PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN, DAN TATA KERJA DEWAN PENGUPAHAN

PERMEN Nomor 13 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kesatu

Pengangkatan

Pasal 5

Anggota Depenas diangkat oleh PRESIDEN atas usul Menteri.

Pasal 6

(1) Anggota Depenas terdiri atas: a. unsur pemerintah sebanyak 10 (sepuluh) orang; b. unsur Organisasi Pengusaha sebanyak 5 (lima) orang; c. unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebanyak 5 (lima) orang; dan d. unsur akademisi dan pakar berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang. (2) Keanggotaan Depenas dari unsur pemerintah terdiri atas: a. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah; f. kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri; g. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi; dan h. lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik. (3) Keanggotaan Depenas dari unsur Organisasi Pengusaha merupakan Organisasi Pengusaha yang menangani bidang ketenagakerjaan dan telah terakreditasi oleh kamar dagang dan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mewakili usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. (5) Keanggotaan Depenas dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial. (6) Keanggotaan Depenas dari unsur akademisi dan pakar terdiri atas: a. akademisi yang terkait dengan bidang pengupahan; dan b. pakar yang terkait dengan bidang pengupahan.

Pasal 7

(1) Calon anggota Depenas dari unsur pemerintah yang mewakili kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, ditunjuk oleh Menteri. (2) Menteri menyampaikan permintaan usulan calon anggota Depenas dari unsur pemerintah kepada menteri terkait atau kepala lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h. (3) Menteri terkait atau kepala lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan usulan calon anggota Depenas dari unsur pemerintah kepada Menteri.

Pasal 8

(1) Menteri menyampaikan permintaan usulan calon anggota Depenas dari unsur Organisasi Pengusaha kepada Organisasi Pengusaha. (2) Calon anggota Depenas dari unsur Organisasi Pengusaha ditunjuk dan disepakati dari dan oleh Organisasi Pengusaha yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Calon anggota Depenas dari unsur Organisasi Pengusaha harus memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Depenas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Menteri menyampaikan permintaan usulan calon anggota Depenas dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh. (2) Serikat Pekerja/Serikat Buruh merupakan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memenuhi syarat keterwakilan dalam Depenas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Calon anggota Depenas dari unsur organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ditunjuk dan disepakati dari dan oleh organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh harus memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Depenas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Calon anggota Depenas dari unsur akademisi dan pakar ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 11

Calon anggota Depenas dari unsur pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat buruh, akademisi, dan pakar yang telah memenuhi persyaratan, diusulkan oleh Menteri kepada PRESIDEN untuk ditetapkan sebagai anggota Depenas sesuai susunan keanggotaan Depenas.

Pasal 12

(1) Susunan keanggotaan Depenas terdiri atas: a. ketua merangkap sebagai anggota dari unsur pemerintah yang mewakili kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; b. wakil ketua merangkap sebagai anggota sebanyak 2 (dua) orang masing-masing dari unsur Organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh; c. sekretaris merangkap sebagai anggota dari unsur pemerintah yang mewakili kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan d. anggota. (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex officio dijabat oleh direktur jenderal yang membidangi hubungan industrial. (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c secara ex officio dijabat oleh direktur yang membidangi pengupahan.

BAB 1

Depenas

Pasal 5

Anggota Depenas diangkat oleh PRESIDEN atas usul Menteri.

Pasal 6

(1) Anggota Depenas terdiri atas: a. unsur pemerintah sebanyak 10 (sepuluh) orang; b. unsur Organisasi Pengusaha sebanyak 5 (lima) orang; c. unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebanyak 5 (lima) orang; dan d. unsur akademisi dan pakar berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang. (2) Keanggotaan Depenas dari unsur pemerintah terdiri atas: a. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah; f. kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri; g. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi; dan h. lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik. (3) Keanggotaan Depenas dari unsur Organisasi Pengusaha merupakan Organisasi Pengusaha yang menangani bidang ketenagakerjaan dan telah terakreditasi oleh kamar dagang dan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mewakili usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. (5) Keanggotaan Depenas dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial. (6) Keanggotaan Depenas dari unsur akademisi dan pakar terdiri atas: a. akademisi yang terkait dengan bidang pengupahan; dan b. pakar yang terkait dengan bidang pengupahan.

