PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan

PERMEN Nomor 1 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. 2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 3. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan. 4. Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. 5. Reviu adalah penelaahan atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk memastikan bahwa laporan kinerja di Kementerian Ketenagakerjaan telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. 6. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. 7. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan.

BAB III

PERJANJIAN KINERJA

Pasal 4

Koreksi

Pihak yang wajib menyusun Perjanjian Kinerja meliputi: a. Menteri; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; d. Pejabat Administrator; e. Pejabat Pengawas; dan f. Kepala Dinas yang menerima alokasi dana dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

Pasal 5

Koreksi

Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyusun Perjanjian Kinerja sesuai dengan tingkatannya dengan ketentuan sebagai berikut: a. Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a menyusun Perjanjian Kinerja tingkat Kementerian dan ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b menyusun Perjanjian Kinerja tingkat Unit Kerja Eselon I yang ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dan disetujui oleh Menteri; c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c menyusun Perjanjian Kinerja tingkat Unit Kerja Eselon II yang ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dan disetujui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; d. Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d menyusun Perjanjian Kinerja tingkat unit kerja Eselon III yang ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dan disetujui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang bersangkutan; e. Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e menyusun Perjanjian Kinerja tingkat unit kerja Eselon IV yang ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dan disetujui oleh Pejabat Administrator yang bersangkutan; f. Pejabat Pengawas yang khusus menangani urusan Tata Usaha pada direktorat, inspektorat, dan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan menyusun Perjanjian Kinerja tingkat unit kerja Eselon IV dan ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan serta disetujui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang bersangkutan; g. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Administrator sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) menyusun Perjanjian Kinerja dan ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan serta disetujui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang bersangkutan; h. Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada UPTP yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menyusun Perjanjian Kinerja dan ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dan disetujui oleh atasan langsung Pejabat yang bersangkutan; i. Pejabat Pengawas pada UPTP yang dipimpin oleh Pejabat Administrator menyusun Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dan disetujui oleh Pejabat Administrator yang bersangkutan; dan j. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g yang menerima dana dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan menyusun Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas yang bersangkutan dan disetujui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang mengalokasikan dana dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

Pasal 6

Perjanjian Kinerja wajib disusun oleh seluruh unit kerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

Pasal 7

Penyusunan Perjanjian Kinerja menggunakan sasaran dan indikator dalam Rencana Strategis Kementerian sebagai berikut: a. Menteri mengunakan sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menggunakan sasaran program dan indikator kinerja program pada unit kerja yang bersangkutan; c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menggunakan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan pada unit kerja yang bersangkutan; d. Pejabat Administrator menggunakan sasaran sub kegiatan dan indikator kinerja sub kegiatan; e. Pejabat Pengawas menggunakan sasaran sub-sub kegiatan dan indikator kinerja sub kegiatan; f. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Administrator sebagai Kepala UPTP menggunakan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang relevan; dan g. Kepala Dinas menggunakan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang relevan pada unit kerja yang mengalokasikan dana dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

Pasal 8

Pengisian program kegiatan dan anggaran dalam penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan sebagai berikut: a. Menteri menguraikan seluruh program dan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun berjalan; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menguraikan seluruh program dan anggaran dalam DIPA tahun berjalan pada unit kerja yang bersangkutan; c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menguraikan seluruh kegiatan dan anggaran dalam DIPA tahun berjalan pada unit kerja yang bersangkutan; d. Kepala UPTP menguraikan kegiatan dan anggaran dalam DIPA tahun berjalan pada unit kerja yang bersangkutan; dan e. Kepala Dinas menguraikan kegiatan dan anggaran dalam DIPA tahun berjalan pada unit kerja yang mengalokasikan dana dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

Pasal 9

(1) Perjanjian Kinerja terdiri atas: a. pernyataan Perjanjian Kinerja; dan b. lampiran Perjanjian Kinerja. (2) Pernyataan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. pernyataan untuk mewujudkan kinerja pada tahun tertentu; dan b. tanda tangan para pihak. (3) Informasi yang disajikan dalam lampiran Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan tingkatannya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. (4) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Perjanjian Kinerja dapat dilakukan perubahan dalam hal: a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat; b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran; dan c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pasal 11

(1) Rencana aksi atas kinerja merupakan penjabaran dari Perjanjian Kinerja dengan target kinerja selama 1 (satu) tahun yang dirinci dalam rencana pencapaian kinerja setiap triwulan. (2) Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II, dan UPTP wajib menyusun rencana aksi atas kinerja. (3) Pemantauan terhadap pencapaian target Kinerja yang telah ditetapkan dilakukan secara periodik setiap triwulan.

