PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2022 tentang TATA CARA PENGUSULAN DAN SELEKSI ADMINISTRATIF CALON HAKIM AD-HOC PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PERMEN Nomor 14 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. 2. Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hakim Ad-Hoc di Pengadilan Hubungan Industrial yang pengangkatannya atas usul serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha. 3. Calon Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Calon Hakim Ad-Hoc PHI adalah pendaftar yang mengikuti proses seleksi calon Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial. 4. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 5. Organisasi Pengusaha adalah organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri untuk menangani masalah ketenagakerjaan. 6. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. 7. Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 8. Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah gabungan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 9. Pengurus Organisasi adalah pimpinan tertinggi organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha. 10. Seleksi Administratif adalah rangkaian kegiatan seleksi Calon Hakim Ad-Hoc PHI untuk melakukan verifikasi persyaratan administratif dan pembobotan. 11. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri untuk melaksanakan Seleksi Administratif. 12. Sistem Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc PHI adalah sistem informasi elektronik yang terkait dengan Seleksi Administratif Calon Hakim Ad-Hoc PHI yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. 13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB 1

Usulan Calon Hakim Ad-Hoc PHI dari Unsur Pekerja/Buruh

Pasal 6

Koreksi

(1) Calon Hakim Ad-Hoc PHI dari unsur pekerja/buruh diusulkan oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. (2) Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dapat mengusulkan Calon Hakim Ad-Hoc PHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempunyai kepengurusan yang mencakup 2 (dua) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. (3) Dalam hal Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usulan Calon Hakim Ad-Hoc PHI diajukan oleh pimpinan organisasi tertinggi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bersangkutan. (4) Dalam hal Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai kepengurusan yang mencakup 2 (dua) provinsi atau lebih maka usulan Calon Hakim Ad-Hoc PHI diajukan oleh Pengurus Organisasi.

Pasal 7

(1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bergabung dalam Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tidak bergabung dengan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, berlaku ketentuan: a. usulan Calon Hakim Ad-Hoc PHI diajukan oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh; dan b. direkomendasikan oleh Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bersangkutan. (2) Dalam hal Serikat Pekerja/Serikat Buruh bergabung dalam Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan bergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, berlaku ketentuan: a. usulan Calon Hakim Ad-Hoc PHI diajukan oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh; dan b. direkomendasikan oleh Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan/atau Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bersangkutan.

Pasal 8

(1) Calon Hakim Ad-Hoc PHI dari unsur pengusaha diusulkan oleh Organisasi Pengusaha. (2) Organisasi Pengusaha yang tidak mempunyai penjenjangan organisasi maka usulan Calon Hakim Ad- Hoc PHI diajukan oleh pengurus Organisasi Pengusaha yang bersangkutan. (3) Dalam hal Organisasi Pengusaha mempunyai penjenjangan organisasi, berlaku ketentuan: a. usulan Calon Hakim Ad-Hoc PHI diajukan oleh Organisasi Pengusaha tingkat provinsi; dan b. direkomendasikan oleh pengurus pusat atau jenjang tertinggi dari Organisasi Pengusaha yang bersangkutan.

BAB Ketiga

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 9

Koreksi

(1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha mengajukan pendaftaran pengusul Calon Hakim Ad-Hoc PHI dengan mengunggah dokumen persyaratan administratif melalui laman www.kemnaker.go.id. (2) Dokumen persyaratan administratif pendaftaran pengusul Calon Hakim Ad-Hoc bagi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, berupa: a. tanda bukti pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dilegalisir oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota; b. bukti Serikat Pekerja/Serikat Buruh bergabung dalam Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh bergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh; c. bukti penetapan kepengurusan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh; dan d. pernyataan jaminan keabsahan dokumen dan kebenaran data yang disampaikan serta kesanggupan melakukan pemutakhiran data melalui Sistem Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc PHI. (3) Dokumen persyaratan administratif pendaftaran pengusul Calon Hakim Ad-Hoc PHI bagi Organisasi Pengusaha, berupa: a. surat penunjukan sebagai Organisasi Pengusaha; b. bukti penetapan kepengurusan Organisasi Pengusaha; dan c. pernyataan jaminan keabsahan dokumen dan kebenaran data yang disampaikan serta kesanggupan melakukan pemutakhiran data melalui Sistem Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc PHI. (4) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Organisasi Pengusaha memperoleh bukti pendaftaran sebagai pengusul Calon Hakim Ad-Hoc PHI setelah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

(1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Organisasi Pengusaha yang telah terdaftar sebagai pengusul Calon Hakim Ad-Hoc PHI melakukan rekrutmen Calon Hakim Ad-Hoc PHI. (2) Berdasarkan hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau pengurus Organisasi Pengusaha mendaftarkan Calon Hakim Ad-Hoc PHI pada Sistem Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc PHI. (3) Setelah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan pengurus Organisasi Pengusaha memperoleh bukti pendaftaran Calon Hakim Ad-Hoc PHI yang diusulkan.