Pasal 7

(1) Calon anggota Depenas dari unsur pemerintah yang mewakili kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, ditunjuk oleh Menteri. (2) Menteri menyampaikan permintaan usulan calon anggota Depenas dari unsur pemerintah kepada menteri terkait atau kepala lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h. (3) Menteri terkait atau kepala lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan usulan calon anggota Depenas dari unsur pemerintah kepada Menteri.

Pasal 8

(1) Menteri menyampaikan permintaan usulan calon anggota Depenas dari unsur Organisasi Pengusaha kepada Organisasi Pengusaha. (2) Calon anggota Depenas dari unsur Organisasi Pengusaha ditunjuk dan disepakati dari dan oleh Organisasi Pengusaha yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Calon anggota Depenas dari unsur Organisasi Pengusaha harus memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Depenas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Menteri menyampaikan permintaan usulan calon anggota Depenas dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh. (2) Serikat Pekerja/Serikat Buruh merupakan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memenuhi syarat keterwakilan dalam Depenas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Calon anggota Depenas dari unsur organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ditunjuk dan disepakati dari dan oleh organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh harus memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Depenas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Calon anggota Depenas dari unsur akademisi dan pakar ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 11

Calon anggota Depenas dari unsur pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat buruh, akademisi, dan pakar yang telah memenuhi persyaratan, diusulkan oleh Menteri kepada PRESIDEN untuk ditetapkan sebagai anggota Depenas sesuai susunan keanggotaan Depenas.

Pasal 12

(1) Susunan keanggotaan Depenas terdiri atas: a. ketua merangkap sebagai anggota dari unsur pemerintah yang mewakili kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; b. wakil ketua merangkap sebagai anggota sebanyak 2 (dua) orang masing-masing dari unsur Organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh; c. sekretaris merangkap sebagai anggota dari unsur pemerintah yang mewakili kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan d. anggota. (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex officio dijabat oleh direktur jenderal yang membidangi hubungan industrial. (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c secara ex officio dijabat oleh direktur yang membidangi pengupahan.

Pasal 13

Anggota Depeprov diangkat oleh gubernur atas usul kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.

Pasal 14

(1) Anggota Depeprov ditetapkan oleh gubernur dalam jumlah gasal sesuai kebutuhan dan kondisi provinsi. (2) Anggota Depeprov dari unsur akademisi dan pakar berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang.

Pasal 15

(1) Keanggotaan Depeprov dari unsur pemerintah paling sedikit terdiri atas: a. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi; b. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian provinsi; c. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah provinsi; dan d. lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik pada tingkat provinsi. (2) Keanggotaan Depeprov dari unsur Organisasi Pengusaha merupakan Organisasi Pengusaha yang menangani bidang ketenagakerjaan dan telah terakreditasi oleh kamar dagang dan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Keanggotaan Depeprov dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial. (4) Keanggotaan Depeprov dari unsur akademisi dan pakar terdiri atas: a. akademisi yang terkait dengan bidang pengupahan; dan b. pakar yang terkait dengan bidang pengupahan.

Pasal 16

(1) Calon anggota Depeprov dari unsur pemerintah diusulkan oleh kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi kepada gubernur. (2) Calon anggota Depeprov dari unsur pemerintah harus memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Depeprov sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi menyampaikan permintaan usulan calon anggota Depeprov dari unsur Organisasi Pengusaha kepada Organisasi Pengusaha yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Calon anggota Depeprov dari unsur Organisasi Pengusaha yang ditunjuk dan disepakati dari dan oleh Organisasi Pengusaha harus memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Depeprov sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi menyampaikan permintaan usulan calon anggota Depeprov dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memenuhi syarat keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial yang bersifat tripartit di tingkat provinsi. (2) Calon anggota Depeprov dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ditunjuk dan disepakati dari dan oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh harus memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Depeprov sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Calon anggota Depeprov dari unsur akademisi dan pakar diusulkan oleh kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi kepada gubernur.

Pasal 20

Usulan calon anggota Depeprov dari unsur pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akademisi, dan pakar yang telah memenuhi persyaratan, disampaikan oleh kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi kepada gubernur untuk ditetapkan sebagai anggota Depeprov sesuai susunan keanggotaan Depeprov.

