PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2014 tentang STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON

PERMEN Nomor 36 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon yang selanjutnya disebut Institut adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama. 2. Statuta Institut adalah peraturan dasar pengelolaan Institut yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Institut. 3. Rektor adalah organ Institut yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institut. 4. Senat adalah organ Institut yang menyusun, merumuskan, dan MENETAPKAN kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan terhadap Rektor dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik. 5. Satuan Pengawas Internal adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pemimpin Perguruan Tinggi. 6. Dewan Kehormatan yang selanjutnya disingkat DK adalah komite Institut yang menjalankan fungsi penegakan etika akademik, moral dan disiplin sivitas akademika. 7. Dewan Penyantun adalah badan nonstruktural yang terdiri dari tokoh masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Rektor. 10. Dekan adalah pemimpin fakultas di lingkungan Institut yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas. 11. Direktur adalah pemimpin Pascasarjana Institut. 12. Ketua Lembaga adalah pemimpin lembaga pada Institut. 13. Kepala Pusat adalah pemimpin pusat pada Institut. 14. Kepala Unit adalah pemimpin unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Institut. 15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 16. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Institut. 17. Alumni adalah lulusan program akademik, vokasi, dan profesi dari Institut. 18. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Institut. 19. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Institut. 20. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa output dan/atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. 21. Warga kampus adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan Institut. 22. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik INDONESIA. 22. Menteri adalah Menteri Agama. 24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 6

Koreksi

(1) Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dalam statuta ini bernama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati. (2) Institut berkedudukan di Cirebon, Provinsi Jawa Barat, INDONESIA. (3) Institut pada mulanya adalah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Cabang Cirebon yang didirikan pada tanggal 12 Agustus 1965 bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Tsani 1385 H yang diubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon pada tanggal 21 Maret 1997 bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1417 H, dan kemudian diubah menjadi IAIN pada tanggal 10 November 2009.

Pasal 7

(1) Institut memiliki lambang sebagaimana terlukis di bawah ini: (2) Lambang Institut sebagaimana tercantum pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur yang memiliki pengertian sebagai berikut: a. bentuk garis lengkung yang membentuk lima sudut, melambangkan sila-sila dari Pancasila; b. dua bulu angsa yang mekar dengan pangkalnya berbentuk pena, melambangkan keilmuan; c. konfigurasi kubah masjid yang dibentuk oleh lengkungan bulu angsa dan pita melambangkan keislaman; d. kitab Al-Qur’an yang terbuka melambangkan dasar keilmuan Islam; e. garis 17 pada pita, garis 8 pada gambar kitab Al-Qur’an dan garis 45 pada kedua belah bulu angsa, melambangkan hari kemerdekaaan INDONESIA; f. tiga simpul pada pangkal bulu angsa, melambangkan kesatuan iman, Islam dan Ihsan; g. warna dasar hijau daun, melambangkan kedamaian dan warna kuning pada garis lengkung melambangkan kemuliaan dan kebesaran jiwa; h. gapura, gunung, sawah, laut dengan udang dan senjata kujang melambangkan wilayah Cirebon dan jawa barat; dan i. tulisan IAIN SYEKH NURJATI CIREBON menunjukkan nama dan tempat kedudukan.

Pasal 8

(1) Mars Institut merupakan lagu bernada sedang (bariton), tinggi (sopran), dan rendah (bas) berkombinasi, bertempo agung, tenang, optimis, berjiwa Pancasila, dan mencerminkan cita-cita Institut. M A R S I A I N D0 = F, 2/4 Tempo di Marcia Bangkit bang kit lah maha siswa I - A - I - N hara pan bang-sa Umat sedang menung gu bim- bingan mu me- nuju ke-arah medan nan ja - ya Ga li mi lik ro ha ni Is lam Kembang - kan di persa - da bun - da Nu - sa menan ti dar ma bak ti mu memba – ngun masya ra kat in do ne - sia Kembang kan da ya ij tihad mu dalam se mu a se - gi il - mu Iinsti - tut A ga ma Is lam - Ne gri hidup - lah kekal slama lama - nya (2) Hymne Institut merupakan lagu bernada sedang (bariton), bertempo lambat, berwibawa dan mengandung makna pujian, berjiwa Pancasila dan berdasarkan ajaran Islam serta mencerminkan cita-cita Institut. H Y M N E I A I N D0 = E, 4/4 di nyanyikan dengan penuh khidmat I - A - I - N ha rumlah namamu Is lam pu sat ka jian mu Menja- di lambang ke- agung - an bang sa bera - sas Pan ca si la Pemba- ngun jiwa serta pengga - li a pi Is - lam yang haq dan seja - ti Pengem- - ban ji wa – patri - ot nu sa ta nah a – ir bak - ti mu Jaya – lah ne ga ra ja ya lah-bangsa I - A - I - N bakti nya ta

