PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2017 tentang PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

PERMEN Nomor 3 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

(1) Dengan Peraturan Menteri ini, didirikan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. (2) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak berlokasi di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 2

Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi keagamaan Katolik dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Pasal 3

(1) Pendanaan penyelenggaraan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dapat menerima dana dari pemerintah daerah maupun sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja, statuta, dan peraturan pelaksanaan lainnya diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2017 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Pasal 1

Koreksi

(1) Dengan Peraturan Menteri ini, didirikan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. (2) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak berlokasi di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja, statuta, dan peraturan pelaksanaan lainnya diatur dengan Peraturan Menteri.