BAB Kedua

Penyusunan Perjanjian Kinerja

Pasal 5

Koreksi

Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyusun Perjanjian Kinerja sesuai dengan tingkatannya dengan ketentuan sebagai berikut: a. Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a menyusun Perjanjian Kinerja tingkat Kementerian dan ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b menyusun Perjanjian Kinerja tingkat Unit Kerja Eselon I yang ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dan disetujui oleh Menteri; c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c menyusun Perjanjian Kinerja tingkat Unit Kerja Eselon II yang ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dan disetujui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; d. Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d menyusun Perjanjian Kinerja tingkat unit kerja Eselon III yang ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dan disetujui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang bersangkutan; e. Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e menyusun Perjanjian Kinerja tingkat unit kerja Eselon IV yang ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dan disetujui oleh Pejabat Administrator yang bersangkutan; f. Pejabat Pengawas yang khusus menangani urusan Tata Usaha pada direktorat, inspektorat, dan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan menyusun Perjanjian Kinerja tingkat unit kerja Eselon IV dan ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan serta disetujui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang bersangkutan; g. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Administrator sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) menyusun Perjanjian Kinerja dan ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan serta disetujui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang bersangkutan; h. Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada UPTP yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menyusun Perjanjian Kinerja dan ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dan disetujui oleh atasan langsung Pejabat yang bersangkutan; i. Pejabat Pengawas pada UPTP yang dipimpin oleh Pejabat Administrator menyusun Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dan disetujui oleh Pejabat Administrator yang bersangkutan; dan j. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g yang menerima dana dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan menyusun Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas yang bersangkutan dan disetujui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang mengalokasikan dana dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

Pasal 6

Perjanjian Kinerja wajib disusun oleh seluruh unit kerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

Pasal 7

Penyusunan Perjanjian Kinerja menggunakan sasaran dan indikator dalam Rencana Strategis Kementerian sebagai berikut: a. Menteri mengunakan sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menggunakan sasaran program dan indikator kinerja program pada unit kerja yang bersangkutan; c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menggunakan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan pada unit kerja yang bersangkutan; d. Pejabat Administrator menggunakan sasaran sub kegiatan dan indikator kinerja sub kegiatan; e. Pejabat Pengawas menggunakan sasaran sub-sub kegiatan dan indikator kinerja sub kegiatan; f. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Administrator sebagai Kepala UPTP menggunakan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang relevan; dan g. Kepala Dinas menggunakan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang relevan pada unit kerja yang mengalokasikan dana dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

Pasal 8

Pengisian program kegiatan dan anggaran dalam penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan sebagai berikut: a. Menteri menguraikan seluruh program dan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun berjalan; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menguraikan seluruh program dan anggaran dalam DIPA tahun berjalan pada unit kerja yang bersangkutan; c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menguraikan seluruh kegiatan dan anggaran dalam DIPA tahun berjalan pada unit kerja yang bersangkutan; d. Kepala UPTP menguraikan kegiatan dan anggaran dalam DIPA tahun berjalan pada unit kerja yang bersangkutan; dan e. Kepala Dinas menguraikan kegiatan dan anggaran dalam DIPA tahun berjalan pada unit kerja yang mengalokasikan dana dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

Pasal 9

(1) Perjanjian Kinerja terdiri atas: a. pernyataan Perjanjian Kinerja; dan b. lampiran Perjanjian Kinerja. (2) Pernyataan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. pernyataan untuk mewujudkan kinerja pada tahun tertentu; dan b. tanda tangan para pihak. (3) Informasi yang disajikan dalam lampiran Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan tingkatannya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. (4) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Perjanjian Kinerja dapat dilakukan perubahan dalam hal: a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat; b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran; dan c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

BAB IX

Pasal 22

Pasal 23