PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA KEMENTERIAN AGAMA

PERMEN Nomor 19 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pegawai nonpegawai aparatur sipil negara, dan masyarakat. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 4. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat PN-PASN adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat oleh pimpinan satuan kerja untuk membantu melaksanakan tugas tertentu. 5. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang memenuhi syarat tertentu, yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama. 6. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatan. 7. Pengembangan Kompetensi adalah sebuah proses untuk memenuhi kebutuhan Kompetensi SDM sesuai dengan tuntutan standar Kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier. 8. Instansi Pembina Pelatihan adalah lembaga pemerintah yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah instansi pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 11. Tim Seleksi Peserta Pelatihan Instansi yang selanjutnya disingkat TSPPI adalah unsur badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan serta unsur terkait lain yang menjadi pelaksana seleksi peserta pelatihan kepemimpinan. 12. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih, serta melaksanakan pengembangan pelatihan. 13. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi yang selanjutnya disebut Pusdiklat Tenaga Administrasi adalah satuan kerja pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan administrasi, mengembangkan sistem pelatihan aministrasi, dan pembinaan unit pelaksana teknis di bidang pelaksanaan pelatihan administrasi. 14. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan yang selanjutnya disebut Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan adalah satuan kerja pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan, mengembangkan sistem pelatihanan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan, dan pembinaan unit pelaksana teknis di bidang pelaksanaan pelatihan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan. 15. Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Pusdiklat adalah Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. 16. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan yang selanjutnya disebut Balai Diklat Keagamaan adalah unit pelaksana teknis pelatihan Kementerian Agama yang berkedudukan di daerah dan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan administrasi, pelatihan teknis pendidikan dan pelatihan teknis keagamaan bagi SDM di wilayah kerja masing-masing dengan berpedoman kepada kebijakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama. 17. Lembaga Pelatihan adalah Pusdiklat dan Balai Diklat Keagamaan. 18. Penyelenggara Pelatihan adalah aparatur sipil negara pada lembaga pelatihan pemerintah yang bertugas melaksanakan teknis operasional pelatihan. 19. Pengelola Pelatihan adalah aparatur sipil negara yang bertugas mengelola program pelatihan pada Pusdiklat dan Balai Diklat Keagamaan. 20. Kepala Pusdiklat adalah pemimpin Pusdiklat. 21. Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Badan Litbang dan Diklat adalah satuan kerja pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan. 22. Kepala Badan Litbang dan Diklat adalah pemimpin Badan Litbang dan Diklat.

BAB II

JENIS DAN JENJANG PELATIHAN

Pasal 4

Koreksi

Penyelenggaraan pelatihan SDM terdiri atas: a. pelatihan dasar; dan b. pelatihan dalam jabatan.

Pasal 5

Koreksi

Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

Pelatihan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas: a. pelatihan kepemimpinan; b. pelatihan fungsional; dan c. pelatihan teknis.

Pasal 7

(1) Pelatihan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan untuk mengembangkan Kompetensi jabatan. (2) Pelatihan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pelatihan kepemimpinan nasional tingkat I; b. pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II; c. pelatihan kepemimpinan administrator; dan d. pelatihan kepemimpinan pengawas.

Pasal 8

(1) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan untuk memenuhi Kompetensi yang dipersyaratkan sesuai dengan jabatan fungsional untuk pelaksanaan tugas jabatan. (2) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pelatihan fungsional pembentukan; dan b. pelatihan fungsional berjenjang. (3) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. pelatihan fungsional administrasi; b. pelatihan fungsional pendidikan; dan c. pelatihan fungsional keagamaan.

Pasal 9

Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk setiap jenis jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenjang jabatan pada Instansi Pembina Jabatan Fungsional.

Pasal 10

(1) Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas: a. pelatihan teknis tenaga administrasi; b. pelatihan teknis tenaga pendidikan; dan c. pelatihan teknis tenaga keagamaan. (2) Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berjenjang atau tidak berjenjang. (3) Ketentuan mengenai jenis dan jenjang pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Pasal 11

Koreksi

(1) Penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. pemantauan dan evaluasi; dan d. pelaporan. (2) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat pusat dan daerah.

