PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENGURUSAN DOKUMEN ORANG ASING BIDANG AGAMA

PERMEN Nomor 26 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara INDONESIA yang berada dalam wilayah Republik INDONESIA. 2. Visa Tinggal Terbatas yang selanjutnya disingkat VTT adalah visa yang diberikan kepada orang asing bidang agama yang baru datang di INDONESIA. 3. Kartu Izin Tinggal Sementara yang selanjutnya disebut KITAS adalah izin tinggal sementara bagi orang asing di INDONESIA. 4. Kartu Izin Tinggal Tetap yang selanjutnya disebut KITAP adalah izin menetap bagi orang asing di INDONESIA. 5. Naturalisasi adalah proses perubahan status warga negara asing menjadi Warga Negara INDONESIA. 6. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh lembaga keagamaan. 7. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri yang membidangi ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. 8. Dana Kompensasi Penggunaan Orang Asing yang selanjutnya disebut DKP Orang Asing adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Orang Asing kepada negara atas penggunaan Orang Asing. 9. Pengguna Orang Asing adalah badan hukum atau badan- badan lainnya dalam bidang sosial, keagamaan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. 10. Menteri adalah Menteri Agama. 11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. 13. Rektor adalah organ Universitas yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas dan Institut. 14. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. 15. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. 16. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. 17. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 18. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setempat.

BAB II

TATA CARA PENGURUSAN DOKUMEN BAGI ROHANIAWAN DAN TENAGA AHLI

Pasal 3

Koreksi

(1) Pengguna Orang Asing merupakan badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan orang asing bidang agama. (2) Badan hukum atau badan-badan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. lembaga pendidikan; b. lembaga pendidikan keagamaan; c. lembaga keagamaan; d. lembaga sosial; dan e. badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di INDONESIA atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang di INDONESIA.

Pasal 8

(1) Orang Asing wajib memiliki VTT yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Untuk mendapatkan VTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Orang Asing harus memperoleh surat rekomendasi persetujuan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri. (3) Surat rekomendasi persetujuan VTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh Pengguna Orang Asing dengan mengajukan permohonan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melalui Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Agama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal kedatangan Orang Asing di INDONESIA. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diketahui dan disetujui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah, dan Direktorat Jenderal terkait. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berisi tentang maksud dan tujuan kedatangan atau kunjungan, waktu kunjungan, jadwal kegiatan, sumber biaya, sasaran kunjungan, dan daerah kunjungan. (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. legalitas lembaga, izin operasional atau tanda daftar pendidikan/lembaga pendidikan keagamaan/ lembaga keagamaan/lembaga sosial/ badan hukum; b. daftar riwayat hidup Orang Asing; c. foto copy ijazah Orang Asing; d. RPTKA; e. data statistik jumlah jamaah/peserta didik yang dilayani; f. foto copy paspor; g. foto copy polis asuransi kesehatan Orang Asing untuk jangka waktu masa kunjungan; h. pas foto terbaru ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar berwarna latar belakang merah; dan i. permohonan VTT dari perwakilan Republik INDONESIA.

Pasal 9

(1) Orang Asing dapat diberikan KITAS yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Untuk mendapatkan KITAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Orang Asing harus memperoleh surat rekomendasi dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Agama. (3) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah kedatangan Orang Asing di INDONESIA. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diketahui dan disetujui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah, dan Direktur Jenderal terkait. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. legalitas lembaga, izin operasional atau tanda daftar lembaga/yayasan; b. daftar riwayat hidup Orang Asing; c. foto copy ijazah Orang Asing; d. RPTKA; e. data statistik jumlah jamaah/peserta didik yang dilayani; f. foto copy paspor dan visa; g. foto copy polis asuransi kesehatan Orang Asing untuk jangka waktu masa kunjungan; dan h. pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar berwarna latar belakang merah.

Pasal 10

(1) Orang Asing dapat diberikan KITAP yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Untuk mendapatkan KITAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Orang Asing harus memperoleh surat rekomendasi dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama. (3) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya KITAS. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diketahui dan disetujui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah, dan Direktur Jenderal terkait. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. legalitas lembaga, izin operasional atau tanda daftar lembaga/yayasan; b. daftar riwayat hidup Orang Asing; c. foto copy ijazah Orang Asing; d. RPTKA dan IMTA; e. data statistik jumlah anggota/jama’ah dan lembaga pendidikan tempat Orang Asing mengajar; f. foto copy paspor dan KITAS; g. foto copy polis asuransi kesehatan Orang Asing untuk jangka waktu masa kunjungan; h. pas foto terbaru ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar berwarna latar belakang merah; i. akta pendirian lembaga pendidikan; j. surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian; dan k. foto copy surat persetujuan terdahulu dari Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Agama.

Pasal 11

(1) Untuk mendapatkan rekomendasi naturalisasi, Pengguna Orang Asing harus memperoleh surat persetujuan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri. (2) Untuk memperoleh surat persetujuan naturalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja Orang Asing harus mengajukan permohonan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa akhir berlakunya KITAP. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diketahui dan disetujui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah, dan Direktur Jenderal terkait. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi tentang maksud dan tujuan naturalisasi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a) surat permohonan dari Orang Asing kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama; b) surat persetujuan dari Pengguna Orang Asing; c) akte kelahiran/kenal lahir yang menunjukkan bahwa Orang Asing telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun; d) surat pernyataan Orang Asing dapat berbahasa INDONESIA; e) surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian; f) foto copy KITAP; g) foto copy ijasah/lisensi pemohon sebagai tenaga ahli di bidang agama/ rohaniwan; h) surat keterangan pelepasan status kewarganegaraan dari kantor perwakilan negara yang bersangkutan; i) surat jaminan dari Pemberi Kerja Orang Asing bahwa Orang Asing tidak akan terlantar di INDONESIA; dan j) pas foto ukuran 3 X 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar berwarna latar belakang merah.

