihan Kerja pada bulan sebelumnya paling sedikit 80% (delapan puluh persen) kehadiran bagi Penerima Manfaat yang mengambil manfaat Pelatihan Kerja. (4) Penerima Manfaat yang belum mendapatkan pekerjaan dan aktif mencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dibuktikan dengan: a. bukti lamaran pekerjaan paling sedikit 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) bulan; atau b. bukti panggilan tes seleksi kerja atau wawancara paling sedikit 1 (satu) perusahaan dalam 1 (satu) bulan. (5) Manfaat uang tunai bulan keenam dibayarkan setelah Penerima Manfaat melakukan: a. penyampaian bukti aktif mencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan/atau b. pengisian formulir status kebekerjaan. (6) Manfaat uang tunai dibayarkan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Penerima Manfaat mengajukan manfaat JKP. (7) Manfaat uang tunai dibayarkan melalui rekening Penerima Manfaat.

Pasal 14

(1) Pengusaha yang menunggak iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagai sumber pendanaan program JKP lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, wajib membayar terlebih dahulu manfaat uang tunai kepada Peserta. (2) Manfaat uang tunai dibayarkan oleh Pengusaha melalui rekening bank milik Peserta. (3) Pengusaha yang telah melunasi seluruh tunggakan iuran dan denda dapat mengajukan penggantian atas manfaat uang tunai yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan: a. surat permintaan penggantian dari Pengusaha yang memuat informasi paling sedikit: 1. nama perusahaan; 2. nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Peserta; 3. rincian biaya penggantian manfaat uang tunai yang sudah dibayarkan Pengusaha; dan 4. tanda terima manfaat uang tunai oleh Peserta, dan b. bukti transfer ke rekening bank Peserta.

BAB 1

Pemilihan dan Pendaftaran Pelatihan Kerja

Pasal 17

Koreksi

(1) Manfaat Pelatihan Kerja diberikan kepada Penerima Manfaat dengan ketentuan: a. belum mendapat pekerjaan; dan b. telah mendapatkan rekomendasi dari Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja untuk mengikuti Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b. (2) Manfaat Pelatihan Kerja diakses melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan. (3) Pemberian manfaat Pelatihan Kerja dapat dilaksanakan pada rentang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengajuan manfaat JKP bulan pertama sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum manfaat JKP berakhir. (4) Manfaat Pelatihan Kerja diberikan 1 (satu) kali selama masa pemberian manfaat JKP. (5) Manfaat Pelatihan Kerja diselenggarakan secara daring dan/atau luring.

Pasal 18

(1) Penerima Manfaat memilih jenis Pelatihan Kerja yang akan diikuti melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan. (2) Setelah memilih jenis Pelatihan Kerja, Penerima Manfaat melakukan pendaftaran di Lembaga Pelatihan Kerja melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan dengan memasukan kode nomor tertentu hasil dari rekomendasi konseling karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b.

Pasal 19

(1) Pelatihan Kerja dilakukan melalui Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan. (2) Lembaga Pelatihan Kerja harus memenuhi persyaratan paling sedikit: a. memiliki program Pelatihan Kerja berbasis kompetensi kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mempertimbangkan standar kompetensi kerja nasional, internasional, atau khusus; b. terdaftar dan terverifikasi di Sistem Informasi Ketenagakerjaan; c. terakreditasi dari lembaga akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi; dan d. mendapat persetujuan Menteri. (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Pelatihan Kerja yang melaksanakan Pelatihan Kerja secara daring juga harus memenuhi persyaratan: a. memiliki sistem evaluasi pembelajaran dan mekanisme pemantauan kemajuan pelaksanaan Pelatihan Kerja; dan b. menyelenggarakan Pelatihan Kerja yang bersifat interaktif.

Pasal 20

(1) Lembaga Pelatihan Kerja menyampaikan permohonan kepada Menteri untuk menjadi mitra penyelenggara program JKP. (2) Menteri melakukan seleksi dan verifikasi terhadap permohonan yang diajukan oleh Lembaga Pelatihan Kerja. (3) Tata cara seleksi dan verifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Lembaga Pelatihan Kerja yang telah dinyatakan lulus seleksi dan verifikasi mendapatkan persetujuan dari Menteri sebagai mitra penyelenggara program JKP.

