Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012…

Pasal 9A

(1) Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. (2) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. (3) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada SDTK/ SMPTK/ SMTK/SMAK dirumuskan berdasarkan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh DirekturJenderal.

Pasal 9A

Pasal 9B

Koreksi

(1) Kompetensi Inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi Standar Kompetensi Lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. (2) Kompetensi Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skills dan soft skills. (3) Kompetensi Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai unsur pengorganisasi (organising element) kompetensi dasar. (4) Kompetensi Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK dirancang dalam empat kelompok yang saling terkait yaitu berkenaan dengan: a. sikap keagamaan (kompetensi inti 1); b. sikap sosial (kompetensi inti 2); c. pengetahuan (kompetensi inti 3); dan d. penerapan pengetahuan (kompetensi inti 4). (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kompetensi Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 6. Ketentuan Pasal 17 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Koreksi

(1) Penilaian Pendidikan Keagamaan Kristen dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan Pemerintah. (2) Penilaian oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik. (3) Penilaian oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. (4) Penilaian oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian nasional. (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan ujian nasional ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah berkoordinasi dengan BSNP. 7. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 17A dengan 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 17A berbunyi sebagai berikut: Pasal 17A (1) Mata pelajaran umum dalam ujian nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) mengikuti mata pelajaran pada ujian nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2) Mata pelajaran keagamaan dalam ujian nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah berkoordinasi dengan BSNP.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2016 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen

BAB Ketiga

Pasal 9A

BAB Ketiga

Pasal 9A

BAB Ketiga

Pasal 9B

Pasal 17

Pasal II