Koreksi Pasal 42

(1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap: a. pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan; dan b. penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pendidikan. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin mutu dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.