Pasal 22

Kewenangan Menteri untuk melakukan seleksi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat didelegasikan kepada direktur jenderal yang membidangi pelatihan vokasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 23

(1) Lembaga Pelatihan Kerja yang telah disetujui sebagai mitra penyelenggara program JKP harus: a. menyelenggarakan Pelatihan Kerja kepada Penerima Manfaat; b. memberikan Sertifikat Pelatihan Kerja kepada Penerima Manfaat yang telah menyelesaikan Pelatihan Kerja; dan c. melaporkan hasil pelaksanaan Pelatihan Kerja kepada Menteri melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan secara berkala. (2) Tata cara penyelenggaraan Pelatihan Kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB 2

Lembaga Pelatihan Kerja

Pasal 19

Koreksi

(1) Pelatihan Kerja dilakukan melalui Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan. (2) Lembaga Pelatihan Kerja harus memenuhi persyaratan paling sedikit: a. memiliki program Pelatihan Kerja berbasis kompetensi kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mempertimbangkan standar kompetensi kerja nasional, internasional, atau khusus; b. terdaftar dan terverifikasi di Sistem Informasi Ketenagakerjaan; c. terakreditasi dari lembaga akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi; dan d. mendapat persetujuan Menteri. (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Pelatihan Kerja yang melaksanakan Pelatihan Kerja secara daring juga harus memenuhi persyaratan: a. memiliki sistem evaluasi pembelajaran dan mekanisme pemantauan kemajuan pelaksanaan Pelatihan Kerja; dan b. menyelenggarakan Pelatihan Kerja yang bersifat interaktif.

Pasal 20

(1) Lembaga Pelatihan Kerja menyampaikan permohonan kepada Menteri untuk menjadi mitra penyelenggara program JKP. (2) Menteri melakukan seleksi dan verifikasi terhadap permohonan yang diajukan oleh Lembaga Pelatihan Kerja. (3) Tata cara seleksi dan verifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Lembaga Pelatihan Kerja yang telah dinyatakan lulus seleksi dan verifikasi mendapatkan persetujuan dari Menteri sebagai mitra penyelenggara program JKP.

Pasal 22

Kewenangan Menteri untuk melakukan seleksi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat didelegasikan kepada direktur jenderal yang membidangi pelatihan vokasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 23

(1) Lembaga Pelatihan Kerja yang telah disetujui sebagai mitra penyelenggara program JKP harus: a. menyelenggarakan Pelatihan Kerja kepada Penerima Manfaat; b. memberikan Sertifikat Pelatihan Kerja kepada Penerima Manfaat yang telah menyelesaikan Pelatihan Kerja; dan c. melaporkan hasil pelaksanaan Pelatihan Kerja kepada Menteri melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan secara berkala. (2) Tata cara penyelenggaraan Pelatihan Kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 24

(1) Penerima Manfaat mengikuti Pelatihan Kerja sesuai dengan jenis dan jadwal Pelatihan Kerja yang telah dipilih pada Sistem Informasi Ketenagakerjaan. (2) Penerima Manfaat dapat mencari pekerjaan selama masa tunggu dimulainya Pelatihan Kerja. (3) Penerima Manfaat wajib menyelesaikan seluruh proses Pelatihan Kerja. (4) Penerima Manfaat yang telah mengikuti dan menyelesaikan Pelatihan Kerja berhak mendapatkan Sertifikat Pelatihan Kerja.

Pasal 25

(1) Dalam hal Penerima Manfaat memperoleh pekerjaan selama masa tunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Penerima Manfaat dianggap mengundurkan diri dari Pelatihan Kerja. (2) Dalam hal Penerima Manfaat memperoleh pekerjaan pada saat Pelatihan Kerja dilaksanakan, Penerima Manfaat dapat menyatakan untuk tidak melanjutkan Pelatihan Kerja dan berhak menerima surat keterangan telah melakukan Pelatihan Kerja.

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang TATA CARA PEMBERIAN MANFAAT JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

BAB Keempat

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

Pasal 16

BAB Keempat

Pasal 17

Pasal 18

BAB 1

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 2

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 3

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB 4

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB V

Pasal 29

Pasal 30

BAB VI

Pasal 31

BAB VII

Pasal 32