Pasal 9

(1) Bendera Institut: a. bendera Institut berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya; b. bendera Institut berwarna dasar biru terang melambangkan kedalaman ilmu, kedamaian dan kepulauan nusantara yang berada di antara dua lautan besar, wilayah yang mempertemukan berbagai peradaban dunia; c. di tengah-tengah bendera Institut terpampang lambang Institut; dan d. di bawah lambang bertuliskan: IAIN SYEKH NURJATI CIREBON. (2) Bendera Fakultas dan Pascasarjana: a. bendera Fakultas dan Pascasarjana berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya; b. warna bendera Fakultas dan Pascasarjana serta maknanya adalah: 1. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan berwarna hijau muda, melambangkan harapan masa depan; 2. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam berwarna hitam, melambangkan keteguhan iman dan amal kebajikan; 3. Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah berwarna biru muda, melambangkan kejernihan jiwa; dan 4. Pascasarjana berwarna merah tua, melambangkan semangat pengembangan ilmu dan kematangan intelektual; c. di tengah-tengah bendera Fakultas dan Pascasarjana terpampang lambang Institut; d. di bawah lambang Institut terdapat tulisan nama masing-masing Fakultas dan Pascasarjana.

BAB 1

Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

Pasal 11

Koreksi

(1) Institut menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan sivitas akademika di lingkungan Institut untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. (5) Pimpinan Institut wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

Pasal 12

Institut menjamin suatu sistem penerimaan Mahasiswa untuk seluruh program pendidikan yang dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.

Pasal 13

(1) Institut melakukan penerimaan Mahasiswa baru program sarjana melalui pola penerimaan secara nasional. (2) Selain pola penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Institut dapat melakukan pola lain penerimaan mahasiswa. (3) Selain melakukan penerimaan Mahasiswa baru program sarjana sebagaimana dimaksud ayat (1), Institut melakukan penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana. (4) Penerimaan Mahasiswa baru program pascasarjana dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam 1 (satu) tahun akademik. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 14

(1) Warga negara asing dapat diterima menjadi Mahasiswa Institut setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB 2

Penerimaan Mahasiswa

Pasal 12

Koreksi

Institut menjamin suatu sistem penerimaan Mahasiswa untuk seluruh program pendidikan yang dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.

Pasal 13

Koreksi

(1) Institut melakukan penerimaan Mahasiswa baru program sarjana melalui pola penerimaan secara nasional. (2) Selain pola penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Institut dapat melakukan pola lain penerimaan mahasiswa. (3) Selain melakukan penerimaan Mahasiswa baru program sarjana sebagaimana dimaksud ayat (1), Institut melakukan penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana. (4) Penerimaan Mahasiswa baru program pascasarjana dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam 1 (satu) tahun akademik. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 14

(1) Warga negara asing dapat diterima menjadi Mahasiswa Institut setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 15

(1) Penyelenggaraan perkuliahan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang bobot pelaksanaannya dinyatakan dalam satuan kredit semester. (2) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka, kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri seperti seminar, simposium, diskusi, lokakarya, praktikum, tutorial, dan/atau perkuliahan umum, penggunaan multimedia, kuliah kerja nyata, kegiatan kokurikuler, dan sebagainya. (3) Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan Tahun Akademik yang dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan September. (4) Tahun Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing- masing terdiri atas 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) minggu. (5) Di antara semester genap dan semeter gasal dapat diselenggarakan semester antara untuk remedial, atau pengayaan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tahun Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Rektor.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN

Pasal 23

Koreksi

(1) Organisasi Institut terdiri atas: a. Rektor dan Wakil Rektor; b. Senat Institut; c. Senat Fakultas; d. Satuan Pengawas Internal; dan e. Dewan Penyantun. (2) Organisasi Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. (3) Hubungan antar-organisasi Institut dilandasi oleh semangat kolegialitas satu terhadap yang lain. (4) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri.

