PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS

PERMEN Nomor 7 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus. 2. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah biro perjalanan yang telah mendapat izin menteri untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus. 3. Jemaah Haji Khusus yang selanjutnya disebut Jemaah Haji adalah setiap orang yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus sesuai persyaratan yang ditetapkan. 4. Asosiasi PIHK adalah perkumpulan yang mengkordinasikan PIHK. 5. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari menteri untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah. 6. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut BPIH Khusus adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan ibadah haji khusus. 7. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disebut SISKOHAT adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji. 8. Kuota Haji Khusus adalah jumlah Jemaah Haji yang ditetapkan oleh menteri untuk menunaikan ibadah haji pada tahun berjalan. 9. Nomor Porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah Haji yang mendaftar. 10. Nomor Validasi adalah nomor kodefikasi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah Haji yang telah menyetorkan dana setoran awal BPIH Khusus ke rekening setoran awal sebagai persyaratan pendaftaran Jemaah Haji. 11. Daftar Tunggu (waiting list) adalah daftar Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan Nomor Porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji. 12. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji. 13. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah bank penerima setoran pembayaran BPIH yang ditunjuk oleh BPKH. 14. Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut DAPIH adalah dokumen yang berisi identitas Jemaah Haji yang digunakan untuk pengendalian oleh instansi terkait, baik di INDONESIA maupun di Arab Saudi. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 16. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. 17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. 18. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. 19. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. 2. Ketentuan huruf f Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 24A

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal II