Koreksi Pasal 14
PERMEN Nomor 14 Tahun 2024 | Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2025
Teks Saat Ini
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2024
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
Œ
YASSIERLI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
ASEP N. MULYANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2025
PROGRAM, KEGIATAN, DAN ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
A.
DANA DEKONSENTRASI Program, kegiatan, dan alokasi anggaran dana Dekonsentrasi dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025 sebesar Rp50.542.759.000 (lima puluh miliar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) adalah pada program Pembinaan Ketenagakerjaan dengan tujuan sebagai berikut berikut:
1. Pembinaan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan perluasan kesempatan kerja di seluruh INDONESIA dengan anggaran sebesar Rp21.235.362.000 (dua puluh satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) melalui kegiatan:
a. pengembangan kompetensi petugas antar kerja;
b. forum komunikasi penempatan tenaga kerja dalam negeri;
dan
c. pembinaan dan sosialisasi unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan.
2. Pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja di seluruh INDONESIA dengan anggaran sebesar Rp9.758.500.000 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) melalui kegiatan pelayanan dan fasilitasi mediator hubungan industrial di daerah.
3. Pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri, tidak memihak, profesional, dan seragam di seluruh INDONESIA dengan anggaran sebesar Rp13.865.259.000 (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) melalui kegiatan:
a. peningkatan pemeriksaan norma ketenagakerjaan;
b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengawasan ketenagakerjaan dan penguji keselamatan dan kesehatan kerja;
c. peningkatan kualitas sistem pengawasan ketenagakerjaan;
dan
d. peningkatan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja.
4. Pengelolaan data ketenagakerjaan dengan anggaran sebesar Rp5.683.638.000 (lima miliar enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) melalui kegiatan pelaksanaan Satu Data Ketenagakerjaan Provinsi.
B.
ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI PER PROVINSI
NO.
SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM TOTAL BINAPENTA DAN PKK BINWASNAKER DAN K3 PHI DAN JAMSOS TK BARENBANG NAKER
PPK PPK PPK PPK 1 DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK PROVINSI ACEH
383.366.000
303.428.000
403.427.000
262.257.000 1.352.478.000 2 DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
551.867.000
385.520.000
462.796.000
1.400.183.000 3 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT
598.243.000
323.566.000
319.838.000
219.876.000 1.461.523.000 4 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU
533.437.000
392.939.000
248.862.000
184.159.000
1.359.397.000 5 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI
429.054.000
344.501.000
228.687.000
177.321.000 1.179.563.000 6 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN
623.182.000
376.335.000
280.996.000
230.319.000 1.510.832.000 7 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU
539.812.000
302.130.000
222.450.000
177.145.000 1.241.537.000 8 DINAS TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG
618.331.000
333.714.000
239.861.000
199.126.000 1.391.032.000 9 DINAS TENAGA KERJA PROVINSI BANGKA BELITUNG
431.043.000
331.076.000
193.357.000
155.803.000 1.111.279.000 10 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
536.307.000
399.889.000
202.448.000
1.138.644.000 11 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA
587.111.000
795.316.000
154.778.000
152.769.000 1.689.974.000 12 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT
1.134.559.000 1.058.356.000
301.568.000
284.756.000 2.779.239.000
NO.
SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM TOTAL BINAPENTA DAN PKK BINWASNAKER DAN K3 PHI DAN JAMSOS TK BARENBANG NAKER
PPK PPK PPK PPK 13 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH
1.008.911.000
828.968.000
411.889.000
330.726.000 2.580.494.000 14 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
595.335.000
356.062.000
172.923.000
148.085.000 1.272.405.000 15 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR
1.451.271.000
802.949.000
449.989.000
376.743.000 3.080.952.000 16 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN
555.040.000
569.356.000
171.108.000
164.473.000 1.459.977.000 17 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI
860.567.000
384.897.000
204.303.000
183.799.000 1.633.566.000 18 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
564.850.000
303.390.000
241.320.000
176.501.000 1.286.061.000 19 DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
454.911.000
390.807.000
325.256.000
1.170.974.000 20 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
650.997.000
354.400.000
270.726.000
195.837.000 1.471.960.000 21 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
603.260.000
367.091.000
280.103.000
206.162.000 1.456.616.000 22 DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
596.895.000
377.313.000
264.552.000
186.528.000 1.425.288.000 23 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
443.186.000
435.088.000
254.314.000
210.754.000 1.343.342.000 24 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
409.790.000
270.498.000
215.138.000
895.426.000 25 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
521.191.000
328.864.000
303.500.000
1.153.555.000
NO.
SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM TOTAL BINAPENTA DAN PKK BINWASNAKER DAN K3 PHI DAN JAMSOS TK BARENBANG NAKER
PPK PPK PPK PPK 26 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH
666.142.000
335.358.000
294.906.000
1.296.406.000 27 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN
804.746.000
402.569.000
358.576.000
280.957.000
1.846.848.000 28 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
533.859.000
326.516.000
303.407.000
218.720.000 1.382.502.000 29 DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO
529.443.000
291.433.000
217.690.000
169.264.000 1.207.830.000 30 DINAS TENAGA KERJA PROVINSI PROVINSI SULAWESI BARAT
436.582.000
271.446.000
241.549.000
157.361.000 1.106.938.000 31 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU
398.955.000
290.821.000
302.057.000
203.908.000 1.195.741.000 32 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU UTARA
589.988.000
276.055.000
276.717.000
197.347.000 1.340.107.000 33 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA BARAT
388.171.000
271.367.000
383.664.000
232.942.000 1.276.144.000 34 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA
382.805.000
283.241.000
555.745.000
1.221.791.000 35 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI PAPUA TENGAH
202.440.000
202.440.000 36 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
210.500.000
210.500.000 37 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
211.185.000
211.185.000
NO.
SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM TOTAL BINAPENTA DAN PKK BINWASNAKER DAN K3 PHI DAN JAMSOS TK BARENBANG NAKER
PPK PPK PPK PPK PROVINSI PAPUA SELATAN 38 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
198.030.000
198.030.000 JUMLAH ANGGARAN
21.235.362.000 13.865.259.000 9.758.500.000 5.683.638.000
50.542.759.000
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASSIERLI
Penanggung Jawab Paraf Tanggal Pembuat Konsep (Kepala Biro Perencanaan & MK)
Penanggung Jawab Aspek Hukum (Kepala Biro Hukum)
Pengendali Administrasi (Sekretaris Jenderal)
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2025
PROGRAM, KEGIATAN, DAN ALOKASI ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN PUSAT
A.
TUGAS PEMBANTUAN PUSAT Program, kegiatan, dan alokasi anggaran Tugas Pembantuan Pusat dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025 sebesar Rp45.439.513.000 (empat puluh lima miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bertujuan untuk menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berdaya saing dengan anggaran sebesar Rp40.222.555.000 (empat puluh miliar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) melalui kegiatan:
a. akreditasi dan operasional lembaga pelatihan kerja;
b. bimbingan konsultansi peningkatan produktivitas perusahaan;
c. pelatihan peningkatan produktivitas; dan
d. penyelenggaraan program pemagangan dalam negeri.
2. Program Pembinaan Ketenagakerjaan bertujuan untuk:
a. pembinaan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan perluasan kesempatan kerja di seluruh INDONESIA dengan anggaran sebesar Rp2.433.745.000 (dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) melalui kegiatan penyuluhan jabatan di perguruan tinggi/sekolah menengah kejuruan.
b. pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja di seluruh INDONESIA dengan anggaran sebesar Rp2.783.213.000 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) melalui kegiatan:
1) silaturahmi hari buruh nasional; dan 2) pembentukan posko Tunjangan Hari Raya.
B.
ALOKASI ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN PUSAT PER PROVINSI NO.
SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM TOTAL BINALAVOTAS BINAPENTA DAN PKK PHI DAN JAMSOS TK PPPV PPK PPK 1 DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK PROVINSI ACEH
1.170.473.000
104.559.000
83.110.000
1.358.142.000 2 DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
1.198.005.000
48.498.000
81.510.000
1.328.013.000 3 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT
1.185.101.000
48.433.000
79.810.000
1.313.344.000 4 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU
1.099.733.000
34.393.000
79.850.000
1.213.976.000 5 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI
1.085.529.000
34.508.000
78.810.000
1.198.847.000 6 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN
1.115.937.000
36.003.000
78.410.000
1.230.350.000 7 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU
1.080.014.000
34.048.000
79.210.000
1.193.272.000 8 DINAS TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG
1.131.102.000
68.096.000
77.010.000
1.276.208.000 9 DINAS TENAGA KERJA PROVINSI BANGKA BELITUNG
1.035.630.000
33.933.000
78.210.000
1.147.773.000 10 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1.124.881.000
34.573.000
83.410.000
1.242.864.000 11 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA
1.368.925.000
142.172.000
71.823.000
1.582.920.000
NO.
SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM TOTAL BINALAVOTAS BINAPENTA DAN PKK PHI DAN JAMSOS TK PPPV PPK PPK 12 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT
1.566.809.000
139.400.000
73.250.000
1.779.459.000 13 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH
1.398.131.000
146.940.000
78.210.000
1.623.281.000 14 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
1.193.575.000
142.600.000
78.810.000
1.414.985.000 15 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR
1.468.521.000
143.060.000
79.210.000
1.690.791.000 16 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN
1.267.727.000
35.148.000
73.250.000
1.376.125.000 17 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI
1.177.077.000
141.680.000
80.410.000
1.399.167.000 18 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
1.184.887.000
140.560.000
80.410.000
1.405.857.000 19 DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
1.136.998.000
143.980.000
84.010.000
1.364.988.000 20 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
943.892.000
34.508.000
79.410.000
1.057.810.000 21 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
1.084.293.000
67.980.000
80.350.000
1.232.623.000 22 DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
1.116.500.000
34.458.000
79.810.000
1.230.768.000
NO.
SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM TOTAL BINALAVOTAS BINAPENTA DAN PKK PHI DAN JAMSOS TK PPPV PPK PPK 23 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
1.156.674.000
35.198.000
81.410.000
1.273.282.000 24 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
1.019.476.000
35.148.000
83.810.000
1.138.434.000 25 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
1.160.631.000
36.003.000
84.010.000
1.280.644.000 26 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH
1.114.146.000
34.278.000
84.210.000
1.232.634.000 27 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN
1.173.822.000
145.100.000
81.610.000
1.400.532.000 28 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
1.084.571.000
142.140.000
82.210.000
1.308.921.000 29 DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO
1.082.055.000
33.588.000
83.810.000
1.199.453.000 30 DINAS TENAGA KERJA PROVINSI PROVINSI SULAWESI BARAT
1.097.416.000
35.313.000
104.210.000
1.236.939.000 31 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU
1.146.914.000
36.233.000
87.810.000
1.270.957.000 32 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU UTARA
1.122.515.000
36.793.000
87.210.000
1.246.518.000 33 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA BARAT
1.163.577.000
36.923.000
95.410.000
1.295.910.000 34 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA
1.179.398.000
37.498.000
89.210.000
1.306.106.000 35 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI PAPUA TENGAH
NO.
SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM TOTAL BINALAVOTAS BINAPENTA DAN PKK PHI DAN JAMSOS TK PPPV PPK PPK 36 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
37 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI PAPUA SELATAN
587.620.000
587.620.000 38 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
JUMLAH ANGGARAN
40.222.555.000 2.433.745.000 2.783.213.000 45.439.513.000
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASSIERLI
Penanggung Jawab Paraf Tanggal Pembuat Konsep (Kepala Biro Perencanaan & MK)
Penanggung Jawab Aspek Hukum (Kepala Biro Hukum)
Pengendali Administrasi (Sekretaris Jenderal)
Koreksi Anda