PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

PERMEN Nomor 4 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

(1) Dengan Peraturan Menteri ini, didirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. (2) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal berkedudukan di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 2

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi keagamaan Islam dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Pasal 3

(1) Pendanaan penyelenggaraan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi/kabupaten/kota maupun sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua kekayaan, mahasiswa, hak, dan kewajiban dari Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal dialihkan menjadi kekayaan, mahasiswa, hak, dan kewajiban Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Pasal 5

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua pegawai yang bekerja pada Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri ini. (2) Pengaturan mengenai pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja, statuta, dan peraturan pelaksanaan lainnya diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2018 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja, statuta, dan peraturan pelaksanaan lainnya diatur dalam Peraturan Menteri.