Pasal 21

Susunan keanggotaan Depeprov terdiri atas: a. ketua merangkap sebagai anggota dari unsur pemerintah; b. wakil ketua merangkap sebagai anggota dari unsur akademisi; c. sekretaris merangkap sebagai anggota dari unsur pemerintah yang mewakili dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi; dan d. anggota.

BAB 2

Depeprov

Pasal 13

Anggota Depeprov diangkat oleh gubernur atas usul kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.

Pasal 14

(1) Anggota Depeprov ditetapkan oleh gubernur dalam jumlah gasal sesuai kebutuhan dan kondisi provinsi. (2) Anggota Depeprov dari unsur akademisi dan pakar berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang.

Pasal 15

(1) Keanggotaan Depeprov dari unsur pemerintah paling sedikit terdiri atas: a. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi; b. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian provinsi; c. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah provinsi; dan d. lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik pada tingkat provinsi. (2) Keanggotaan Depeprov dari unsur Organisasi Pengusaha merupakan Organisasi Pengusaha yang menangani bidang ketenagakerjaan dan telah terakreditasi oleh kamar dagang dan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Keanggotaan Depeprov dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial. (4) Keanggotaan Depeprov dari unsur akademisi dan pakar terdiri atas: a. akademisi yang terkait dengan bidang pengupahan; dan b. pakar yang terkait dengan bidang pengupahan.

Pasal 16

(1) Calon anggota Depeprov dari unsur pemerintah diusulkan oleh kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi kepada gubernur. (2) Calon anggota Depeprov dari unsur pemerintah harus memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Depeprov sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi menyampaikan permintaan usulan calon anggota Depeprov dari unsur Organisasi Pengusaha kepada Organisasi Pengusaha yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Calon anggota Depeprov dari unsur Organisasi Pengusaha yang ditunjuk dan disepakati dari dan oleh Organisasi Pengusaha harus memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Depeprov sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi menyampaikan permintaan usulan calon anggota Depeprov dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memenuhi syarat keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial yang bersifat tripartit di tingkat provinsi. (2) Calon anggota Depeprov dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ditunjuk dan disepakati dari dan oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh harus memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Depeprov sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Calon anggota Depeprov dari unsur akademisi dan pakar diusulkan oleh kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi kepada gubernur.

Pasal 20

Usulan calon anggota Depeprov dari unsur pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akademisi, dan pakar yang telah memenuhi persyaratan, disampaikan oleh kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi kepada gubernur untuk ditetapkan sebagai anggota Depeprov sesuai susunan keanggotaan Depeprov.

Pasal 21

Susunan keanggotaan Depeprov terdiri atas: a. ketua merangkap sebagai anggota dari unsur pemerintah; b. wakil ketua merangkap sebagai anggota dari unsur akademisi; c. sekretaris merangkap sebagai anggota dari unsur pemerintah yang mewakili dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi; dan d. anggota.

Pasal 22

Anggota Depekab/Depeko diangkat oleh bupati/walikota atas usul kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Pasal 23

(1) Anggota Depekab/Depeko ditetapkan oleh bupati/walikota dalam jumlah gasal sesuai kebutuhan dan kondisi kabupaten/kota. (2) Anggota Depekab/Depeko dari unsur akademisi dan pakar berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang.

Pasal 24

(1) Keanggotaan Depekab/Depeko dari unsur pemerintah paling sedikit terdiri atas: a. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota; b. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian kabupaten/kota; c. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah kabupaten/kota; dan d. lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik pada tingkat kabupaten/kota. (2) Keanggotaan Depekab/Depeko dari unsur Organisasi Pengusaha merupakan Organisasi Pengusaha yang menangani bidang ketenagakerjaan dan telah terakreditasi oleh kamar dagang dan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Keanggotaan Depekab/Depeko dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial. (4) Keanggotaan Depeprov dari unsur akademisi dan pakar terdiri atas: a. akademisi yang terkait dengan bidang pengupahan; dan b. pakar yang terkait dengan bidang pengupahan.

