PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama

PERMEN Nomor 62 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor1655) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 611) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, dan lembaga nonpemerintah. (2) Bantuan Pemerintah berupa beasiswa diberikan kepada: a. siswa/mahasiswa Warga Negara INDONESIA yang berprestasi yang belajar di dalam/luar negeri yang belajar pada madrasah/sekolah/Perguruan Tinggi Keagamaan/Perguruan Tinggi Umum; dan b. mahasiswa asing yang belajar pada Perguruan Tinggi Keagamaan di INDONESIA. (3) Bantuan Pemerintah berupa tunjangan profesi guru diberikan kepada: a. guru nonPNS yang mengajar pada lembaga pendidikan agama/keagamaan yang didirikan oleh masyarakat yang terdaftar pada Kementerian Agama; dan b. guru agama nonPNS yang mengajar pada sekolah umum. (4) Bantuan Pemerintah berupa tunjangan lainnya diberikan kepada perseorangan (nonPNS) yang bertugas pada lembaga keagamaan nonformal. (5) Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional diberikan kepada lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan yang didirikan oleh masyarakat yang terdaftar pada Kementerian Agama. (6) Lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat merupakan lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah. (7) Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana dan prasarana diberikan kepada kelompok masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, lembaga keagamaan yang dibentuk oleh masyarakat, lembaga Pemerintah dan lembaga nonPemerintah yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Agama. (8) Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan diberikan kepada lembaga pendidikan agama/keagamaan, lembaga keagamaan yang dibentuk oleh masyarakat atau lembaga keagamaan nonformal yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Agama. (9) Bantuan Pemerintah berupa bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah diberikan kepada perorangan (nonPNS), kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri dalam rangka menunjang sebagian tugas dan fungsi Kementerian Agama. 2. Diantara ayat (5) dan (6) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a), dan ayat (6) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama

Pasal I

Pasal 5

Pasal I

Pasal 5

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 12A

Pasal 13

Pasal 13A

Pasal 14

Pasal 19

Pasal 22

Pasal II