PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2019 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK NEGERI

PERMEN Nomor 8 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Organisasi SMAKN terdiri atas: a. Kepala Sekolah; b. Wakil Kepala Sekolah; c. Urusan Tata Usaha; d. Unit Penunjang; dan e. kelompok jabatan fungsional. (2) Bagan organisasi SMAKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan guru yang diberi tugas untuk memimpin SMAKN.

Pasal 6

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaksanakan tugas: a. manajerial; b. melakukan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan; dan c. mengembangkan kewirausahaan.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Sekolah dibantu oleh 1 (satu) Wakil Kepala Sekolah. (2) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah. (3) Wakil Kepala Sekolah diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan mengenai uraian tugas Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 8

(1) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur administrasi SMAKN. (2) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah. (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 9

Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melakukan layanan administrasi umum, akademik, kesiswaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, barang milik negara, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 10

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan dan pengajaran pada SMAKN dapat dibentuk unit penunjang sekolah. (2) Unit penunjang sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah. (3) Unit penunjang sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. unit perpustakaan; b. unit usaha kesehatan sekolah; c. unit rumah ibadah; d. unit laboratorium; dan e. unit asrama. (4) Dalam hal dibutuhkan, Kepala Sekolah dapat membentuk unit penunjang baru atas persetujuan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. (5) Unit penunjang sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya atau oleh seorang guru yang mempunyai kompetensi yang relevan sebagai tugas tambahan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola unit penunjang sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 11

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional, terbagi dalam berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian. (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan analisis beban kerja. (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.