PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2009 tentang ADMINISTRASI PENDAFTARAN WAKAF UANG

PERMEN Nomor 4 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB IV

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota wajib melaporkan pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri melalui kantor wilayah Departemen Agama provinsi. (2) Kepala kantor wilayah Departemen Agama provinsi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 8

Koreksi

(1) LKS-PWU wajib menyampaikan laporan keuangan wakaf uang yang meliputi: jumlah wakaf, nilai wakaf dan nilai bagi hasil pengelolaan wakaf, setiap akhir tahun buku kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada BWI. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun buku.

Pasal 9

(1) Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf uang setiap 6 (enam) bulan kepada BWI dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. (2) Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, penggunaan hasil pengelolaan wakaf uang dan rencana pengembangan pada tahun berikutnya. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun buku.

Pasal 10

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan pengawasan wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laporan tahunan, monitoring dan evaluasi wakaf uang pada LKS-PWU.

Pasal 11

(1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Menteri melakukan pembinaan terhadap LKS-PWU. (2) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan bahwa LKS-PWU telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri dapat memberikan sanksi administratif. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan tingkat kesalahannya, berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara; atau c. pencabutan izin sebagai LKS-PWU. (4) Menteri dapat menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa laporan keuangan wakaf uang yang dilakukan oleh LKS- PWU.

Pasal 12

(1) BWI melakukan pengawasan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laporan tahunan, monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir. (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penilaian kinerja dan sebagai bahan pembinaan terhadap Nazhir. (4) BWI dapat menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa laporan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2009 tentang ADMINISTRASI PENDAFTARAN WAKAF UANG

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15