PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja

PERMEN Nomor 26 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja yang selanjutnya disebut Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi keagamaan Hindu negeri di bawah Kementerian Agama. 2. Statuta Sekolah Tinggi yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Sekolah Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Sekolah Tinggi. 3. Ketua adalah unsur pelaksana kebijakan pada organ Sekolah Tinggi yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Sekolah Tinggi untuk dan atas nama Menteri. 4. Senat adalah unsur penyusun kebijakan pada organ Sekolah Tinggi yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. 5. Satuan Pengawasan Internal adalah unsur pengawas pada organ Sekolah Tinggi yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Ketua. 6. Dewan Penyantun adalah badan nonstruktural yang terdiri dari unsur pemerintah dan tokoh masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang non-akademik kepada Ketua. 7. Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. 8. Penilaian Pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. 9. Jurusan adalah himpunan Program Studi dalam subrumpun ilmu yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. 10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi. 11. Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya disingkat RIP adalah instrumen perencanaan yang merupakan bagian dari kebijakan umum Sekolah Tinggi yang digunakan sebagai dasar dalam MENETAPKAN kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 12. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa output dan/atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi dalam satu tahun tertentu. 13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 14. Ketua Jurusan adalah pimpinan Jurusan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Sekolah Tinggi. 15. Ketua Program Studi adalah penanggung jawab penyelenggaraan Program Studi pada Sekolah Tinggi. 16. Kepala Pusat adalah pemimpin pusat pada Sekolah Tinggi. 17. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah pemimpin unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Sekolah Tinggi. 18. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Sekolah Tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 19. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi. 20. Alumni adalah lulusan program akademik dan profesi dari Sekolah Tinggi. 21. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa. 22. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi. 23. Warga Kampus adalah Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Tinggi. 24. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik INDONESIA. 25. Menteri adalah Menteri Agama. 26. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 7

Koreksi

(1) Perguruan tinggi keagamaan Hindu negeri dalam Statuta ini bernama Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja, yang (2) Sekolah Tinggi berkedudukan di Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, INDONESIA. (3) STAHN Mpu Kuturan Singaraja didirikan pada tanggal 22 Maret 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja.

Pasal 8

(1) Sekolah Tinggi memiliki lambang sebagai berikut: (2) Lambang Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur yang memiliki pengertian sebagai berikut : a. lingkaran dengan garis hitam (kode gradasi #000000); b. warna putih (kode gradasi #FFFFFF) melambangkan kesucian; c. warna hitam (kode gradasi #000000) melambangkan keteguhan; d. warna kuning (kode gradasi #FFD700) melambangkan keunggulan; e. warna merah (kode gradasi #FF0000) melambangkan daya cipta karsa manusia; f. lima sudut keluar melambangkan Pancasila, sedangkan lima sudut ke dalam melambangkan Panca Sradha; g. cupu melambangkan ilmu pengetahuan dapat menembus bumi dan langit; h. buku melambangkan proses peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; i. genta melambangkan suara kesucian agar manusia selalu bakti kepada Tuhan; j. sayap melambangkan manusia harus selalu berkembang pengetahuannya; k. pita melambangkan ikatan kebersamaan; dan l. tulisan STAHN Mpu Kuturan Singaraja berwarna hitam (kode gradasi #000000) di tengah pita melambangkan keteguhan jati diri STAHN Mpu Kuturan Singaraja.

