PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2012 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

PERMEN Nomor 4 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang selanjutnya disebut Diklat Teknis adalah proses penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis pegawai di lingkungan Kementerian Agama. 2. Kompetensi teknis adalah sejumlah pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk dapat melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS di lingkungan Kementerian Agama. 4. Pegawai non-PNS adalah karyawan atau tenaga kerja yang bertugas di instansi Kementerian Agama atau intansi yang menunjang tugas pokok Kementerian Agama. 5. Instansi Pembina Diklat Teknis yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara. 6. Diklat Teknis Fungsional adalah Diklat yang diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku bagi pejabat fungsional tertentu. 7. Diklat Teknis Substantif adalah Diklat yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugas atau pekerjaan PNS dan/atau Pegawai non-PNS. 8. Pengelola Diklat Teknis adalah pejabat pada Pusdiklat atau Balai Diklat yang diberi kewenangan sebagai pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan Diklat Teknis. 9. Penyelenggara Diklat Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Pusdiklat atau Kepala Balai Diklat untuk menyelenggarakan setiap jenis Diklat Teknis. 10. Pusdiklat adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama. 11. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama, yang selanjutnya disebut dengan Balai Diklat. 12. Standar Kediklatan Teknis adalah kriteria minimal yang menjadi acuan penyelenggaraan diklat teknis yang meliputi isi, proses, kompetensi alumni, tenaga kediklatan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan evaluasi. 13. Widyaiswara adalah Widyaiswara PNS di lingkungan Kementerian Agama. 14. Tenaga ahli adalah pejabat, pakar, atau praktisi di bidang tertentu yang karena keahlian, kemampuan, atau kedudukannya dapat ditugaskan untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih di Pusdiklat/Balai Diklat. 15. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.

BAB II

JENIS DAN JENJANG

Pasal 3

Koreksi

Jenis Diklat Teknis terdiri atas: a. Diklat Teknis Fungsional, yang meliputi: 1. Diklat Teknis Fungsional Pembentukan Jabatan Fungsional; dan 2. Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional. b. Diklat Teknis Substantif, yang meliputi: 1. Diklat Teknis Substantif Pembekalan Penugasan Tambahan; dan 2. Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi. 20112, No.448 6

Pasal 4

Koreksi

(1) Diklat Teknis Fungsional Pembentukan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 merupakan Diklat yang diperuntukkan bagi PNS dan/atau Pegawai non-PNS yang diarahkan untuk dapat menduduki jabatan fungsional tertentu. (2) Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 merupakan Diklat bagi pejabat fungsional tertentu untuk dapat menduduki jenjang jabatan fungsional yang lebih tinggi. (3) Jenjang Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 sesuai dengan jenjang masing-masing jabatan fungsional.

Pasal 5

(1) Diklat Teknis Substantif Pembekalan Penugasan Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 merupakan diklat bagi PNS dan/atau Pegawai non-PNS yang diarahkan untuk dapat menduduki jabatan atau melaksanakan tugas tertentu. (2) Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 merupakan diklat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi teknis bagi PNS dan/atau Pegawai non-PNS agar sesuai dengan standar kompetensi teknis yang dibutuhkan oleh satuan organisasi dan/atau jabatannya. (3) Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi dapat dilakukan secara berjenjang atau tidak berjenjang. (4) Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak terdiri atas tiga jenjang yang meliputi tingkat dasar, tingkat lanjutan, dan tingkat tinggi.

Pasal 6

Ketentuan mengenai penjenjangan jenis diklat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2012 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

BAB IX

Pasal 19

BAB X

Pasal 20

Pasal 21

BAB XI

Pasal 22

BAB XII

Pasal 23

Pasal 24

BAB XIII

Pasal 25