Pasal 25

(1) Calon anggota Depekab/Depeko dari unsur pemerintah diusulkan oleh kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota kepada bupati/walikota. (2) Calon anggota Depekab/Depeko dari unsur pemerintah yang diusulkan harus memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Depekab/Depeko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota mengirimkan permintaan nama calon anggota kepada Organisasi Pengusaha yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Calon anggota Depekab/Depeko dari unsur Organisasi Pengusaha yang ditunjuk dan disepakati dari dan oleh Organisasi Pengusaha harus memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Depekab/Depeko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 27

(1) Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota menyampaikan permintaan usulan calon anggota Depeprov dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memenuhi syarat keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial yang bersifat tripartit di tingkat provinsi. (2) Calon anggota Depekab/Depeko dari unsur organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ditunjuk dan disepakati dari dan oleh organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh harus memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Depekab/Depeko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 28

Calon anggota Depekab/Depeko dari unsur akademisi dan pakar diusulkan oleh kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota kepada bupati/walikota.

Pasal 29

Usulan calon anggota Depekab/Depeko dari unsur pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akademisi, dan pakar yang telah memenuhi persyaratan, disampaikan oleh kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi kepada bupati/walikota untuk ditetapkan sebagai anggota Depekab/Depeko sesuai susunan keanggotaan Depekab/Depeko.

Pasal 30

Susunan keanggotaan Depekab/Depeko terdiri dari: a. ketua merangkap sebagai anggota dari unsur pemerintah; b. wakil ketua merangkap sebagai anggota dari unsur akademisi; c. sekretaris merangkap sebagai anggota dari unsur pemerintah yang mewakili dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota; dan d. anggota.

BAB 3

Depekab/Depeko

Pasal 22

Anggota Depekab/Depeko diangkat oleh bupati/walikota atas usul kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Pasal 23

(1) Anggota Depekab/Depeko ditetapkan oleh bupati/walikota dalam jumlah gasal sesuai kebutuhan dan kondisi kabupaten/kota. (2) Anggota Depekab/Depeko dari unsur akademisi dan pakar berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang.

Pasal 24

(1) Keanggotaan Depekab/Depeko dari unsur pemerintah paling sedikit terdiri atas: a. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota; b. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian kabupaten/kota; c. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah kabupaten/kota; dan d. lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik pada tingkat kabupaten/kota. (2) Keanggotaan Depekab/Depeko dari unsur Organisasi Pengusaha merupakan Organisasi Pengusaha yang menangani bidang ketenagakerjaan dan telah terakreditasi oleh kamar dagang dan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Keanggotaan Depekab/Depeko dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial. (4) Keanggotaan Depeprov dari unsur akademisi dan pakar terdiri atas: a. akademisi yang terkait dengan bidang pengupahan; dan b. pakar yang terkait dengan bidang pengupahan.

Pasal 25

(1) Calon anggota Depekab/Depeko dari unsur pemerintah diusulkan oleh kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota kepada bupati/walikota. (2) Calon anggota Depekab/Depeko dari unsur pemerintah yang diusulkan harus memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Depekab/Depeko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota mengirimkan permintaan nama calon anggota kepada Organisasi Pengusaha yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Calon anggota Depekab/Depeko dari unsur Organisasi Pengusaha yang ditunjuk dan disepakati dari dan oleh Organisasi Pengusaha harus memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Depekab/Depeko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 27

(1) Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota menyampaikan permintaan usulan calon anggota Depeprov dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memenuhi syarat keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial yang bersifat tripartit di tingkat provinsi. (2) Calon anggota Depekab/Depeko dari unsur organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ditunjuk dan disepakati dari dan oleh organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh harus memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Depekab/Depeko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 28

Calon anggota Depekab/Depeko dari unsur akademisi dan pakar diusulkan oleh kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota kepada bupati/walikota.

Pasal 29

Usulan calon anggota Depekab/Depeko dari unsur pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akademisi, dan pakar yang telah memenuhi persyaratan, disampaikan oleh kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi kepada bupati/walikota untuk ditetapkan sebagai anggota Depekab/Depeko sesuai susunan keanggotaan Depekab/Depeko.

Pasal 30

Susunan keanggotaan Depekab/Depeko terdiri dari: a. ketua merangkap sebagai anggota dari unsur pemerintah; b. wakil ketua merangkap sebagai anggota dari unsur akademisi; c. sekretaris merangkap sebagai anggota dari unsur pemerintah yang mewakili dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota; dan d. anggota.

