PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum

PERMEN Nomor 15 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. 2. Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam1 (satu) bulan. 3. Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di dalam wilayah 1 (satu) provinsi. 4. Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di dalam wilayah 1 (satu) kabupaten/kota. 5. Upah Minimum Sektoral Provinsi yang selanjutnya disingkat UMSP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk sektor tertentu di dalam wilayah 1 (satu) provinsi. 6. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMSK adalah Upah Minimum yang berlaku untuk sektor tertentu di dalam wilayah 1 (satu) kabupaten/kota. 7. Sektoral adalah kategori lapangan usaha beserta pembagiannya menurut Klasifikasi Baku Lapangan usaha INDONESIA (KBLI). 8. Sektor Unggulan adalah sekumpulan perusahaan dalam 1 (satu) sektor yang memenuhi kriteria mampu membayar Upah Minimum yang lebih tinggi dari UMP atau UMK. 9. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 10. Pengusaha adalah: a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di INDONESIA mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah INDONESIA. 11. Perusahaan adalah: a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 12. Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Sektor adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Pekerja/Buruh pada 1 (satu) sektor tertentu sesuai KBLI yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja/Buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya. 13. Asosiasi Pengusaha pada Sektor adalah organisasi pengusaha yang anggotanya terdiri atas para Pengusaha pada 1 (satu) sektor tertentu sesuai KBLI. 14. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di provinsi. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

BAB II

FORMULA PERHITUNGAN UPAH MINIMUM

Pasal 2

Koreksi

(1) Upah Minimum ditetapkan setiap tahun berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. (2) Penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah Minimum.

Pasal 3

Koreksi

(1) Formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah Upah Minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah Minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan. (2) Formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + % ∆ PDBt)}. (3) Formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan keterangan sebagai berikut: UMn = Upah Minimum yang akan ditetapkan. UMt = Upah Minimum tahun berjalan. Inflasit = Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan. ∆ PDBt = Pertumbuhan produk domestik bruto yang dihitung dari pertumbuhan produk domestik bruto yang mencakup periode kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kwartal I dan II tahun berjalan. (4) Inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan inflasi tahun ke tahun (year on year). (5) Produk domestik bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan produk domestik bruto harga konstan. (6) Tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan data dan informasi yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

Pasal 4

(1) KHL sebagai dasar penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdapat dalam formula perhitungan Upah Minimum. (2) KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Upah Minimum tahun berjalan ditambah perkalian antara Upah Minimum tahun berjalan dengan tingkat inflasi nasional tahun berjalan.

Pasal 5

(1) KHL terdiri atas beberapa komponen. (2) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa jenis kebutuhan hidup. (3) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jenis kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. (4) Komponen dan jenis kebutuhan hidup hasil peninjauan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

(1) Komponen dan jenis kebutuhan hidup hasil peninjauan menjadi dasar perhitungan dan penetapan nilai KHL hasil peninjauan. (2) Perhitungan dan penetapan nilai KHL hasil peninjauan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Upah Minimum tahun pertama setelah peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup, ditetapkan: a. sama dengan nilai KHL hasil peninjauan; dan b. tidak dihitung menggunakan formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (2) Penetapan Upah Minimum tahun kedua sampai dengan tahun kelima setelah peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup, dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB Kesatu

Umum

Pasal 2

Koreksi

(1) Upah Minimum ditetapkan setiap tahun berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. (2) Penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah Minimum.

Pasal 3

Koreksi

(1) Formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah Upah Minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah Minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan. (2) Formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + % ∆ PDBt)}. (3) Formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan keterangan sebagai berikut: UMn = Upah Minimum yang akan ditetapkan. UMt = Upah Minimum tahun berjalan. Inflasit = Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan. ∆ PDBt = Pertumbuhan produk domestik bruto yang dihitung dari pertumbuhan produk domestik bruto yang mencakup periode kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kwartal I dan II tahun berjalan. (4) Inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan inflasi tahun ke tahun (year on year). (5) Produk domestik bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan produk domestik bruto harga konstan. (6) Tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan data dan informasi yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

Pasal 4

(1) KHL sebagai dasar penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdapat dalam formula perhitungan Upah Minimum. (2) KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Upah Minimum tahun berjalan ditambah perkalian antara Upah Minimum tahun berjalan dengan tingkat inflasi nasional tahun berjalan.

