PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUKDI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN

PERMEN Nomor 46 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk yang selanjutnya disebut PNBP Biaya NR adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang berasal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan satuan peristiwa biaya nikah atau rujuk. 2. Calon Pengantin yang selanjutnya disebut Catin adalah pria dan wanita yang telah memenuhi persyaratan administrasi pernikahan atau rujuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Penghulu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama untuk melaksanakan kegiatan kepenghuluan. 4. Daftar Isian Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 5. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Negara Bukan Pajak dalam rangka pelaksanaan APBN pada satuan kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada Kementerian Agama. 6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab PA pada Kementerian Agama. 7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. www.djpp.kemenkumham.go.id 8. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 9. Petugas Penerima Setoran yang selanjutnya disingkat PPS adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk menerima, menyetorkan, dan membukukan bukti setor biaya nikah atau rujuk pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang tidak terdapat layanan bank. 10. Bank Persepsi yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank yang telah melaksanakan kerjasama dengan Menteri Agama. 11. Slip Setoran adalah bukti setor yang digunakan oleh wajib bayar untuk menyetor penerimaan biaya nikah atau rujuk ke rekening bendahara penerimaan. 12. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut Kepala KUA Kecamatan adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri Agama. 13. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di wilayah kecamatan. 14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

BAB II

STRUKTUR PENGELOLA

Pasal 3

Koreksi

(1) Struktur Pengelola PNBP Biaya NR terdiri dari: a. Tingkat Pusat; dan www.djpp.kemenkumham.go.id b. Tingkat Daerah. (2) Struktur Pengelola PNBP Biaya NR Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. penanggungjawab; b. ketua; c. sekretaris; d. koordinator bidang penerimaan PNBP Biaya NR; e. koordinator bidang penggunaan PNBP Biaya NR; f. pelaksana bidang penerimaan; dan g. pelaksana bidang penggunaan. (3) Struktur Pengelola PNBP Biaya NR Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. pengelola pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; b. pengelola pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan c. pengelola pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. (4) Pengelola pada tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari 1 (satu) orang penanggungjawab dan 1 (satu) orang pelaksana administrasi. (5) Pengelola pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari 1 (satu) orang penanggungjawab dan 1 (satu) orang pelaksana administrasi. (6) Pengelola pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh 1 (satu) orang pelaksana.

Pasal 4

(1) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dijabat oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dijabat oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dijabat oleh salah satu Kepala Sub Direktorat pada Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. (4) Koordinator bidang penerimaan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dijabat oleh Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. www.djpp.kemenkumham.go.id (5) Koordinator bidang penggunaan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dijabat oleh Kepala Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (6) Pelaksana sebanyak 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f dan huruf g berasal dari pegawai pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 5

(1) Pengelola PNBP Biaya NR tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam atas nama Menteri Agama. (2) Pengelola PNBP Biaya NR pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. (3) Pengelola PNBP Biaya NR pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Penanggungjawab dan pelaksana administrasi Pengelola PNBP Biaya NR Tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) terdiri dari: a. Kepala Bidang yang membidangi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai penanggungjawab. b. Pelaksana pada Bidang yang membidangi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Pasal 7

Penanggungjawab dan pelaksana administrasi Pengelola PNBP Biaya NR pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) terdiri dari: a. Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai penanggungjawab. b. Pelaksana pada Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Pengelola PNBP pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dilaksanakan oleh pelaksana pada KUA Kecamatan. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB III

MEKANISME PENGELOLAAN PNBP BIAYA NR

Pasal 9

Koreksi

(1) Catin wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke rekening Bendahara Penerimaan pada Bank penerima setoran sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). (2) Apabila kondisi geografis, jarak tempuh, atau tidak terdapat layanan Bank pada wilayah kecamatan setempat, Catin menyetorkan biaya nikah atau rujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui PPS pada KUA Kecamatan. (3) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk yang diterimanya ke rekening Bendahara Penerimaan paling lambat 5 (lima) hari kerja. (4) Dalam hal penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, maka penyetorannya dilakukan setelah mendapat izin dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat. (5) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar negeri, biaya nikah atau rujuk disetor ke rekening Bendahara Penerimaan.

Pasal 10

(1) Bank penerima setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib menerbitkan bukti setor berupa slip setoran atas setoran biaya nikah atau rujuk yang diterima dari Catin. (2) Slip setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. identitas bank; b. tanggal penyetoran; c. nomor rekening yang dituju; d. jumlah uang; e. nama penyetor; f. nama Catin pria dan wanita; g. alamat Catin; h. nama/kode KUA Kecamatan; i. nama/kode kabupaten/kota; j. nama/kode provinsi; www.djpp.kemenkumham.go.id k. pengesahan petugas Bank; dan l. tanda tangan penyetor. (3) Slip setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga) yang diperuntukkan: a. lembar pertama untuk Bank; b. lembar kedua untuk Catin; dan c. lembar ketiga untuk KUA Kecamatan.

