PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023 tentang PENGELOLAAN DANA PUNIA

PERMEN Nomor 4 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB 2

Pengajuan Permohonan

Pasal 10

(1) Pimpinan organisasi kemasyarakatan keagamaan Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mengajukan permohonan pembentukan LPDP secara tertulis kepada Direktur Jenderal. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen: a. fotokopi keputusan pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; b. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama badan hukum; c. fotokopi rekening bank atas nama badan hukum; d. rencana kerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Dana Punia dan dana keagamaan Hindu lainnya; dan e. asli surat rekomendasi dari PHDI pusat.

Pasal 11

(1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan dokumen. (2) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan organisasi kemasyarakatan keagamaan Hindu berbadan hukum untuk melengkapi dokumen. (3) Dalam hal pimpinan organisasi kemasyarakatan keagamaan Hindu berbadan hukum tidak melengkapi dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan pembentukan LPDP dianggap ditarik kembali.

Pasal 12

(1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dokumen permohonan pembentukan LPDP dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal melakukan verifikasi keabsahan dokumen. (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. ditemukan bukti ketidaksesuaian dengan dokumen permohonan pembentukan LPDP yang disampaikan, Direktur Jenderal menolak permohonan disertai dengan alasan; atau b. ditemukan bukti kesesuaian dengan dokumen permohonan pembentukan LPDP yang disampaikan, Direktur Jenderal MENETAPKAN izin pembentukan LPDP.

Pasal 13

Ketentuan mengenai mekanisme, waktu, dan teknis verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III

PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Pasal 16

(1) Dalam rangka pengumpulan Dana Punia, pemberi Dana Punia menghitung sendiri jumlah Dana Punia yang akan disetorkan kepada LPDP. (2) Penyetoran Dana Punia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung kepada LPDP atau melalui pemotongan pihak ketiga. (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pihak yang melakukan pembayaran gaji dan/atau penghasilan lainnya kepada pemberi Dana Punia. (4) LPDP wajib memberikan bukti setor Dana Punia kepada pemberi Dana Punia. (5) Dana Punia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Dana Punia wajib didistribusikan kepada pihak yang berhak menerima Dana Punia. (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. orang perseorangan; b. kelompok orang; dan c. lembaga agama dan keagamaan. (3) Pendistribusian Dana Punia dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pasal 18

(1) Dana Punia didayagunakan untuk: a. kesehatan dan/atau kesejahteraan Pandita dan Pinandita; b. pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; c. pemberdayaan ekonomi masyarakat; d. bantuan sosial kemanusiaan dan terdampak bencana alam; e. usaha produktif; f. mendukung kegiatan dan program kerja lembaga agama dan keagamaan Hindu; g. operasional LPDP; dan h. pendayagunaan lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan usulan dari PHDI pusat. (2) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan prinsip dharma dan berisiko rendah. (3) Besaran dana operasional LPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling banyak 10% (sepuluh persen) dari Dana Punia yang terkumpul.

Pasal 19

(1) LPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Dana Punia dan dana keagamaan Hindu lainnya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan dan laporan kegiatan. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diaudit oleh kantor akuntan publik.

Pasal 20

LPDP Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Dana Punia dan dana keagamaan Hindu lainnya kepada LPDP yang dibentuk oleh PHDI pusat.

Pasal 21

(1) LPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Dana Punia dan dana keagamaan Hindu lainnya kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada PHDI pusat paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan dan laporan kegiatan. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diaudit oleh kantor akuntan publik.

Pasal 22

LPDP perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Dana Punia dan dana keagamaan Hindu lainnya kepada LPDP.