BAB III

UPAH MINIMUM PROVINSI DAN/ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

Pasal 8

Koreksi

(1) Gubernur wajib MENETAPKAN UMP. (2) Penetapan UMP dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 9

Koreksi

(1) Penghitungan UMP dengan menggunakan formula perhitungan Upah Minimum dilaksanakan oleh dewan pengupahan provinsi. (2) Penghitungan UMP dilaksanakan setelah angka inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto dari lembaga yang berwenang di bidang statistik disampaikan kepada Menteri yang selanjutnya Menteri menyampaikan kepada gubernur. (3) Hasil penghitungan UMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur melalui Dinas Provinsi. (4) UMP ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur pada tanggal 1 November dengan keputusan gubernur. (5) Dalam hal tanggal 1 November jatuh pada hari minggu atau hari libur nasional atau hari yang diliburkan secara nasional, UMP ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur 1 (satu) hari sebelum hari minggu atau hari libur nasional atau hari yang diliburkan secara nasional. (6) UMP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 10

(1) Gubernur dapat MENETAPKAN UMK. (2) UMK ditetapkan setelah penetapan UMP. (3) UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan harus lebih besar dari UMP. (4) Penetapan UMK dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 11

(1) Penghitungan UMK dengan menggunakan formula perhitungan Upah Minimum dilaksanakan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota. (2) Penghitungan UMK dilaksanakan setelah angka inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto dari lembaga yang berwenang di bidang statistik disampaikan kepada Menteri yang selanjutnya Menteri menyampaikan kepada gubernur. (3) Hasil penghitungan UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati/walikota untuk direkomendasikan kepada gubernur melalui Dinas Provinsi. (4) Gubernur dapat meminta saran dan pertimbangan dewan pengupahan provinsi mengenai hasil penghitungan UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) UMK ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur paling lambat tanggal 21 November dengan keputusan gubernur. (6) UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

BAB IV

UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI DAN/ATAU UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA

Pasal 12

Koreksi

(1) Gubernur dapat MENETAPKAN UMSP dan/atau UMSK. (2) UMSP dan/atau UMSK ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan Asosiasi Pengusaha pada Sektor dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Sektor yang bersangkutan. (3) Besaran UMSP dan/atau UMSK ditetapkan sebagai berikut: a. UMSP harus lebih besar dari UMP; b. UMSK harus lebih besar dari UMK. (4) UMSP dan/atau UMSK berlaku sejak ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 13

(1) Penetapan UMSP diawali dengan pelaksanaan kajian mengenai Sektor Unggulan oleh dewan pengupahan provinsi. (2) Penentuan suatu sektor termasuk dalam Sektor Unggulan, dilaksanakan melalui kajian mengenai variabel: a. kategori usaha sesuai KBLI 5 (lima) digit; b. Perusahaan dengan skala usaha besar; c. pertumbuhan nilai tambah; dan d. produktivitas tenaga kerja. (3) Ketentuan mengenai Perusahaan dengan skala usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah. (4) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dewan pengupahan provinsi MENETAPKAN ada atau tidak ada Sektor Unggulan. (5) Dalam hal terdapat Sektor Unggulan, dewan pengupahan provinsi menyampaikan hasil kajian kepada Asosiasi Pengusaha pada Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Sektor yang bersangkutan untuk merundingkan: a. Perusahaan yang masuk dalam kategori Sektor Unggulan yang bersangkutan; dan b. nominal UMSP. (6) Dalam hal tidak ada Sektor Unggulan, gubernur tidak dapat MENETAPKAN UMSP.

Pasal 14

(1) Apabila perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) mencapai kesepakatan, Asosiasi Pengusaha pada Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Sektor yang bersangkutan menyampaikan hasil kesepakatan kepada gubernur melalui Dinas Provinsi untuk dapat ditetapkan UMSP. (2) Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan, gubernur tidak dapat MENETAPKAN UMSP. (3) Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan maka: a. bagi daerah yang belum ada penetapan UMSP tahun sebelumnya, berlaku UMP tahun berjalan; b. bagi daerah yang telah ada penetapan UMSP tahun sebelumnya: 1. berlaku UMSP tahun sebelumnya, jika besarannya lebih tinggi daripada besaran UMP tahun berjalan; atau 2. berlaku UMP tahun berjalan, jika besaran UMSP tahun sebelumnya lebih rendah daripada besaran UMP tahun berjalan.

Pasal 15

(1) Penetapan UMSK diawali dengan pelaksanaan kajian mengenai Sektor Unggulan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota. (2) Penentuan suatu sektor termasuk dalam Sektor Unggulan, dilaksanakan melalui kajian mengenai variabel: a. kategori usaha sesuai KBLI 5 (lima) digit; b. Perusahaan dengan skala usaha besar; c. pertumbuhan nilai tambah; dan d. produktivitas tenaga kerja. (3) Ketentuan mengenai Perusahaan dengan skala usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah. (4) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dewan pengupahan kabupaten/kota MENETAPKAN ada atau tidak ada Sektor Unggulan. (5) Dalam hal terdapat Sektor Unggulan, dewan pengupahan kabupaten/kota menyampaikan hasil kajian kepada Asosiasi Pengusaha pada Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Sektor yang bersangkutan untuk merundingkan: a. Perusahaan yang masuk dalam kategori Sektor Unggulan yang bersangkutan; dan b. nominal UMSK. (6) Dalam hal tidak ada Sektor Unggulan, gubernur tidak dapat MENETAPKAN UMSK.

