Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020 tentang PENYESUAIAN…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Calon Pekerja Migran INDONESIA adalah setiap tenaga kerja INDONESIA yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 2. Pekerja Migran INDONESIA adalah setiap warga negara INDONESIA yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah republik INDONESIA. 3. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran INDONESIA. 4. Pelaksana Penempatan adalah Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA. 5. Peserta adalah Calon Pekerja Migran INDONESIA yang telah terdaftar dan membayar iuran jaminan sosial. 6. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan lingkungan kerja. 7. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pelindungan bagi Calon Pekerja Migran INDONESIA yang tertunda keberangkatannya ke negara tujuan penempatan karena adanya kebijakan penghentian sementara penempatan Pekerja Migran INDONESIA selama bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 berupa penyesuaian jangka waktu manfaat pelindungan sebelum bekerja untuk program JKK dan JKM.

Pasal 3

Koreksi

(1) Calon Pekerja Migran INDONESIA yang mendapatkan penyesuaian jangka waktu manfaat pelindungan sebelum bekerja untuk program JKK dan JKM harus memenuhi kriteria: a. ditempatkan melalui Pelaksana Penempatan; dan b. terdaftar sebagai Peserta aktif jaminan sosial Pekerja Migran INDONESIA pada saat ditetapkannya kebijakan penghentian sementara penempatan Pekerja Migran INDONESIA. (2) Pemberian JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran INDONESIA.

Pasal 4

Koreksi

(1) Penyesuaian jangka waktu manfaat pelindungan sebelum bekerja untuk program JKK dan JKM diberikan dengan ketentuan: a. tanpa pendaftaran dan pembayaran iuran kembali oleh Peserta; dan b. terhitung sejak tanggal diberlakukannya kebijakan penghentian sementara penempatan Pekerja Migran INDONESIA sampai dengan tanggal pencabutan kebijakan penghentian sementara penempatan Pekerja Migran INDONESIA sesuai negara tujuan penempatan dengan penambahan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. (2) Jangka waktu pencabutan kebijakan penghentian sementara penempatan Pekerja Migran INDONESIA sesuai negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama tanggal 31 Desember 2020. (3) Dalam hal pencabutan kebijakan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilakukan, penyesuaian jangka waktu manfaat pelindungan sebelum bekerja bagi Calon Pekerja Migran INDONESIA dinyatakan berakhir.

Pasal 5

Koreksi

Calon Pekerja Migran INDONESIA yang tidak berdampak sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran INDONESIA wajib melakukan pendaftaran kepesertaan jaminan sosial Pekerja Migran INDONESIA sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran INDONESIA.

Pasal 6

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2020 MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd IDA FAUZIYAH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020 tentang PENYESUAIAN JANGKA WAKTU MANFAAT PELINDUNGAN JAMINAN SOSIAL SEBELUM BEKERJA BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA SELAMA BENCANA NONALAM PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASES 2019

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6