Pasal 11

BAB 1

Pendaftaran oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha

Pasal 9

Koreksi

(1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha mengajukan pendaftaran pengusul Calon Hakim Ad-Hoc PHI dengan mengunggah dokumen persyaratan administratif melalui laman www.kemnaker.go.id. (2) Dokumen persyaratan administratif pendaftaran pengusul Calon Hakim Ad-Hoc bagi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, berupa: a. tanda bukti pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dilegalisir oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota; b. bukti Serikat Pekerja/Serikat Buruh bergabung dalam Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh bergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh; c. bukti penetapan kepengurusan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh; dan d. pernyataan jaminan keabsahan dokumen dan kebenaran data yang disampaikan serta kesanggupan melakukan pemutakhiran data melalui Sistem Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc PHI. (3) Dokumen persyaratan administratif pendaftaran pengusul Calon Hakim Ad-Hoc PHI bagi Organisasi Pengusaha, berupa: a. surat penunjukan sebagai Organisasi Pengusaha; b. bukti penetapan kepengurusan Organisasi Pengusaha; dan c. pernyataan jaminan keabsahan dokumen dan kebenaran data yang disampaikan serta kesanggupan melakukan pemutakhiran data melalui Sistem Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc PHI. (4) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Organisasi Pengusaha memperoleh bukti pendaftaran sebagai pengusul Calon Hakim Ad-Hoc PHI setelah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

(1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Organisasi Pengusaha yang telah terdaftar sebagai pengusul Calon Hakim Ad-Hoc PHI melakukan rekrutmen Calon Hakim Ad-Hoc PHI. (2) Berdasarkan hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau pengurus Organisasi Pengusaha mendaftarkan Calon Hakim Ad-Hoc PHI pada Sistem Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc PHI. (3) Setelah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan pengurus Organisasi Pengusaha memperoleh bukti pendaftaran Calon Hakim Ad-Hoc PHI yang diusulkan.

Pasal 11

Pasal 12

(1) Calon Hakim Ad-Hoc PHI mengajukan permohonan pengusulan kepada: a. Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, bagi Calon Hakim Ad-Hoc PHI unsur pekerja/buruh; dan b. Organisasi Pengusaha, bagi Calon Hakim Ad-Hoc PHI unsur pengusaha. (2) Calon Hakim Ad-Hoc PHI yang telah mendapatkan bukti pengusulan sebagai Calon Hakim Ad-Hoc PHI, melakukan pendaftaran melalui Sistem Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc PHI. (3) Pendaftaran Calon Hakim Ad-Hoc PHI disertai dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan bukti pengusulan dari: a. Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, bagi Calon Hakim Ad-Hoc PHI unsur pekerja/buruh; dan b. Organisasi Pengusaha, bagi Calon Hakim Ad-Hoc PHI unsur pengusaha. (4) Setelah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha memperoleh bukti pendaftaran Calon Hakim Ad-Hoc PHI yang diusulkan.

(1) Pendaftaran Calon Hakim Ad-Hoc PHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. daftar riwayat hidup dan pernyataan sanggup melakukan pemutakhiran profil Calon Hakim Ad- Hoc PHI apabila telah dilantik; b. kartu tanda penduduk atau kartu keluarga; c. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah; d. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah; e. ijazah pendidikan formal minimal Strata Satu (S-1) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; f. surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa calon tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; g. surat pernyataan setia pada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; h. surat pernyataan tidak merangkap jabatan apabila telah dilantik menjadi Hakim Ad-Hoc PHI, dengan jabatan sebagai: 1) anggota lembaga tinggi negara; 2) kepala daerah/kepala wilayah; 3) anggota lembaga legislatif tingkat daerah; 4) pegawai negeri sipil; 5) anggota TNI/POLRI; 6) pengurus partai politik; 7) pengacara/advokat; 8) mediator hubungan industrial; 9) konsiliator hubungan industrial; 10) arbiter hubungan industrial; 11) pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau pengurus Organisasi Pengusaha; atau 12) jabatan lain yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. i. surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah INDONESIA; j. surat keterangan memiliki pengalaman tugas di bidang hubungan industrial paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir; k. pas foto terbaru ukuran 4x6 cm, dengan latar belakang warna merah; dan l. pernyataan jaminan keabsahan dokumen dan kebenaran data yang disampaikan. (2) Surat keterangan memiliki pengalaman tugas di bidang hubungan industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j memuat keterangan mengenai pengalaman Calon Hakim Ad-Hoc PHI sebagai: a. tenaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, meliputi: 1) konsiliator hubungan industrial; 2) mediator hubungan industrial; 3) arbiter hubungan industrial; dan/atau 4) Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial; b. kuasa hukum dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial; c. pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau pengurus Organisasi Pengusaha; d. pengelola sumber daya manusia di perusahaan; dan/atau e. akademisi di bidang hubungan industrial. (3) Pengalaman tugas yang dituangkan dalam surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan: a. dokumen penyelesaian perselisihan hubungan industrial; b. surat keputusan atau surat tugas sebagai saksi ahli, anggota tim perunding perjanjian kerja bersama, keanggotaan dalam kelembagaan hubungan industrial, narasumber, dosen/tenaga pengajar, pelatih, peneliti, pengelola sumber daya manusia dan/atau pengkaji di bidang hubungan industrial; dan/atau c. jurnal ilmiah terakreditasi. (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik.

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2022 tentang TATA CARA PENGUSULAN DAN SELEKSI ADMINISTRATIF CALON HAKIM AD-HOC PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB 2

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB 1

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 2

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

Pasal 23