Pasal 16

(1) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) mencapai kesepakatan, Asosiasi Pengusaha pada Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Sektor yang bersangkutan menyampaikan hasil kesepakatan kepada bupati/walikota untuk direkomendasikan kepada gubernur melalui Dinas Provinsi untuk dapat ditetapkan UMSK. (2) Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan, gubernur tidak dapat MENETAPKAN UMSK. (3) Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan maka: a. bagi daerah yang belum ada penetapan UMSK tahun sebelumnya, berlaku UMK tahun berjalan; b. bagi daerah yang telah ada penetapan UMSK tahun sebelumnya: 1. berlaku UMSK tahun sebelumnya, jika besarannya lebih tinggi daripada besaran UMK tahun berjalan; atau 2. berlaku UMK tahun berjalan, jika besaran UMSK tahun sebelumnya lebih rendah daripada besaran UMK tahun berjalan.

BAB Ketiga

Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota

Pasal 15

Koreksi

(1) Penetapan UMSK diawali dengan pelaksanaan kajian mengenai Sektor Unggulan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota. (2) Penentuan suatu sektor termasuk dalam Sektor Unggulan, dilaksanakan melalui kajian mengenai variabel: a. kategori usaha sesuai KBLI 5 (lima) digit; b. Perusahaan dengan skala usaha besar; c. pertumbuhan nilai tambah; dan d. produktivitas tenaga kerja. (3) Ketentuan mengenai Perusahaan dengan skala usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah. (4) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dewan pengupahan kabupaten/kota MENETAPKAN ada atau tidak ada Sektor Unggulan. (5) Dalam hal terdapat Sektor Unggulan, dewan pengupahan kabupaten/kota menyampaikan hasil kajian kepada Asosiasi Pengusaha pada Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Sektor yang bersangkutan untuk merundingkan: a. Perusahaan yang masuk dalam kategori Sektor Unggulan yang bersangkutan; dan b. nominal UMSK. (6) Dalam hal tidak ada Sektor Unggulan, gubernur tidak dapat MENETAPKAN UMSK.

Pasal 16

(1) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) mencapai kesepakatan, Asosiasi Pengusaha pada Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Sektor yang bersangkutan menyampaikan hasil kesepakatan kepada bupati/walikota untuk direkomendasikan kepada gubernur melalui Dinas Provinsi untuk dapat ditetapkan UMSK. (2) Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan, gubernur tidak dapat MENETAPKAN UMSK. (3) Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan maka: a. bagi daerah yang belum ada penetapan UMSK tahun sebelumnya, berlaku UMK tahun berjalan; b. bagi daerah yang telah ada penetapan UMSK tahun sebelumnya: 1. berlaku UMSK tahun sebelumnya, jika besarannya lebih tinggi daripada besaran UMK tahun berjalan; atau 2. berlaku UMK tahun berjalan, jika besaran UMSK tahun sebelumnya lebih rendah daripada besaran UMK tahun berjalan.

BAB V

PELAKSANAAN UPAH MINIMUM

Pasal 17

Koreksi

(1) Upah Minimum hanya berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan. (2) Upah Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih harus di atas Upah Minimum.

Pasal 18

Koreksi

(1) Upah Minimum dibayar secara bulanan kepada Pekerja/Buruh. (2) Berdasarkan kesepakatan antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha, Upah Minimum dapat dibayar secara harian atau mingguan dengan ketentuan perhitungan Upah Minimum didasarkan pada upah bulanan.

Pasal 19

Upah Pekerja/Buruh harian lepas ditetapkan secara bulanan yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari kehadiran dengan perhitungan upah sehari: a. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 25 (dua puluh lima); b. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 21 (dua puluh satu).

Pasal 20

UMSP dan/atau UMSK hanya berlaku bagi Perusahaan dengan skala usaha besar.

Pasal 21

(1) Bagi 1 (satu) Perusahaan yang usahanya mencakup lebih dari 1 (satu) sektor, dan telah terdapat UMSP atau UMSK masing-masing sektor, Upah Minimum yang berlaku UMSP atau UMSK masing-masing sektor. (2) Bagi 1 (satu) Perusahaan yang usahanya mencakup lebih dari 1 (satu) sektor dan terdapat 1 (satu) sektor atau lebih belum ada penetapan UMSP dan/atau UMSK, sektor yang belum ada penetapan UMSP dan/atau UMSK berlaku UMP atau UMK tahun berjalan.

Pasal 22

(1) Dalam pelaksanaan UMSP atau UMSK, apabila terdapat indikasi Sektor Unggulan menjadi tidak unggul lagi, dewan pengupahan melakukan kajian untuk membuktikan sektor tersebut tidak unggul lagi atau masih unggul. (2) Dalam hal hasil kajian dewan pengupahan menunjukkan bahwa variabel Sektor Unggulan tidak terpenuhi lagi, maka dewan pengupahan MENETAPKAN sektor tersebut bukan Sektor Unggulan. (3) Dalam hal suatu sektor tidak lagi menjadi Sektor Unggulan, maka Upah Minimum yang berlaku adalah UMP atau UMK.

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

Pasal 24