PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional

PERMEN Nomor 30 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya singkat BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. (2) Keanggotaan BAZNAS terdiri dari unsur masyarakat 8 (delapan) orang dan unsur pemerintah 3 (tiga) orang.

Pasal 2

BAB Kedua

Badan Pelaksana

Pasal 3

Koreksi

Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan tugas lain berkenaan dengan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Badan Pelaksana menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan instrumen, norma, standar, dan prosedur pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat; b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat; c. evaluasi dan pelaporan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat; dan d. pelaksanaan administrasi pengumpulan, pendistri- busian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat.

Pasal 5

(1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas: a. Ketua; b. Wakil Ketua; dan c. Anggota. (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari dari unsur: a. masyarakat, berjumlah 6 (enam) orang; dan b. pemerintah, berjumlah 3 (tiga) orang.

Pasal 6

Tugas Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a: a. memimpin pengelolaan zakat secara nasional; b. mengoordinasi kegiatan kepatuhan, audit, dan kendali mutu pengelolaan zakat; c. mengoordinasi kegiatan Sekretariat Baznas; d. membina Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/-kota tertentu; dan e. membina Unit Pengelola Zakat (UPZ) kementerian/- lembaga dan Badan Umum Milik Negara (BUMN) tertentu.

Pasal 7

Tugas Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b: a. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS; b. membantu Ketua dalam koordinasi kegiatan kepatuhan, audit, dan kendali mutu pengelolaan zakat; c. membantu Ketua dalam koordinasi kegiatan Sekretariat BAZNAS. d. membantu Ketua dalam pembinaan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota tertentu; e. membantu Ketua dalam pembinaan UPZ Kementerian/Lembaga dan UPZ BUMN tertentu; f. membantu pembinaan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota tertentu; dan g. membantu pembinaan UPZ Kementerian/Lembaga dan UPZ BUMN tertentu.

Pasal 8

Anggota 1 (satu) yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas koordinasi dalam: a. menyusun rencana strategis dan rencana tahunan BAZNAS; b. menyusun kebijakan umum rencana tahunan pengelolaan zakat nasional; c. menyusun kompilasi rencana tahunan pengelolaan zakat nasional; d. meneliti pengembangan kebijakan zakat, pedoman pengelolaan zakat, dan modul program; e. menyusun rencana dan pengembangan diklat; f. memantau dan mengendalikan pelaksanaan diklat; g. membina BAZNAS provinsi dan Baznas kabupaten/-kota dalam pengembangan diklat; h. membina UPZ Kementerian/Lembaga dan UPZ BUMN dalam pengembangan diklat; i. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan j. melaksanakan administrasi Direktorat Rencana Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 9

Anggota 2 (dua) yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas koordinasi dalam: a. menyusun strategi pengumpulan zakat; b. mengelola dan pengembangan data muzakki; c. melaksanakan sosialisasi dan kampanye zakat; d. melaksanakan pengumpulan zakat dan pelayanan muzakki; e. melaksanakan pengumpulan zakat nasional; f. membina BAZNAS provinsi dan Baznas kabupaten/-kota dalam pengumpulan zakat; g. membina UPZ Kementerian/Lembaga dan UPZ BUMN dalam pengumpulan zakat; h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan i. melaksanakan administrasi Direktorat Pengumpulan.

Pasal 10

Anggota 3 (tiga) yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas koordinasi dalam: a. menyusun strategi pendistribusian dan pendaya-gunaan zakat; b. mengelola dan pengembangan data mustahik; c. melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat; d. melaksanakan distribusi dan pendayagunaan zakat nasional; e. membina BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat; f. membina UPZ Kementerian/Lembaga dan UPZ BUMN dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat; g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan h. melaksanakan Administrasi Direktorat Pendistri-busian dan Pendayagunaan.

Pasal 11

Anggota 4 (empat) yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas koordinasi dalam: a. pelaksanaan pemberian pertimbangan untuk BAZNAS Provinsi dan Baznas kabupaten/kota; b. melaksanakan pemberian rekomendasi izin pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala Provinsi, dan LAZ berskala kabupaten/kota; c. melaksanakan sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi pengelola zakat; d. melaksanakan konsultasi sertifikasi SDM dan organisasi pengelola zakat; e. melaksanakan pemantauan kesesuaian SDM dan organisasi pengelola zakat dengan standar sertikiasi; f. membina BAZNAS Provinsi dan Baznas kabupaten/-kota dalam pembentukan dan organisasi LAZ; g. membina UPZ Kementerian/Lembaga dan UPZ BUMN dalam pembentukan dan organisasi LAZ; h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan i. melaksanakan administrasi Direktorat koordinasi Zakat Nasional.

Pasal 12

Anggota 5 (lima) yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas koordinasi dalam: a. menyusun strategi komunikasi dan pengembangan citra lembaga; b. mengelola komunikasi dan pengembangan citra lembaga; c. melaksanakan layanan informasi dan dokumen; d. mengkaji, merancang, dan mengembangkan sistem informasi dan teknologi; e. melaksanakan diseminasi sistem informasi dan teknologi; f. melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan teknologi; g. melaksanakan evaluasi pengelolaan sistem informasi dan teknologi; h. mengelola database dan data center sistem informasi zakat nasional; i. menyediakan data dan informasi laporan BAZNAS dan pengelolaan zakat nasional; j. membina BAZNAS Provinsi dan Baznas kabupaten/-kota dalam pengembangan sistem informasi dan teknologi zakat; k. membina UPZ kementerian/lembaga dan UPZ BUMN dalam pengembangan sistem informasi dan teknologi zakat; l. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan m. melaksanakan administrasi Direktorat Komunikasi dan Informasi.

Pasal 13

Anggota 6 (enam) yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas koordinasi dalam: a. menyusun strategi pengelolaan SDM Unit Pelaksana; b. mengelola sumber daya manusia Unit Pelaksana; c. menyusun strategi pengelolaan keuangan dan aset zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya; d. mengelola keuangan dan aset zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya; e. membina Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/-kota dalam pengelolaan sumber daya manusia; f. membina UPZ Kementerian/Lembaga dan UPZ BUMN dalam pengelolaan sumber daya manusia; g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan h. melaksanakan administrasi Direktorat Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Umum.

Pasal 14

Anggota 7 (tujuh), 8 (delapan), dan 9 (sembilan) yang berasal dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas: a. membangun kerjasama kelembagaan dengan berbagai pihak, baik dalam maupun Iuar negeri; b. mengoordinasi pembinaan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dalam pengembangan kerjasama; c. mengoordinasi pembinaan UPZ kementerian/-lembaga dan UPZ BUMN dalam pengembangan kerjasama; dan d. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 1

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB II

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB III

Pasal 21