PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri

PERMEN Nomor 7 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SSBOPT adalah besaran biaya operasional pendidikan tinggi yang diperlukan untuk menyelenggarakan program studi setiap mahasiswa dalam 1 (satu) tahun. 2. Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat BOPT adalah biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam 1 (satu) tahun. 3. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya kuliah yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. 4. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat BOPTN adalah bantuan biaya dari pemerintah yang diberikan kepada perguruan tinggi keagamaan negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya batasan biaya pendidikan di perguruan tinggi keagamaan negeri. 5. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang selanjutnya disingkat PTKN adalah perguruan tinggi keagamaan yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Kementerian Agama. 6. Menteri adalah Menteri Agama Republik INDONESIA. 7. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal pada Kementerian Agama yang membidangi pendidikan tinggi keagamaan. 8. Pemimpin PTKN adalah rektor pada universitas dan institut, serta ketua pada sekolah tinggi.

BAB II

PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 2

Koreksi

(1) Menteri MENETAPKAN SSBOPT. (2) Dalam MENETAPKAN SSBOPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mendasarkan pada: a. BOPT; b. indeks mutu PTKN dan indeks mutu program studi; c. indeks pola pengelolaan keuangan; dan d. indeks kemahalan wilayah.

Pasal 3

Koreksi

(1) BOPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diperoleh dari biaya langsung dan tidak langsung. (2) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terkait langsung dengan penyelenggaraan kurikulum program studi. (3) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. kegiatan kelas; b. kegiatan laboratorium/studio/bengkel/lapangan; c. kegiatan tugas akhir/proyek akhir/skripsi; dan d. bimbingan-konseling dan kemahasiswaan. (4) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya operasional yang diperlukan untuk pengelolaan institusi pendidikan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan program studi. (5) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: a. biaya administrasi umum; b. pengoperasian dan pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana; c. pengembangan institusi; dan d. biaya operasional lainnya.

Pasal 4

Indeks mutu PTKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berdasarkan akreditasi institusi dengan predikat: a. A sama dengan 0,15 (nol koma lima belas); b. B sama dengan 0,10 (nol koma sepuluh); dan c. C sama dengan 0,05 (nol koma nol lima).

Pasal 5

(1) Indeks mutu program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi program studi yang berakreditasi nasional. (2) Indeks mutu program studi yang berakreditasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi akreditasi: a. A sebesar 1,3 (satu koma tiga); b. B sebesar 1,2 (satu koma dua); dan c. C sebesar 1,1 (satu koma satu).

Pasal 6

(1) Indeks pola pengelolaan keuangan pada PTKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas: a. PTKN yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang telah menerapkan remunerasi; b. PTKN yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang belum menerapkan remunerasi; dan c. PTKN yang menerapkan pola pengelolaan penerimaan negara bukan pajak. (2) Indeks pola pengelolaan keuangan pada PTKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 1,3 (satu koma tiga). (3) Indeks pola pengelolaan keuangan pada PTKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 1,2 (satu koma dua). (4) Indeks pola pengelolaan keuangan pada PTKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 1,1 (satu koma satu).

Pasal 7

(1) Indeks kemahalan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terbagi atas wilayah: a. 1 (satu) yang meliputi daerah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat; b. 2 (dua) yang meliputi daerah Sumatera; c. 3 (tiga) yang meliputi daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur; dan d. 4 (empat) yang meliputi daerah Maluku dan Papua. (2) Indeks kemahalan wilayah 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 1,0 (satu koma nol). (3) Indeks kemahalan wilayah 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 1,05 (satu koma nol lima). (4) Indeks kemahalan wilayah 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 1,15 (satu koma lima belas). (5) Indeks kemahalan wilayah 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 1,3 (satu koma tiga).

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18