Pasal 9

(1) Mars Sekolah Tinggi merupakan lagu yang mengekspresikan keagungan, semangat, penuh optimisme, berjiwa Pancasila, serta mencerminkan cita- cita Sekolah Tinggi masa depan. (2) Hymne Sekolah Tinggi merupakan lagu yang mengekspresikan pujian, kasih, pengharapan, berwibawa, dan berjiwa Pancasila serta mencerminkan cita-cita Sekolah Tinggi sebagai lambang pendidikan keagamaan Hindu. (3) Tari Maha Widya Wiku Puja merupakan tari kebesaran Sekolah Tinggi. (4) Mars Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Hymne Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Bendera Sekolah Tinggi: a. berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar2/3 (dua pertiga) dari panjangnya; b. berwarna dasar merah (kode gradasi #800000), melambangkan keberanian, semangat, energi, percaya diri, meriah, ceria, dan mempesona; c. di tengah bendera terpampang lambang Sekolah Tinggi; dan d. di bawah lambang Sekolah Tinggi bertuliskan STAHN Mpu Kuturan Singaraja. (2) Bendera Jurusan: a. berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua pertiga) dari panjangnya; b. warna bendera dan maknanya: 1. Jurusan Dharma Acarya berwarna putih (kode gradasi #FFFFFF) melambangkan kesucian ilmu pengetahuan; 2. Jurusan Dharma Duta berwarna merah (kode gradasi #FF0000), melambangkan keberanian dan kepercayaan diri; 3. Jurusan Brahma Widya berwarna kuning (kode gradasi #FFF000), melambangkan kebijaksanaan; dan 4. Jurusan Dharma Sastra berwarna hijau (kode gradasi #008000), melambangkan kekuatan dan ketegasan. c. di tengah bendera Jurusan terpampang lambang Sekolah Tinggi; dan d. di bawah lambang Sekolah Tinggi terdapat tulisan nama Jurusan.

Pasal 11

BAB Kelima

Busana Akademik

Pasal 11

Koreksi

(1) Busana akademik pada Sekolah Tinggi terdiri dari toga jabatan, toga wisudawan, dan jas almamater. (2) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jubah yang dikenakan oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Senat. (3) Toga jabatan dikenakan pada upacara akademik. (4) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbuat dari: a. bahan kain wol polos berwarna hitam (kode gradasi #000000), berukuran besar sampai ke bawah lutut dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan; b. pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru berwarna kuning (kode gradasi #FFFF00) selebar kurang lebih 12 (dua belas) cm; c. pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan (plooi); d. leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi beludru dengan warna kuning (kode gradasi #FFFF00); sedangkan toga jabatan untuk jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing Jurusan. (5) Toga jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan: a. topi jabatan merupakan penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam, berbentuk segi lima, dengan tiap sisi 20 (dua puluh) cm. b. di tengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna sesuai dengan leher/garis pembuka toga warna kuning (kode gradasi #FFFF00) atau sesuai dengan warna bendera Jurusan; c. kalung jabatan Ketua dikenakan setelah toga jabatan dan berbentuk rangkaian lambang Sekolah Tinggi yang terbuat dari logam tipis berwarna perak (kode gradasi #C0C0C0); d. kalung jabatan wakil Ketua terbuat dari bahan yang sama tetapi dalam ukuran yang lebih kecil dan berwarna perak (kode gradasi #C0C0C0); e. kalung jabatan Ketua Senat berbentuk rangkaian lambang sekolah tinggi terbuat dari logam tipis berwarna perak (kode gradasi #C0C0C0); dan f. kalung jabatan profesor terbuat dari pita selebar 10 (sepuluh) cm dan berwarna sesuai dengan Jurusannya serta kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan dengan lambang Sekolah Tinggi yang terbuat dari bulatan logam tipis bergaris tengah l0 (sepuluh) cm yang berwarna kuning (kode gradasi #FFD700). (6) Toga wisudawan merupakan jubah yang dikenakan wisudawan pada upacara wisuda oleh wisudawan, terbuat dari kain berwarna hitam (kode gradasi #000000) berukuran besar dan panjang sampai di bawah lutut, berlengan panjang dan merata, terdapat lipatan (plooi) pada lengan atas dan punggung toga. Jenjang Sarjana (S1) dan Magister (S2) berbentuk segi empat. (7) Kelengkapan toga bagi wisudawan berupa topi wisudawan yang bentuk, ukuran, dan warnanya sama dengan topi jabatan dan hiasan kuncir wisudawan berwarna sesuai dengan warna dasar bendera Jurusan. (8) Jas Almamater Sekolah Tinggi berwarna merah (kode gradasi #800000), pada bagian dada sebelah kiri terdapat lambang Sekolah Tinggi.

