PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PADA KEMENTERIAN AGAMA

PERMEN Nomor 40 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kerja Sama adalah kesepakatan bersama antara 2 (dua) pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Naskah Kerja Sama adalah dokumen yang memuat pokok pikiran atau teknis pelaksanaan Kerja Sama yang diperjanjikan. 3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

BAB 2

Perencanaan

Pasal 26

Koreksi

(1) Perencanaan Kerja Sama dilakukan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3). (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2).

Pasal 27

Koreksi

Penyusunan Kerja Sama dilaksanakan melalui tahapan: a. penjajakan; b. perundingan; dan c. perumusan naskah.

Pasal 28

Penjajakan Kerja Sama dapat berasal dari: a. kementerian/lembaga luar negeri; b. organisasi internasional; c. lembaga nonpemerintah luar negeri; atau d. lembaga pendidikan negara asing.

Pasal 29

(1) Perundingan Kerja Sama dilakukan oleh pengusul dengan mitra. (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatmelibatkan kementerian/lembaga. (3) Perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyepakati pokok pikiran dan/atau pelaksanaan teknis Kerja Sama yang dituangkan dalam rancangan Naskah Kerja Sama.

Pasal 30

(1) Pengusul menyampaikan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) kepada Sekretaris Jenderal. (2) Sekretaris Jenderalmenyampaikan rancangan Naskah Kerja Sama kepada kepala biro yang membidangi hukum dan kerja sama luar negeri untuk dilakukan telaahan yang meliputi: a. kemanfaatan dan relevansi; b. konsistensi dengan peraturan perundang-undangan; dan c. materi Kerja Sama. (3) Kepala biro yang membidangi hukum dan kerja sama luar negeri melakukan pembahasan rancangan Naskah Kerja Sama dengan mengikutsertakan: a. pengusul; b. kementerian/lembaga dalam dan/atau luar negeri; c. organisasi internasional; d. lembaga nonpemerintah luar negeri; dan/atau e. lembaga pendidikan negara asing. (4) Naskah Kerja Sama yang telah dirumuskan oleh biro yang membidangi hukum dan kerja sama luar negeri disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 31

Perumusan Naskah Kerja Sama harus memperhatikan: a. program Kementerian; b. pelindungan terhadap sumber daya alam,pengetahuan, seni dan budaya; c. perjanjian alih material; d. kekayaan intelektual; e. alih pengetahuan dan teknologi; f. pengembangan kelembagaan; dan g. pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

BAB 3

Penyusunan

Pasal 27

Koreksi

Penyusunan Kerja Sama dilaksanakan melalui tahapan: a. penjajakan; b. perundingan; dan c. perumusan naskah.

Pasal 28

Koreksi

Penjajakan Kerja Sama dapat berasal dari: a. kementerian/lembaga luar negeri; b. organisasi internasional; c. lembaga nonpemerintah luar negeri; atau d. lembaga pendidikan negara asing.

Pasal 29

(1) Perundingan Kerja Sama dilakukan oleh pengusul dengan mitra. (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatmelibatkan kementerian/lembaga. (3) Perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyepakati pokok pikiran dan/atau pelaksanaan teknis Kerja Sama yang dituangkan dalam rancangan Naskah Kerja Sama.

Pasal 30

(1) Pengusul menyampaikan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) kepada Sekretaris Jenderal. (2) Sekretaris Jenderalmenyampaikan rancangan Naskah Kerja Sama kepada kepala biro yang membidangi hukum dan kerja sama luar negeri untuk dilakukan telaahan yang meliputi: a. kemanfaatan dan relevansi; b. konsistensi dengan peraturan perundang-undangan; dan c. materi Kerja Sama. (3) Kepala biro yang membidangi hukum dan kerja sama luar negeri melakukan pembahasan rancangan Naskah Kerja Sama dengan mengikutsertakan: a. pengusul; b. kementerian/lembaga dalam dan/atau luar negeri; c. organisasi internasional; d. lembaga nonpemerintah luar negeri; dan/atau e. lembaga pendidikan negara asing. (4) Naskah Kerja Sama yang telah dirumuskan oleh biro yang membidangi hukum dan kerja sama luar negeri disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 31

Perumusan Naskah Kerja Sama harus memperhatikan: a. program Kementerian; b. pelindungan terhadap sumber daya alam,pengetahuan, seni dan budaya; c. perjanjian alih material; d. kekayaan intelektual; e. alih pengetahuan dan teknologi; f. pengembangan kelembagaan; dan g. pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 32

Naskah Kerja Sama ditandatangani oleh para pihak setelah dibubuhkan paraf persetujuan oleh pejabat yang terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 33

Salinan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disampaikan kepada biro yang membidangi hukum dan kerja sama luar negeri.

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PADA KEMENTERIAN AGAMA

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 1

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 2

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 3

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 4

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 5

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 6

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 1

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 2

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB 3

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB 4

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36