PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2019 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN NEGERI

PERMEN Nomor 33 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Organisasi SMTKN terdiri atas: a. Kepala Sekolah; b. Wakil Kepala Sekolah; c. Urusan Tata Usaha; d. unit penunjang; dan e. kelompok jabatan fungsional. (2) Bagan organisasi SMTKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin SMTKN.

Pasal 6

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaksanakan tugas: a. manajerial; b. supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan; dan c. pengembangan kewirausahaan.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Sekolah dibantu oleh 1 (satu) Wakil Kepala Sekolah. (2) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah. (3) Wakil Kepala Sekolah diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Wakil Kepala Sekolah bertugas membantu Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Kepala Sekolah juga mempunyai tugas melaksanakan urusan akademik, kurikulum, kesiswaan, hubungan masyarakat, dan sarana prasarana.

Pasal 9

(1) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur administrasi SMTKN. (2) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah. (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 10

Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melakukan layanan administrasi umum, akademik, kesiswaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, barang milik negara, dan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 11

(1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran SMTKN dapat dibentuk unit penunjang. (2) Unit penunjang sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah. (3) Unit penunjang sebagaimana disebut pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. unit keagamaan; b. unit perpustakaan; c. unit laboratorium; dan d. unit kesehatan. (4) Dalam hal dibutuhkan, Kepala Sekolah dapat membentuk unit penunjang baru atas persetujuan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. (5) Unit penunjang SMTKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya atau oleh guru yang mempunyai kompetensi yang relevan sebagai tugas tambahan. (6) Ketentuan mengenai tata kelola unit penunjang SMTKN ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 12

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional. (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan analisis beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.