BAB 7

Sidang Senat

Pasal 20

Koreksi

(1) Sidang Senat terdiri dari sidang Senat terbuka dan sidang Senat tertutup. (2) Sidang Senat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan wisuda, dies natalis, pengukuhan profesor, dan penganugerahan doktor kehormatan. (3) Sidang Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pertimbangan calon Ketua, pembahasan kenaikan jabatan fungsional Dosen ke lektor kepala, profesor dan pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Dosen. (4) Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua Senat yang diselenggarakan sesuai dengan tradisi akademik. (5) Dalam hal ketua Senat berhalangan, pimpinan sidang dipilih dari salah satu anggota. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tata tertib pelaksanaan sidang Senat ditetapkan dengan Keputusan Ketua Senat.

Pasal 21

(1) Sekolah Tinggi memberikan gelar akademik kepada lulusan sesuai dengan Program Studi yang diikutinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ijazah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 22

(1) Sekolah Tinggi memberikan ijazah kepada lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Selain Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah Tinggi dapat mengeluarkan surat keterangan pendamping ijazah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 23

(1) Sekolah Tinggi dapat memberikan penghargaan kepada Dosen, Mahasiswa, karyawan/pegawai serta pihak lain, baik lembaga maupun perorangan, yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik dan/atau non-akademik. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN

Pasal 25

Koreksi

(1) Organisasi Sekolah Tinggi terdiri atas: a. Ketua; b. Senat; c. Satuan Pengawasan Internal; dan d. Dewan Penyantun. (2) Organisasi Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. (3) Hubungan antar-organisasi Sekolah Tinggi dilandasi oleh semangat kolegialitas satu terhadap yang lain. (4) Tugas dan fungsi organisasi Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 26

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a merupakan pemimpin Sekolah Tinggi.

Pasal 27

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Ketua diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri.

Pasal 28

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut: a. menyiapkan rencana pengembangan Sekolah Tinggi; b. melaksanakan otonomi perguruan tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mengelola pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat; d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Ketua, pimpinan Jurusan, pimpinan Program Studi, dan pimpinan unit lain yang berada di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; e. mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berstatus bukan pegawai negeri sipil (nonPNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; f. melaksanakan fungsi manajemen Sekolah Tinggi yang baik; g. membina dan mengembangkan hubungan baik Sekolah Tinggi dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya; h. mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Jurusan, Jurusan dan/atau Program Studi yang dipandang perlu, atas persetujuan Senat kepada Menteri; dan i. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Sekolah Tinggi kepada Menteri. (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berwenang untuk dan atas nama Menteri: a. mewakili Sekolah Tinggi di dalam dan di luar pengadilan; b. melakukan kerja sama; dan c. memberikan gelar doktor kehormatan.

Pasal 29

(1) Dalam mengelola dan menyelenggarakan Sekolah Tinggi, Ketua dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) wakil Ketua. (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua. (3) Masa jabatan wakil Ketua mengikuti masa jabatan Ketua dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (4) Wakil Ketua dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. (5) Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing Wakil Ketua terdiri dari bidang: a. akademik dan kelembagaan; b. administrasi umum, perencanaan, dan keuangan; dan c. kemahasiswaan dan kerja sama.

BAB Kedua

Ketua

Pasal 26

Koreksi

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a merupakan pemimpin Sekolah Tinggi.

Pasal 27

Koreksi

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Ketua diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri.

Pasal 28

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut: a. menyiapkan rencana pengembangan Sekolah Tinggi; b. melaksanakan otonomi perguruan tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mengelola pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat; d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Ketua, pimpinan Jurusan, pimpinan Program Studi, dan pimpinan unit lain yang berada di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; e. mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berstatus bukan pegawai negeri sipil (nonPNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; f. melaksanakan fungsi manajemen Sekolah Tinggi yang baik; g. membina dan mengembangkan hubungan baik Sekolah Tinggi dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya; h. mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Jurusan, Jurusan dan/atau Program Studi yang dipandang perlu, atas persetujuan Senat kepada Menteri; dan i. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Sekolah Tinggi kepada Menteri. (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berwenang untuk dan atas nama Menteri: a. mewakili Sekolah Tinggi di dalam dan di luar pengadilan; b. melakukan kerja sama; dan c. memberikan gelar doktor kehormatan.

