Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan — PERMEN Nomor 33 Tahun 2016

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik bidang studi tertentu dari suatu perguruan tinggi. Gelar akademik terdiri dari sarjana, magister, dan doktor. 2. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 3. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan untuk memiliki keahlian terapan tertentu. 4. Menteri adalah Menteri Agama. 5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Gelar akademik bersifat akomodatif terhadap perkembangan ilmu. (2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Koreksi

(1) Gelar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diperoleh dari perguruan tinggi keagamaan wajib menggunakan Bahasa INDONESIA. (2) Gelar akademik yang diperoleh dari perguruan tinggi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penulisannya wajib mengikuti kaidah bahasa INDONESIA. (3) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pembinaan, pengembangan, dan pengawasan mengenai gelar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. (2) Penetapan program studi bidang agama dan program studi lintas disiplin yang terkait dengan bidang agama menjadi kewenangan Direktur Jenderal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 5

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama dan Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2014 tentang Penetapan Gelar Akademik Program Pascasarjana Strata Dua Ilmu Komunikasi Hindu dan Ilmu Hukum pada Perguruan Tinggi Agama Hindu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2016 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6