Pasal 12

Setiap perubahan lokasi kerja dan nama Pengguna Orang Asing wajib mengajukan permohonan IMTA, KITAS, atau KITAP baru.

BAB 2

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 5

Koreksi

(1) Rekomendasi RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diperoleh Pengguna Orang Asing dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui dan disetujui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah, dan Direktur Jenderal terkait. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi tentang maksud dan tujuan kedatangan atau kunjungan, waktu kunjungan, jadwal kegiatan, sumber biaya, sasaran kunjungan, dan daerah kunjungan. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. akte notaris pendirian lembaga pendidikan/lembaga pendidikan keagamaan/lembaga keagamaan/ lembaga sosial/badan hukum; b. data statistik jumlah jamaah/peserta didik yang dilayani; c. legalitas lembaga, izin operasional atau tanda daftar dan struktur organisasi lembaga pendidikan/ lembaga pendidikan keagamaan/lembaga keagamaan/lembaga sosial/badan hukum; d. daftar nama Orang Asing dan tenaga pendamping dari INDONESIA; dan e. surat penunjukan warga negara INDONESIA sebagai pendamping Orang Asing.

Pasal 6

(1) Rekomendasi IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diperoleh Pengguna Orang Asing dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melalui Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Agama. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui dan disetujui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah, dan Direktur Jenderal terkait. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi tentang maksud dan tujuan kedatangan atau kunjungan, waktu kunjungan, jadwal kegiatan, sumber biaya, sasaran kunjungan, dan daerah kunjungan. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. foto copy keputusan pengesahan RPTKA; b. foto copy paspor Orang Asing yang akan dipekerjakan; c. foto copy polis asuransi kesehatan Orang Asing untuk jangka waktu masa kunjungan; d. daftar riwayat hidup Orang Asing yang akan dipekerjakan; e. foto copy ijazah dan/atau keterangan pengalaman kerja Orang Asing atau sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki; dan f. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar berwarna latar belakang merah.

BAB 3

Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

(1) Setiap Pengguna Orang Asing wajib membayar DKP Orang Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) DKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap: a. Orang Asing sebagai Rohaniawan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Agama; dan b. Orang Asing sebagai tenaga ahli dalam rangka kerjasama dan bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah INDONESIA dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Sekretariat Negara. (3) Pengecualian DKP Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh Pengguna Orang Asing dengan mengajukan permohonan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melalui Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diketahui dan disetujui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah, dan Direktorat Jenderal terkait. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. daftar riwayat hidup Orang Asing; b. foto copy Keputusan Pengesahan RPTKA dan IMTA; c. foto copy paspor; d. foto copy polis asuransi kesehatan Orang Asing untuk jangka waktu masa kunjungan; dan e. pas foto terbaru ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar berwarna latar belakang warna.

BAB III

TATA CARA PENGURUSAN DOKUMEN BAGI MAHASISWA/PELAJAR

Pasal 13

Koreksi

(1) Mahasiswa/Pelajar wajib memiliki VTT yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Untuk mendapatkan VTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahasiswa/Pelajar harus memperoleh surat rekomendasi persetujuan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri. (3) Surat rekomendasi persetujuan VTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh Mahasiswa/Pelajar dengan mengajukan permohonan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melalui Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Agama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal kedatangan Mahasiswa/Pelajar di INDONESIA. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mahasiswa harus diketahui dan disetujui oleh Rektor, Dekan, dan Direktorat Jenderal terkait. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pelajar harus diketahui dan disetujui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah, dan Direktorat Jenderal terkait. (6) Permohonan sebagaimana pada ayat (3) paling sedikit berisi tentang maksud dan tujuan kedatangan, sumber biaya, dan lembaga pendidikan. (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. legalitas lembaga dan izin operasional; b. daftar riwayat hidup Mahasiswa/Pelajar Asing; c. foto copy ijazah Mahasiswa/ Pelajar Asing; d. foto copy paspor; e. foto copy polis asuransi kesehatan Orang Asing untuk jangka waktu masa kunjungan; dan f. pas foto terbaru ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar berwarna latar belakang merah.

Pasal 14

(1) Mahasiswa/Pelajar Asing wajib memiliki KITAS yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Untuk mendapatkan KITAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahasiswa/Pelajar Asing harus memperoleh surat rekomendasi dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Agama. (3) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah kedatangan Mahasiswa/Pelajar Asing di INDONESIA. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diketahui dan disetujui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah, dan Direktur Jenderal terkait. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. legalitas lembaga dan izin operasional; b. daftar riwayat hidup Mahasiswa/Pelajar Asing; c. foto copy ijazah Mahasiswa/Pelajar Asing; d. foto copy paspor dan visa; e. foto copy polis asuransi kesehatan Mahasiswa/Pelajar Asing untuk jangka waktu masa kunjungan; dan f. pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar berwarna latar belakang merah.

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENGURUSAN DOKUMEN ORANG ASING BIDANG AGAMA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB 1

Pasal 4

Pasal 5

BAB 2

Pasal 5

Pasal 6

BAB 3

Pasal 6

Pasal 7

BAB 4

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

BAB Kelima

Pasal 10

BAB Keenam

Pasal 11

BAB Ketujuh

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

Pasal 21