PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2019 tentang TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

PERMEN Nomor 10 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2019 MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd M. HANIF DHAKIRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAFTAR LAMPIRAN 1. Format 1 : a. SIP3MI Baru b. SIP3MI Perpanjangan c. SIP3MI Perubahan 2. Format 2 : Rencana Kerja Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA 3. Format 3 : Izin Penerbitan Kantor Cabang P3MI 4. Format 4 : Laporan Kepala Dinas Provinsi tentang Penerbitan Izin Kantor Cabang P3MI 5. Format 5 : Laporan P3MI: a. Realisasi Penempatan Pekerja Migran INDONESIA; dan b. Pembentukan dan Penutupan Kantor Cabang. MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd M. HANIF DHAKIRI Format 1.a SIP3MI Baru KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR … TAHUN … TENTANG SURAT IZIN PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA PT ……. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Penanggung Jawab PT ….kepada Menteri melalui Surat Nomor … tanggal …hal Permohonan SIP3MI PT …; b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan Komitmen persyaratan, maka PT … memenuhi syarat untuk diberikan SIP3MI; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6141); 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6215); 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor .... Tahun ... tentang Tata Cara Penerbitan Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun ... Nomor .....); MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : Memberikan SIP3MI kepada: Nama Perusahaan : PT …….. Penanggung Jawab : ………… Alamat : Jl. …….. Telp…… e-mail …. KEDUA : Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran INDONESIA sesuai dengan peraturan perundang-undangan. KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal …... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ….. MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, M. HANIF DHAKIRI Format 1.b SIP3MI Perpanjangan KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR … TAHUN … TENTANG PERPANJANGAN SURAT IZIN PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA PT ……. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor … Tahun … tentang Perpanjangan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA (SIP3MI) PT …. telah berakhir pada tanggal ……..; b. bahwa berdasarkan permohonan Penanggung Jawab PT ….kepada Menteri melalui Surat Nomor … tanggal … hal Permohonan Perpanjangan SIP3MI PT …; c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan Komitmen persyaratan, maka PT … memenuhi syarat untuk dilakukan perpanjangan SIP3MI; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6141); 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6215); 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor .... Tahun ... tentang Tata Cara Penerbitan Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun ... Nomor .....); MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : Memberikan perpanjangan SIP3MI kepada: Nama Perusahaan : PT …….. Penanggung Jawab : ………… Alamat : Jl. …….. Telp…… e-mail …. KEDUA : Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran INDONESIA sesuai dengan peraturan perundang-undangan. KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal … sampai dengan tanggal …... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ….. MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, M. HANIF DHAKIRI Format 1.c SIP3MI Perubahan KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR … TAHUN … TENTANG PERUBAHAN SURAT IZIN PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA PT ……. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Penanggung Jawab PT ….kepada Menteri melalui Surat Nomor … tanggal …hal permohonan perubahan SIP3MI PT …; b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan Komitmen persyaratan, maka PT … memenuhi syarat untuk diberikan SIP3MI; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6141); 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6215); 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor .... Tahun ... tentang Tata Cara Penerbitan Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun ... Nomor .....); MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : Mengubah Diktum Kesatu Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor …Tahun … tentang Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA (SIP3MI) pada PT …. sehingga berbunyi sebagai berikut: Nama Perusahaan : PT …….. Penanggung Jawab Semula : ………… Menjadi : …………. Alamat Semula : ………… Menjadi : …………. KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal …… sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ….Tahun …… tentang Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA (SIP3MI) pada PT. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ….. MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, M. HANIF DHAKIRI

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2019 tentang TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

BAB 1

Pasal 7

Pasal 8

BAB 2

Pasal 8

BAB Kelima

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Keenam

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Keempat

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

Pasal 27

BAB Ketiga

Pasal 28

BAB Keempat