Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2021 tentang PENYUSUNAN ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. 2. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan BAZNAS untuk setiap tahun anggaran dan disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 5. Inspektur Jenderal adalah kepala satuan kerja yang membidangi pengawasan pada Kementerian. 6. Direktur Jenderal adalah kepala satuan kerja yang membidangi zakat pada Kementerian.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) BAZNAS menyusun RKAT berdasarkan rencana strategis BAZNAS. (2) Penyusunan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 31 Oktober pada tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 3

Koreksi

(1) RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: a. realisasi tahun berjalan; dan b. rencana tahun berikutnya. (2) Realisasi tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat: a. realisasi pengumpulan; b. realisasi penyaluran berdasarkan asnaf; c. realisasi penyaluran berdasarkan program; d. realisasi jumlah muzaki dan munfik; e. realisasi jumlah mustahik atau penerima manfaat; f. realisasi penerimaan dan penggunaan dana amil; dan g. realisasi penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan penggunaannya. (3) Rencana tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat: a. rencana pengumpulan; b. rencana penyaluran berdasarkan asnaf; c. rencana penyaluran berdasarkan program; d. rencana jumlah muzaki dan munfik; e. rencana jumlah mustahik atau penerima manfaat; f. rencana penerimaan dan pengunaan dana amil; dan g. rencana penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan penggunaanya.

Pasal 4

Koreksi

(1) Selain memuat realisasi penyaluran berdasarkan asnaf, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b memuat juga penjelasan mengenai perbandingan antara pendistribusian dan pendayagunaan zakat di luar asnaf amil dan penerimaan zakat. (2) Selain memuat realisasi jumlah mustahik dan munfik, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, memuat juga penjelasan mengenai rasio perbandingan antara mustahik fakir dan miskin penerima bantuan langsung, penerima bantuan tidak langsung, dan/atau pendamping program. (3) Selain memuat rencana penerimaan dan penggunaan dana amil, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f memuat juga penjelasan mengenai rencana belanja sumber daya amil.

Pasal 5

Koreksi

Rencana penyaluran berdasarkan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c memuat: a. nama program; b. sumber jenis dana; c. jumlah mustahik dan penerima manfaat; d. indikator keberhasilan program; e. dampak yang diharapkan; f. biaya langsung dan tidak langsung yang dibebankan; g. rentang waktu pelaksanaan program; dan h. pelaksana program.

Pasal 6

Koreksi

(1) Ketua BAZNAS mengajukan permohonan pengesahan RKAT kepada Menteri paling lambat 2 (dua) bulan sebelum memasuki tahun anggaran baru. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen: a. usulan RKAT yang akan disahkan; b. RKAT tahun sebelumnya; c. laporan keuangan yang telah diaudit tahun sebelumnya; d. laporan keuangan yang belum diaudit sampai dengan pengajuan permohonan pengesahan RKAT; dan e. fotokopi notulasi rapat pleno BAZNAS yang berkaitan dengan persetujuan tingkat pimpinan atas penyusunan usulan RKAT yang akan disahkan.

Pasal 7

(1) Menteri dapat menugaskan Direktur Jenderal dan Inspektur Jenderal untuk melakukan telaahan atas dokumen permohonan yang diajukan oleh Ketua BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Direktur Jenderal dan Inspektur Jenderal menyampaikan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari. (3) Dalam hal terdapat catatan atau koreksi atas RKAT, Menteri mengembalikan usulan RKAT kepada Ketua BAZNAS untuk dilakukan perbaikan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Ketua BAZNAS menyampaikan hasil perbaikan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak pengembalian dokumen RKAT diterima.

Pasal 8

Dalam hal tidak terdapat catatan atau koreksi atas usulan RKAT, Menteri mengesahkan usulan RKAT menjadi RKAT.

Pasal 9

Dalam hal pengesahan RKAT tidak dapat dilakukan karena adanya perbedaan pandangan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Menteri MENETAPKAN dan mengesahkan RKAT tahun sebelumnya sebagai RKAT tahun berjalan.

Pasal 10

Dalam hal kepengurusan baru belum terbentuk sehingga RKAT tidak dapat disusun, Menteri dapat MENETAPKAN dan mengesahkan RKAT tahun sebelumnya sebagai RKAT tahun berjalan.

Pasal 11

Koreksi

(1) Ketua BAZNAS dapat mengubah RKAT yang telah disahkan oleh Menteri. (2) Perubahan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi: a. perubahan kebijakan Pemerintah yang memengaruhi pengelolaan zakat; b. perubahan jumlah dana pengumpulan zakat; dan c. perubahan prioritas dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat. (3) Perubahan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri. (4) Hasil Perubahan RKAT yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mendapatkan pengesahan dari Menteri.

Pasal 12

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2021 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YAQUT CHOLIL QOUMAS Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2021 tentang PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

BAB V

Pasal 12