PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2015 tentang BANTUAN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN AGAMA

PERMEN Nomor 67 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah. 2. Perseorangan adalah orang yang aktifitas/peran dan keberadaanya memberikan kontribusi/sumbangan terhadap program pembangunan di bidang agama. 3. Kelompok Masyarakat adalah sekumpulan orang yang dibentuk oleh masyarakat untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, dan kemanusiaanyang tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. 4. Lembaga Pemerintah adalah Lembaga yang dibentuk dengan Undang – Undang / PERATURAN PEMERINTAH / Peraturan PRESIDEN / Keputusan PRESIDEN / Peraturan Menteri / Peraturan Ketua Lembaga / Keputusan Menteri / Keputusan Ketua Lembaga untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah di bidang agama. 5. Lembaga Non Pemerintah adalah badan hukum yang dibentuk oleh masyarakat untuk mewujudkan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, serta kemanusiaan yang bersifat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah di bidang agama. 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Agama yang bertanggung jawab atas Pengelolaan Anggaran pada Kementerian Agama. 8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada Kementerian Agama. 9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 10. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Satuan Kerja untuk menampung dana belanja bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima atau atas nama penerima bantuan pemerintah. 11. Menteri adalah Menteri Agama.

BAB II

PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 5

Koreksi

(1) Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah. (2) Bantuan Pemerintah berupa beasiswa diberikan kepada: a. siswa/mahasiswa Warga yang berprestasi yang belajar di dalam/luar negeri yang belajar pada madrasah/sekolah/Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; dan b. mahasiswa asing yang belajar pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di INDONESIA. (3) Bantuan Pemerintah berupa tunjangan profesi guru diberikan kepada: a. guru non PNS yang mengajar pada lembaga pendidikan agama/keagamaan yang didirikan oleh masyarakat yang terdaftar pada Kementerian Agama; dan b. guru agama non PNS yang mengajar pada sekolah umum. (4) Bantuan Pemerintah berupa tunjangan lainnya diberikan kepada perseorangan (non PNS) yang bertugas pada lembaga keagamaan non formal. (5) Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional diberikan kepada lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan yang didirikan oleh masyarakat yang terdaftar pada Kementerian Agama. (6) Lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat merupakan lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah. (7) Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana dan prasarana diberikan kepada kelompok masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, lembaga keagamaan yang dibentuk oleh masyarakat, lembaga Pemerintah dan lembaga Non Pemerintah yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Agama. (8) Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi/ pembangunan gedung/bangunan diberikan kepada lembaga pendidikan agama/keagamaan, lembaga keagamaan yang dibentuk oleh masyarakat atau lembaga keagamaan non formal yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Agama. (9) Bantuan Pemerintah berupa bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah diberikan kepada perorangan (non PNS), kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri dalam rangka menunjang sebagian tugas dan fungsiKementerian Agama.

BAB III

TATA CARA PENGALOKASIAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Bantuan Pemerintah berupa penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dialokasikan pada kelompok akun belanja barang non operasional. (2) Bantuan Pemerintah berupa beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dialokasikan pada kelompok akun belanja barang non operasional. (3) Bantuan Pemerintah berupa tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dialokasikan pada kelompok akun belanja gaji dan tunjangan pegawai non Pegawai Negeri Sipil. (4) Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, dialokasikan pada kelompok akun belanja barang non operasional. (5) Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dialokasikan pada kelompok akun belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat. (6) Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi/ pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dialokasikan pada kelompok akun belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat. (7) Bantuan Pemerintah berupa bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf gdialokasikan pada kelompok akun belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat.

Pasal 7

(1) Pengalokasian Bantuan Pemerintah pada kelompok akun belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran/DIPA pada Satuan Kerja Kementerian Agama. (2) Pengalokasian Bantuan Pemerintah pada Satuan Kerja Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada: a. Satuan Kerja Eselon I Pusat; b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; c. Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota; dan d. Perguruan TinggiKeagamaan Negeri.

Pasal 8

Pengalokasian belanja Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional dan bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (6) didasarkan pada usulan/proposalyang diterima oleh satuan kerja sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB IV

PROSEDUR PENYALURAN

Pasal 9

Koreksi

(1) Bantuan Pemerintah disalurkan berdasarkan: a. usulan/proposal; atau b. kebijakan Menteri. (2) Penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan usulan/proposal yang diterima pada tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan. (3) Penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bmeliputi bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

(1) Perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah mengajukan usulan/proposal Bantuan Pemerintahkepada Pimpinan/Kepala Satker. (2) Usulan/proposal Bantuan Pemerintahdilengkapi dengan persyaratan administratif dan rencana penggunaan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam petunjuk teknis.

Pasal 11

(1) Usulan/proposal Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 di verifikasi oleh PPK. (2) Dalam hal diperlukan, PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim Verifikasi. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelengkapan persyaratan administrasi dan dokumen pendukung. (4) Dalam hal diperlukan verifikasi terhadap kelayakan sasaran Bantuan Pemerintah, dapat dilakukan visitasi lapangan. (5) Penyaluran bantuan dalam bentuk pemberian penghargaan, PPK dapat berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kebenaran penerima penghargaan. (6) PPK MENETAPKAN Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA. (7) Format Keputusan PPK tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (8) Ketentuan lebih lanjut tentang Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dalam petunjuk teknis.

Pasal 12

(1) Penetapan penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) antara lain memuat identitas penerima, alamat, jumlah/besaran, dan bentuk bantuan pemerintah. (2) Dalam hal Bantuan Pemerintah berbentuk uang, penetapan penerima bantuan pemerintah selain mencantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),wajib mencantumkan nomor rekening penerima bantuan pemerintah pada Bank Persepsi. (3) Dalam hal Bantuan Pemerintah berbentuk barang, penetapan penerima bantuan pemerintah selain mencantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),wajib mencantumkan nama barang, jenis barang, harga barang, dan spesifikasi barang. (4) Dalam hal Bantuan Pemerintah berbentuk jasa, penetapan penerima bantuan pemerintah selain mencantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),wajib mencantumkan namalembaga penyedia jasa dan nama/jenis jasa.

Pasal 13

(1) Penerima Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional berbentuk uang/barang, bantuan sarana/prasarana, bantuan rehabilitasi/ pembangunan gedung/bangunan, dan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah berbentuk uang yang telah ditetapkan oleh PPK wajib menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PPK, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB). (2) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi: a. hak dan kewajiban penerima Bantuan Pemerintah; b. komitmen/kesanggupan untuk menggunakan bantuan sesuai rencana penggunaan bantuan yang tercantum dalam usulan/proposal; dan c. sanksi, apabila penerima Bantuan Pemerintah tidak menepati PKS. (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dalam petunjuk teknis. (4) FormatPKS Penerima Bantuan Pemerintah dengan PPK, SPTJM, dan SPTJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Pemberian Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang/jasa yang dilaksanakan oleh PPK dengan mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2015 tentang BANTUAN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN AGAMA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

BAB IX

Pasal 22

Pasal 23