PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

PERMEN Nomor 5 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 4

(1) BAZNAZ, LAZ, dan amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau c. pencabutan izin operasional. (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat pelanggaran dan/atau pengulangan pelanggaran.

Pasal 5

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dikenakan kepada: a. BAZNAS atau LAZ yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan b. amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 6

(1) Sanksi penghentian sementara dari kegiatan dikenakan apabila BAZNAS atau LAZ melakukan pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Sanksi penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut apabila BAZNAS atau LAZ telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (3) Sanksi penghentian sementara dari kegiatan dikenakan apabila amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang melakukan pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (4) Sanksi penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut apabila amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 7

Sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional dikenakan pada LAZ yang melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 8

Sanksi administratif berupa penghentian kegiatan pengelolaan zakat dikenakan kepada amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang apabila: a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan b. melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 9

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS ditetapkan oleh Menteri. (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi atau Kabupaten/Kota dan LAZ ditetapkan oleh BAZNAS. (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan dan pencabutan izin operasional ditetapkan oleh Menteri. (4) Sanksi adminitratif yang dikenakan kepada amil zakat ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

BAB IV

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

Dugaan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 ditindaklanjuti berdasarkan laporan yang berasal dari: a. pengaduan; b. monitoring dan evaluasi; dan c. hasil audit.

Pasal 11

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat dilakukan oleh: a. perorangan; b. kelompok/organisasi; dan/atau c. instansi/lembaga. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. dilakukan secara tertulis; dan b. belum pernah dilaporkan dan/atau diperiksa atas kasus yang sama. (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas pengadu, meliputi nama lengkap/ kelompok/organisasi/instansi/lembaga, alamat lengkap, nomor kontak (telepon, faksimili, atau email) yang dapat dihubungi, dan kedudukan; b. nama dan alamat lengkap pihak yang diadukan; c. perbuatan yang diduga melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3; d. waktu pelanggaran dilakukan; e. alasan pengaduan (kronologis peristiwa yang diadukan); dan f. keterangan lain yang dianggap perlu. (4) Pengaduan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS ditujukan kepada Menteri. (5) Pengaduan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ ditujukan kepada Menteri dan Ketua BAZNAS. (6) Pengaduan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. (7) Menteri, Ketua BAZNAS, atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

Pasal 12

(1) Selain memenuhi persyaratan administrasi, pelapor juga harus melengkapi laporan dengan data pendukung berupa: a. alat bukti yang dimiliki; dan b. pernyataan tentang kebenaran pelaporan. (2) Pemberian data pendukung laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah laporan terdaftar.

Pasal 13

(1) Laporan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat dilakukan oleh Tim. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Direktur Jenderal. (3) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (4) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan LAZ disampaikan kepada Direktur Jenderal dan tembusannya disampaikan kepada Ketua BAZNAS.

Pasal 14

(1) Laporan berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat dilakukan oleh akuntan publik untuk audit keuangan dan Kementerian Agama untuk audit syariah. (2) Laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan Ketua BAZNAS.

BAB 1

Laporan Dugaan Pelanggaran

Pasal 10

Dugaan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 ditindaklanjuti berdasarkan laporan yang berasal dari: a. pengaduan; b. monitoring dan evaluasi; dan c. hasil audit.

Pasal 11

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat dilakukan oleh: a. perorangan; b. kelompok/organisasi; dan/atau c. instansi/lembaga. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. dilakukan secara tertulis; dan b. belum pernah dilaporkan dan/atau diperiksa atas kasus yang sama. (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas pengadu, meliputi nama lengkap/ kelompok/organisasi/instansi/lembaga, alamat lengkap, nomor kontak (telepon, faksimili, atau email) yang dapat dihubungi, dan kedudukan; b. nama dan alamat lengkap pihak yang diadukan; c. perbuatan yang diduga melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3; d. waktu pelanggaran dilakukan; e. alasan pengaduan (kronologis peristiwa yang diadukan); dan f. keterangan lain yang dianggap perlu. (4) Pengaduan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS ditujukan kepada Menteri. (5) Pengaduan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ ditujukan kepada Menteri dan Ketua BAZNAS. (6) Pengaduan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. (7) Menteri, Ketua BAZNAS, atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

Pasal 12

(1) Selain memenuhi persyaratan administrasi, pelapor juga harus melengkapi laporan dengan data pendukung berupa: a. alat bukti yang dimiliki; dan b. pernyataan tentang kebenaran pelaporan. (2) Pemberian data pendukung laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah laporan terdaftar.

Pasal 13

(1) Laporan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat dilakukan oleh Tim. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Direktur Jenderal. (3) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (4) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan LAZ disampaikan kepada Direktur Jenderal dan tembusannya disampaikan kepada Ketua BAZNAS.

Pasal 14

(1) Laporan berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat dilakukan oleh akuntan publik untuk audit keuangan dan Kementerian Agama untuk audit syariah. (2) Laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan Ketua BAZNAS.

Pasal 15

(1) Menteri, Ketua BAZNAS, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan mulai melakukan pemeriksaan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan diterima. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan. (3) Verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan.

Pasal 16

Menteri, Ketua BAZNAS, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan verifikasi atas persyaratan administrasi dan data pendukung dari laporan.

Pasal 17

(1) Klarifikasi terhadap laporan dilakukan untuk memeriksa keabsahan dan kebenaran pelaporan. (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, Ketua BAZNAS, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 18

(1) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Menteri, Ketua BAZNAS, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat meminta kelengkapan atas kekurangan dokumen pengaduan kepada pelapor. (2) Untuk klarifikasi, pihak-pihak yang berkepentingan harus memberikan informasi, surat atau dokumen yang terkait dengan peristiwa yang dilaporkan, dan alat bukti lainnya yang diperlukan.

Pasal 19

Laporan dapat dicabut atau dibatalkan oleh pelapor sebelum dilakukan investigasi.

Pasal 20

(1) Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan. (2) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. kunjungan lapangan; b. surat menyurat; dan/atau c. media komunikasi lainnya.

Pasal 21

(1) Dalam melakukan investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Menteri, Ketua BAZNAS, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat meminta informasi dan alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan kepada: a. pelapor; b. terlapor; dan/atau c. pihak lain yang terkait. (2) Kegiatan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup.

Pasal 22

(1) Bukti-bukti yang diperoleh Menteri, Ketua BAZNAS, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat berupa: a. surat-surat dan/atau dokumen-dokumen; b. keterangan saksi-saksi; c. keterangan ahli; dan/atau d. pengakuan terlapor. (2) Bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan bahan pertimbangan, untuk memberikan rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang untuk MENETAPKAN ada atau tidak adanya pelanggaran.

Pasal 23

(1) Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, Menteri, Ketua BAZNAS, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota MENETAPKAN sanksi. (2) Apabila dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya pelanggaran, Menteri, Ketua BAZNAS, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis kepada terlapor.