Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 201…

Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 17 Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah dan Rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 382) ditambah satu huruf, yakni huruf i, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) PNBP biaya NR digunakan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Bimbingan Masyarakat Islam dalam rangka pelayanan nikah atau rujuk. (2) Penggunaan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembiayaan: a. transport layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor; b. honorarium layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor; c. honorarium pengelola PNBP Biaya NR; d. honorarium PPS PNBP Biaya NR; e. kursus pra nikah; f. supervisi administrasi pada pengelolaan PNBP nikah atau rujuk; g. peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaksana layanan nikah atau rujuk; h. investasi yang berkaitan dengan kegiatan di bidang nikah atau rujuk; dan i. operasional perkantoran dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi instansi kepada masyarakat. (3) Penggunaan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan: a. transport diberikan sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU); b. honorarium kepala KUA/penghulu/petugas yang melakukan layanan bimbingan akad nikah di luar KUA Kecamatan diberikan sesuai dengan Standar Biaya Masukan lainnya; c. pengelola PNBP Biaya NR diberikan biaya pengelolaan setiap bulan; dan d. kursus pra nikah, supervisi administrasi nikah atau rujuk, peningkatan kualitas penghulu, investasi yang berkaitan dengan kegiatan dibidang nikah atau rujuk diberikan biaya setiap kegiatan. (4) Alokasi dan besaran PNBP Biaya NR yang dapat digunakan oleh masing-masing satuan kerja mengacu pada maksimum pencairan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (5) Alokasi penggunaan pada satuan kerja pusat dapat dilakukan untuk keperluan pengelolaan, peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas layanan nikah atau rujuk dengan mempertimbangkan efektivitas penggunaan dan penyerapan PNBP NR.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2016 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan

Pasal I

Pasal 17

Pasal II

Pasal I

Pasal 17

Pasal II