Pasal 29

(1) Dalam mengelola dan menyelenggarakan Sekolah Tinggi, Ketua dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) wakil Ketua. (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua. (3) Masa jabatan wakil Ketua mengikuti masa jabatan Ketua dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (4) Wakil Ketua dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. (5) Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing Wakil Ketua terdiri dari bidang: a. akademik dan kelembagaan; b. administrasi umum, perencanaan, dan keuangan; dan c. kemahasiswaan dan kerja sama.

Pasal 30

Persyaratan calon wakil Ketua: a. berstatus PNS; b. beragama Hindu; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; d. paling rendah lulusan program magister dan memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor; e. memahami visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi; f. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; i. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi wakil Ketua secara tertulis; dan j. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Ketua.

(1) Busana akademik pada Sekolah Tinggi terdiri dari toga jabatan, toga wisudawan, dan jas almamater. (2) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jubah yang dikenakan oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Senat. (3) Toga jabatan dikenakan pada upacara akademik. (4) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbuat dari: a. bahan kain wol polos berwarna hitam (kode gradasi #000000), berukuran besar sampai ke bawah lutut dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan; b. pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru berwarna kuning (kode gradasi #FFFF00) selebar kurang lebih 12 (dua belas) cm; c. pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan (plooi); d. leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi beludru dengan warna kuning (kode gradasi #FFFF00); sedangkan toga jabatan untuk jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing Jurusan. (5) Toga jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan: a. topi jabatan merupakan penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam, berbentuk segi lima, dengan tiap sisi 20 (dua puluh) cm. b. di tengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna sesuai dengan leher/garis pembuka toga warna kuning (kode gradasi #FFFF00) atau sesuai dengan warna bendera Jurusan; c. kalung jabatan Ketua dikenakan setelah toga jabatan dan berbentuk rangkaian lambang Sekolah Tinggi yang terbuat dari logam tipis berwarna perak (kode gradasi #C0C0C0); d. kalung jabatan wakil Ketua terbuat dari bahan yang sama tetapi dalam ukuran yang lebih kecil dan berwarna perak (kode gradasi #C0C0C0); e. kalung jabatan Ketua Senat berbentuk rangkaian lambang sekolah tinggi terbuat dari logam tipis berwarna perak (kode gradasi #C0C0C0); dan f. kalung jabatan profesor terbuat dari pita selebar 10 (sepuluh) cm dan berwarna sesuai dengan Jurusannya serta kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan dengan lambang Sekolah Tinggi yang terbuat dari bulatan logam tipis bergaris tengah l0 (sepuluh) cm yang berwarna kuning (kode gradasi #FFD700). (6) Toga wisudawan merupakan jubah yang dikenakan wisudawan pada upacara wisuda oleh wisudawan, terbuat dari kain berwarna hitam (kode gradasi #000000) berukuran besar dan panjang sampai di bawah lutut, berlengan panjang dan merata, terdapat lipatan (plooi) pada lengan atas dan punggung toga. Jenjang Sarjana (S1) dan Magister (S2) berbentuk segi empat. (7) Kelengkapan toga bagi wisudawan berupa topi wisudawan yang bentuk, ukuran, dan warnanya sama dengan topi jabatan dan hiasan kuncir wisudawan berwarna sesuai dengan warna dasar bendera Jurusan. (8) Jas Almamater Sekolah Tinggi berwarna merah (kode gradasi #800000), pada bagian dada sebelah kiri terdapat lambang Sekolah Tinggi.

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB II

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

BAB Kelima

Pasal 11

BAB III

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB 1

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 2

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 3

Pasal 16

Pasal 17

BAB 4

Pasal 17

Pasal 18

BAB 5

Pasal 18

Pasal 19

BAB 6

Pasal 19

Pasal 20

BAB 7

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 8

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

BAB IV

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kesatu

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 1

Pasal 30

BAB 2