BAB IV

TATA KERJA DEWAN PENGUPAHAN

Pasal 35

(1) Pembahasan rumusan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan dilakukan berdasarkan musyarawah untuk mufakat. (2) Anggota Dewan Pengupahan menyiapkan bahan untuk dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sidang pleno Dewan Pengupahan. (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk pokok pikiran Dewan Pengupahan. (4) Pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemerintah dalam bentuk surat rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan. (5) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat maka dapat dilakukan pemungutan suara terbanyak.

Pasal 36

(1) Dewan Pengupahan paling sedikit melaksanakan 1 (satu) kali sidang pleno dalam 2 (dua) bulan. (2) Kewenangan sidang pleno meliputi: a. MEMUTUSKAN agenda kerja, pokok pikiran, serta saran dan pertimbangan yang akan direkomendasikan kepada pemerintah; b. menunjuk anggota komisi untuk jangka waktu satu periode masa bakti; dan/atau c. membentuk komisi yang bersifat sementara jika diperlukan.

Pasal 37

(1) Mekanisme pelaksanaan sidang pleno Dewan Pengupahan diatur dalam tata tertib sidang pleno. (2) Tata tertib sidang pleno ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengupahan.

Pasal 38

(1) Depenas menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada PRESIDEN melalui Menteri. (2) Depeprov menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada gubernur melalui kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi dengan tembusan kepada Menteri. (3) Depekab/Depeko menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada bupati/walikota melalui kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengupahan dapat melakukan kajian, analisis, koordinasi, dan kerjasama dengan pihak terkait.

Pasal 40

(1) Dalam melaksanakan tugas rutinnya, Depenas, Depeprov, dan Depekab/Depeko dibantu oleh Sekretariat. (2) Sekretariat Depenas secara ex officio dilaksanakan oleh direktorat jenderal yang mempunyai tugas di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. (3) Sekretariat Depeprov secara ex officio dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi. (4) Sekretariat Depekab/Depeko secara ex officio dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. (5) Sekretariat Depenas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. (6) Sekretariat Depeprov sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh gubernur. (7) Sekretariat Depekab/Depeko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh bupati/walikota.

Pasal 41

(1) Keanggotaan Sekretariat berasal dari pemerintah. (2) Sekretariat dipimpin oleh 1 (satu) orang koordinator Sekretariat. (3) Jumlah anggota Sekretariat sesuai kebutuhan.

Pasal 42

Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Dewan Pengupahan.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. pemberian dukungan pengelolaan kegiatan dan program kerja Dewan Pengupahan; b. pemberian dukungan data dan informasi di bidang pengupahan; dan c. pemberian dukungan pengelolaan administrasi Dewan Pengupahan.

Pasal 44

(1) Dewan Pengupahan dapat membentuk Komisi untuk melaksanakan tugas tertentu. (2) Keanggotaan Komisi berasal dari anggota Dewan Pengupahan. (3) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Komisi ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengupahan.

BAB Kesatu

Mekanisme Kerja

Pasal 35

(1) Pembahasan rumusan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan dilakukan berdasarkan musyarawah untuk mufakat. (2) Anggota Dewan Pengupahan menyiapkan bahan untuk dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sidang pleno Dewan Pengupahan. (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk pokok pikiran Dewan Pengupahan. (4) Pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemerintah dalam bentuk surat rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan. (5) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat maka dapat dilakukan pemungutan suara terbanyak.

Pasal 36

(1) Dewan Pengupahan paling sedikit melaksanakan 1 (satu) kali sidang pleno dalam 2 (dua) bulan. (2) Kewenangan sidang pleno meliputi: a. MEMUTUSKAN agenda kerja, pokok pikiran, serta saran dan pertimbangan yang akan direkomendasikan kepada pemerintah; b. menunjuk anggota komisi untuk jangka waktu satu periode masa bakti; dan/atau c. membentuk komisi yang bersifat sementara jika diperlukan.

Pasal 37

(1) Mekanisme pelaksanaan sidang pleno Dewan Pengupahan diatur dalam tata tertib sidang pleno. (2) Tata tertib sidang pleno ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengupahan.

Pasal 38

(1) Depenas menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada PRESIDEN melalui Menteri. (2) Depeprov menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada gubernur melalui kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi dengan tembusan kepada Menteri. (3) Depekab/Depeko menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada bupati/walikota melalui kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengupahan dapat melakukan kajian, analisis, koordinasi, dan kerjasama dengan pihak terkait.