PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 tentang SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DANZAKAT FITRAH SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF

PERMEN Nomor 52 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. 2. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik. www.djpp.kemenkumham.go.id 3. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan. 4. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam yang berkewajiban untuk menunaikan zakat. 5. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. 6. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat. 7. Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib di keluarkan zakat. 8. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. 9. Zakat uang dan surat berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. 10. Zakat Perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul. 11. Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva-aktiva lain atau sumber- sumber yang diharapkan akan direalisasi menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus perusahaan yang normal atau dalam waktu satu tahun mana yang lebih lama. 12. Kewajiban jangka pendek atau hutang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu pendek, paling lama satu tahun setelah tanggal neraca, atau harus dilunasi dalam jangka waktu satu siklus operasi normal perusahaan yang bersangkutan, mana yang lebih panjang. 13. Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen. 14. Zakat peternakan dan perikanan adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul. 15. Zakat pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul. 16. Zakat perindustrian adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa. 17. Zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran. 18. Zakat rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan. 17. Zakat ... www.djpp.kemenkumham.go.id 19. Usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB 1

Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia lainnya

Pasal 4

Koreksi

(1) Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai nisab 85 gram emas. (2) Kadar zakat atas emas sebesar 2,5%. (3) Dalam hal emas yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari emas yang dimiliki.

Pasal 5

Koreksi

(1) Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai nisab 595 gram perak. (2) Kadar zakat atas perak sebesar 2,5%. (3) Dalam hal perak yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari perak yang dimiliki.

Pasal 6

(1) Zakat logam mulia lainnya wajib dikenakan atas kepemilikan logam mulia yang telah mencapai nisab 85 gram emas. (2) Kadar zakat atas logam mulia lainnya sebesar 2,5%. (3) Dalam hal logam mulia lainnya yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari logam mulia lainnya yang dimiliki.

Pasal 7

(1) Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. (2) Muzaki yang memiliki emas, perak, dan logam mulia lainnya, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 gram emas.

Pasal 8

(1) Zakat uang wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai nisab 85 gram emas. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Kadar zakat atas uang sebesar 2,5%. (3) Dalam hal uang yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari uang yang dimiliki.

Pasal 9

(1) Zakat surat berharga wajib dikenakan atas kepemilikan surat berharga yang telah mencapai nisab 85 gram emas. (2) Kadar zakat atas surat berharga sebesar 2,5%. (3) Dalam hal surat berharga lainnya yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari nilai surat berharga yang dimiliki.

Pasal 10

(1) Zakat uang dan surat berharga ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. (2) Muzaki yang memiliki uang dan surat berharga, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 gram emas.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 November 2014 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2014 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF NISAB DAN KADAR ZAKAT ATAS TERNAK: 1. Unta NISHAB (EKOR) ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN 25-35 1 ekor anak unta betina (umur >1 tahun) 36-45 2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) 46-60 3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) 61-75 4 ekor anak unta betina (umur >4 tahun) 76-90 2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) 91-120 2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) 121-129 3 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) 130-139 1 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) 140-149 2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) 150-159 3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) 160-169 4 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) 170-179 3 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) 180-189 2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) dan 2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) www.djpp.kemenkumham.go.id 190-199 3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) 200-209 4 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) atau 5 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) 2. Sapi/Lembu NISHAB (EKOR) ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN 30-59 1 ekor anak sapi betina 60-69 2 ekor anak sapi jantan 70-79 1 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan 80-89 2 ekor anak sapi betina 90-99 3 ekor anak sapi jantan 110-119 2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan > 120 3 ekor anak sapi betina atau 3 ekor anak sapi jantan 3. Kuda NISHAB (EKOR) ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN 30-59 1 ekor anak kuda betina 60-69 2 ekor anak kuda jantan 70-79 1 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak sapi jantan 80-89 2 ekor anak kuda betina 90-99 3 ekor anak kuda jantan 100-109 1 ekor anak kuda betina dan 2 ekor anak kuda jantan www.djpp.kemenkumham.go.id 110-119 2 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan > 120 3 ekor anak kuda betina atau 3 ekor anak kuda jantan 4. Kambing NISHAB (EKOR) ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN 5-9 1 ekor kambing 10-14 2 ekor kambing 15-19 3 ekor kambing 20-24 4 ekor kambing MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 tentang SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DANZAKAT FITRAH SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 30

Pasal 31

BAB kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 2

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 3

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 4

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 5

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 6

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 7

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB 8

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB 9

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kedua

Pasal 30

Pasal 31

BAB IV

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34