Pasal 11

(1) PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib mengeluarkan bukti setor berupa kuitansi atas setoran biaya nikah atau rujuk yang diterima dari Catin. (2) Bukti setor biaya nikah atau rujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala KUA Kecamatan sebagai kelengkapan administrasi nikah atau rujuk. (3) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar negeri, bukti setor biaya nikah atau rujuk disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berada di Kantor Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri.

Pasal 12

(1) Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan PNBP biaya NR ke rekening Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) setiap hari kerja. (2) Bendahara Penerimaan wajib membukukan semua transaksi penerimaan dan penyetoran/pelimpahan atas penerimaan ke kas negara dalam Buku Kas Umum (BKU) dan buku pembantu lainnya. (3) Bukti setoran SSBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada petugas Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) untuk dilakukan input data.

Pasal 13

(1) PPS wajib membukukan realisasi penerimaan PNBP Biaya NR dan melaporkan kepada Kepala KUA Kecamatan. (2) Pembukuan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperiksa oleh Kepala KUA Kecamatan sesuai dengan ketentuan. (3) Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan PNBP Biaya NR kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 setiap bulan. (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan www.djpp.kemenkumham.go.id dalam bentuk Rekapitulasi Penerimaan Setoran Biaya Nikah atau Rujuk.

Pasal 14

(1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan PNBP Biaya NR kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi paling lambat tanggal 10 setiap bulan. (2) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan PNBP Biaya NR kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah paling lambat tanggal 15 setiap bulan. (3) Direktur Jenderal wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan PNBP Biaya NR kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama paling lambat tanggal 20 setiap bulan. (4) Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terdapat hari libur maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 15

Proses pencairan PNBP Biaya NR dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib merumuskan target penerimaan dan penggunaan PNBP Biaya NR dituangkan dalam bentuk proposal. (2) Target penerimaan dan penggunaan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. (3) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi wajib melakukan telaah terhadap proposal target penerimaan dan penggunaan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum diusulkan kepada Direktur Jenderal. (4) Direktur Jenderal mengalokasikan anggaran penggunaan PNBP Biaya NR ke dalam RKA-KL DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan pelaksanaan program Bimbingan Masyarakat Islam dan proposal target penerimaan dan penggunaan PNBP NR sebagaimana dimaksud pada ayat (3). www.djpp.kemenkumham.go.id (5) Direktur Jenderal menyampaikan usul RKA-KL/DIPA kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk mendapatkan persetujuan Pagu Anggaran.

Pasal 17

(1) PNBP biaya NR digunakan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Bimbingan Masyarakat Islam dalam rangka pelayanan nikah atau rujuk. (2) Penggunaan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembiayaan: a. transport layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor; b. honorarium layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor; c. pengelola PNBP Biaya NR; d. kursus pra nikah; e. supervisi administrasi nikah atau rujuk; dan f. biaya lainnya untuk peningkatan kualitas pelayanan nikah atau rujuk. (3) Penggunaan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan: a. transport dan honorarium layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor diberikan sesuai dengan Tipologi KUA Kecamatan; b. pengelola PNBP Biaya NR diberikan biaya pengelolaan setiap bulan; dan c. kursus pra nikah, supervisi administrasi nikah atau rujuk serta kegiatan lainnya diberikan biaya setiap kegiatan.

BAB Kesatu

Penyetoran,Penerimaan, dan Pencairan

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Proses pencairan PNBP Biaya NR dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERANGKAT PENCAIRAN

Pasal 20

Koreksi

(1) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam terdiri dari: a. KPA; b. PPK; c. PPSPM; dan d. Bendahara pengeluaran. (2) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Direktur Jenderal. (3) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. (4) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (5) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 21

(1) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, terdiri atas: a. KPA; www.djpp.kemenkumham.go.id b. PPK; c. PPSPM; dan d. Bendahara Pengeluaran. (2) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. (3) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Bidang yang membidangi Urusan Agama Islam. (4) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Bagian Tata Usaha. (5) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Bendahara Pengeluaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Pasal 22

(1) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota terdiri dari: a. KPA; b. PPK; c. PPSPM; dan d. Bendahara pengeluaran. (2) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. (3) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam. (4) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha. (5) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Bendahara Pengeluaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUKDI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26

BAB IX

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29