PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2009 tentang PEMBENTUKAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANDUNG BARAT DI PROVINSI JAWA BARAT

PERMEN Nomor 39 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

PEMBENTUKAN

Pasal 1

Membentuk Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung Barat yang berkedudukan di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Koreksi

(1) Susunan Organisasi Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung Barat terdiri dari: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Agama Islam; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; e. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; serta f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, pelayanan dan pembinaan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dan/atau satuan kerja di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten. (2) Seksi Pendidikan Madrasah mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengelolaan kurikulum, evaluasi, dan kesiswaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, kelembagaan dan kerjasama serta sistem informasi manajemen pendidikan madrasah. (3) Seksi Pendidikan Agama Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengelolaan PAUD, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK, pengawas pendidikan agama Islam, serta sistem informasi manajemen pendidikan agama Islam. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengelolaan kepenghuluan, pembinaan Kantor Urusan Agama (KUA) dan keluarga sakinah, pemberdayaan masjid, pembinaan syariah dan hisab rukyat, penerangan agama Islam, pemberdayaan zakat, dan pemberdayaan wakaf serta sistem informasi manajemen bimbingan masyarakat Islam. (5) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengelolaan pendaftaran dan sistem informasi haji, pembinaan haji, perjalanan dan dokumen, akomodasi dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), serta penyuluhan haji dan umrah.

Pasal 7

Pelaksanaan tugas pelayanan terhadap suatu agama yang tidak tertampung dalam struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat dilakukan dengan menunjuk seorang pengadministrasi pelayanan dan dikoordinasikan oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.

Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2009 tentang PEMBENTUKAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANDUNG BARAT DI PROVINSI JAWA BARAT

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

Pasal 14