PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Agama

PERMEN Nomor 29 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai pada Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan kerja pada Kementerian Agama. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Pegawai lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. 4. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja pegawai negeri tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana pegawai negeri tersebut bekerja. 5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri pada Kementerian Agama. 6. Kelas Jabatan (grading) adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja. 7. Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada Kementerian Agama berdasarkan laporan kinerja setiap bulan.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB VI

PEMBAYARAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 9

Koreksi

(1) Pegawai berhak mendapatkan pembayaran tunjangan kinerja sesuai dengan kelas jabatannya. (2) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Dalam hal terjadi perubahan kelas Jabatan bagi pejabat struktural, penyesuaian tunjangan kinerjanya diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan atau penetapan pejabat yang bersangkutan. (4) Dalam hal terjadi perubahan kelas Jabatan bagi pejabat fungsional umum dan fungsional tertentu, penyesuaian tunjangan kinerjanya diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak dikeluarkannya surat pernyataan menduduki Jjabatan yang bersangkutan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10

(1) Tunjangan Kinerja bagi calon PNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah tunjangan kinerja pada Jabatan yang akan didudukinya. (2) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dibebaskan dari Jabatan karena melaksanakan tugas belajar dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah tunjangan kinerja yang diterima dalam jabatannya sampai bulan ke- 6 (enam) sejak melaksanakan tugas belajar. (3) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang berasal dari luar instansi Kementerian Agama dengan status dipekerjakan dan tidak dibayarkan tunjangan kinerja dari instansi induknya, dibayarkan 100% (seratus persen) dari kelas jabatannya. (4) Tunjangan Kinerja bagi dosen dan guru PNS yang belum bersertifikat pendidik dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari kelas jabatannya. (5) Tunjangan Kinerja guru yang diangkat dalam golongan II (dua) dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari kelas jabatannya yang disetarakan dengan kelas Jabatan fungsional terampil. (6) Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Agama yang diangkat sebagai pejabat fungsional tertentu dan mendapatkan tunjangan profesi, dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya. (7) Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih besar daripada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya atau sebaliknya, yang dibayar tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pasal 11

(1) Penambahan Tunjangan Kinerja diberikan 50% (lima puluh persen) dari selisih tunjangan kinerja kelas jabatan di atasnya bagi Pegawai yang mendapatkan nilai capaian kinerjanya sangat baik. (2) Penambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada awal bulan tahun berikutnya.

Pasal 12

(1) Pengurangan Tunjangan Kinerja diberlakukan kepada: a. Pegawai yang tidak masuk kerja atau tidak berada di tempat tugas; b. Pegawai yang terlambat masuk kerja; c. Pegawai yang pulang sebelum waktunya; d. Pegawai yang tidak melakukan rekam kehadiran elektronik masuk kerja dan/atau pulang kerja atau tidak mengisi daftar hadir; e. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin; dan/atau f. Pegawai yang nilai Capaian Kinerja tahunannnya dibawah nilai baik. (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen), dan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 13

(1) Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari. (2) Pegawai yang tidak berada di tempat tugas antara waktu masuk kerja dan waktu pulang kerja tanpa penugasan/izin tertulis dari atasan langsung dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen). (3) Pegawai yang mendapat surat tugas melakukan perjalanan dinas dalam/luar kota atau luar negeri dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen). (4) Pegawai yang terlambat masuk kerja dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Pengurangan tunjangan kinerja diberlakukan kepada Pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan di bawah nilai baik, sebagai berikut: a. Pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan dengan nilai cukup, pada tahun berikutnya kepada Pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya; b. Pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan dengan nilai kurang, pada tahun berikutnya kepada Pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya; dan c. Pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan dengan nilai buruk, pada tahun berikutnya kepada Pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya.

Pasal 15

(1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari Jabatan negeri karena terkena kasus hukum dan/atau dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, sementara tidak diberikan tunjangan kinerja terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara dari Jabatan negeri. (2) Apabila putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan bahwa Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, tunjangan kinerja Pegawai yang dihentikan dibayarkan kembali secara penuh pada bulan berikutnya.

Pasal 16

Pejabat fungsional tertentu yang diberhentikan dari jabatannya karena tidak memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan diberikan Tunjangan Kinerja disesuaikan dengan pendidikannya.

Pasal 17

Pemberlakuan mengenai penghitungan pemberian Tunjangan Kinerja terhitung sejak bulan November 2015.

Pasal 18

Ketentuan mengenai Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Agama

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

Pasal 21