PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2014 tentang DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN AGAMA

PERMEN Nomor 2 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama. 2. Dewan Pertimbangan Kepegawaian yang selanjutnya disingkat DPK adalah dewan yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepegawaian dalam penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS di lingkungan Kementerian Agama. 3. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. 4. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. 5. Pejabat yang berwenang menghukum adalah Pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin bagi PNS. 6. Menteri adalah Menteri Agama. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB III

DPK

Pasal 5

Koreksi

(1) DPK terdiri atas: a. DPK tingkat I; dan b. DPK tingkat II. (2) DPK tingkat I berwenang memberikan pertimbangan kepegawaian tentang hukuman disiplin bagi pejabat struktural eselon I, pejabat struktural eselon II, pimpinan Perguruan Tinggi Agama Negeri, dan pejabat fungsional tertentu jenjang utama di lingkungan Kementerian Agama. (3) DPK tingkat II berwenang memberikan pertimbangan kepegawaian tentang hukuman disiplin bagi pejabat struktural eselon III, pejabat struktural eselon IV, pejabat struktural eselon V, dan pejabat fungsional tertentu jenjang terampil, pertama, muda, madya, dan fungsional umum di lingkungan Kementerian Agama. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 6

(1) DPK tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Sekretaris Jenderal sebagai Ketua; b. Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kepala Badan Litbang dan Diklat sebagai anggota; dan c. Kepala Biro Kepegawaian sebagai Sekretaris. (2) DPK tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Kepala Biro Kepegawaian sebagai Ketua; b. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana, dan Sekretaris Inspektorat Jenderal sebagai anggota; dan c. Kepala Bagian Perencanaan dan Penghargaan pada Biro Kepegawaian sebagai Sekretaris.

Pasal 7

(1) Ketua DPK I dan DPK II mempunyai tugas : a. memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan sidang DPK; dan b. MEMUTUSKAN hasil sidang DPK. (2) Dalam penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Ketua DPK I dapat mengundang pejabat struktural eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Agama untuk hadir pada sidang DPK. (3) Dalam penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Ketua DPK II dapat mengundang sekretaris unit eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Agama untuk hadir pada sidang DPK.

Pasal 8

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 6 ayat (2) huruf c mempunyai tugas : a. menyiapkan dan memverifikasi bahan untuk sidang DPK; dan b. menyampaikan hasil sidang DPK kepada pimpinan satuan kerja. (2) Dalam rangka memverifikasi bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama dapat www.djpp.kemenkumham.go.id meminta bahan dari pimpinan satuan kerja dan/atau auditor pada Inspektorat Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2014 tentang DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN AGAMA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12