Pasal 24

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a merupakan pemimpin dalam menyelenggarakan Institut.

Pasal 25

(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Rektor diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri.

Pasal 26

(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut: a. menyiapkan rencana strategis Institut; b. melaksanakan otonomi Perguruan Tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mengelola pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat; d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor, pimpinan Fakultas, dan pimpinan unit lain yang berada di bawahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berstatus bukan pegawai negeri sipil (nonPNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. melaksanakan fungsi manajemen Institut yang baik; g. membina dan mengembangkan hubungan baik Institut dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya; h. mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang dipandang perlu, atas persetujuan Senat kepada Menteri; dan i. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Institut kepada Menteri. (2) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berwenang untuk dan atas nama Menteri: a. mewakili Institut di dalam dan di luar pengadilan; b. melakukan kerja sama; dan c. memberikan gelar doktor kehormatan.

Pasal 27

(1) Dalam mengelola dan menyelenggarakan Institut, Rektor dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) Wakil Rektor. (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (3) Masa jabatan Wakil Rektor mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (4) Wakil Rektor dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. (5) Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing Wakil Rektor terdiri dari bidang: a. bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga; b. bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan c. bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

BAB Kedua

Rektor dan Wakil Rektor

Pasal 24

Koreksi

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a merupakan pemimpin dalam menyelenggarakan Institut.

Pasal 25

Koreksi

(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Rektor diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri.

Pasal 26

(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut: a. menyiapkan rencana strategis Institut; b. melaksanakan otonomi Perguruan Tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mengelola pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat; d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor, pimpinan Fakultas, dan pimpinan unit lain yang berada di bawahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berstatus bukan pegawai negeri sipil (nonPNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. melaksanakan fungsi manajemen Institut yang baik; g. membina dan mengembangkan hubungan baik Institut dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya; h. mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang dipandang perlu, atas persetujuan Senat kepada Menteri; dan i. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Institut kepada Menteri. (2) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berwenang untuk dan atas nama Menteri: a. mewakili Institut di dalam dan di luar pengadilan; b. melakukan kerja sama; dan c. memberikan gelar doktor kehormatan.

Pasal 27

(1) Dalam mengelola dan menyelenggarakan Institut, Rektor dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) Wakil Rektor. (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (3) Masa jabatan Wakil Rektor mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (4) Wakil Rektor dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. (5) Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing Wakil Rektor terdiri dari bidang: a. bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga; b. bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan c. bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

Pasal 28

Persyaratan calon Wakil Rektor: a. berstatus PNS; b. beragama Islam dan berakhlak mulia; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; d. lulusan program Doktor (S3); e. memangku jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala; f. pernah memangku jabatan tambahan sebagai pimpinan Institut setingkat Dekan/Direktur/Ketua Lembaga/Wakil Dekan atau jabatan setara dengan jabatan tersebut baik di dalam maupun di luar Institut; g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah; h. bersedia dicalonkan menjadi Wakil Rektor secara tertulis; i. dapat bekerja sama dengan Rektor; dan j. apabila terpilih sebagai Wakil Rektor bersedia mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Pengangkatan Wakil Rektor dilaksanakan sebagai berikut: a. seleksi calon Wakil Rektor dilakukan oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh Rektor; b. calon Wakil Rektor memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; c. panitia pemilihan menyeleksi semua calon Wakil Rektor yang sudah terdaftar; dan d. panitia pemilihan mengajukan calon Wakil Rektor yang memenuhi syarat kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai Wakil Rektor. (2) Pengangkatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor terpilih paling lambat dua bulan setelah pelantikan Rektor. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Rektor.

Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2014 tentang STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

BAB Kelima

BAB III

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 11

BAB 1

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 2

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 3

Pasal 15

Pasal 16

BAB 4

Pasal 16

Pasal 17

BAB 5

Pasal 17

Pasal 18

BAB 6

Pasal 18

Pasal 19

BAB 7

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 8

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB 1

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 2

Pasal 30

Pasal 31