Pasal 12

Koreksi

(1) Pusdiklat menyusun perencanaan pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan. (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. inventarisasi Kompetensi; b. rencana Pengembangan Kompetensi; dan c. penyusunan kebutuhan pelatihan. (3) Inventarisasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat paling sedikit: a. profil PNS, PPPK, PN-PASN, dan Masyarakat; b. data hasil analisis kesenjangan kompetensi; dan c. data hasil analisis penilaian kinerja. (4) Rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat paling sedikit: a. rencana Pengembangan Kompetensi jangka pendek atau 1 (satu) tahun; dan b. rencana Pengembangan Kompetensi jangka menengah atau 5 (lima) tahun. (5) Penyusunan kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat paling sedikit: a. kebutuhan pelatihan setiap unit kerja; b. kebutuhan pelatihan setiap jenis jabatan; dan c. kebutuhan pelatihan setiap SDM.

Pasal 27

(1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk mengukur ketercapaian program, hasil, dan/atau dampak pelatihan. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara internal oleh Pusdiklat dan Balai Diklat Keagamaan. (3) Selain melaksanakan pemantauan dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud ayat (2), Pusdiklat melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepada Balai Diklat Keagamaan. (4) Instansi Pembina Pelatihan atau Instansi Pembina Jabatan Fungsional dapat melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepada Pusdiklat dan/atau Balai Diklat Keagamaan setelah berkoordinasi dengan Pusdiklat. (5) Hasil pemantauan dan evaluasi Balai Diklat Keagamaan dilaporkan kepada Kepala Pusdiklat. (6) Hasil pemantauan dan evaluasi Pusdiklat dilaporkan kepada Kepala Badan Litbang dan Diklat.

Pasal 28

(1) Kepala Balai Diklat Keagamaan menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan kepada Kepala Pusdiklat. (2) Kepala Pusdiklat menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan kepada Kepala Badan Litbang dan Diklat. (3) Teknis dan mekanisme pelaporan penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat.

BAB Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 13

Koreksi

(1) Badan Litbang dan Diklat bertanggung jawab dan berwenang menyelenggarakan pelatihan SDM. (2) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Pusdiklat Tenaga Administrasi; b. Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan; dan c. Balai Diklat Keagamaan.

Pasal 14

Koreksi

(1) Pusdiklat Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a melaksanakan: a. pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II; b. pelatihan kepemimpinan administrator; c. pelatihan fungsional tenaga administrasi; d. pelatihan teknis administrasi untuk SDM pada eselon I pusat, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan perguruan tinggi keagamaan negeri; e. pelatihan untuk pengajar dan/atau fasilitator pelatihan tenaga administrasi; f. pelatihan untuk Pengelola Pelatihan; dan g. pelatihan untuk Penyelenggara Pelatihan. (2) Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b melaksanakan: a. pelatihan pembentukan jabatan fungsional tenaga pendidikan dan keagamaan; b. pelatihan fungsional tenaga pendidikan dan keagamaan tingkat madya dan utama; c. pelatihan teknis substantif tenaga pendidikan dan keagamaan berjenjang tingkat lanjutan/tinggi; dan d. pelatihan untuk pengajar dan/atau fasilitator pelatihan tenaga pendidikan dan keagamaan. (3) Balai Diklat Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c melaksanakan: a. pelatihan dasar; b. pelatihan kepemimpinan pengawas; c. pelatihan teknis administrasi untuk SDM pada kantor Kementerian Agama kabupaten/kota; d. pelatihan jabatan fungsional pendidikan dan/atau keagamaan berjenjang tingkat pertama dan muda; e. pelatihan teknis substantif tenaga pendidikan dan keagamaan; dan f. pelatihan teknis substantif tenaga pendidikan dan keagamaan berjenjang tingkat pertama/dasar.

Pasal 15

(1) Balai Diklat Keagamaan dapat melaksanakan pelatihan yang menjadi kewenangan Pusdiklat setelah mendapatkan persetujuan atau mendapat penugasan dari Kepala Pusdiklat. (2) Dalam hal tidak tersedia program pelatihan, Balai Diklat Keagamaan dapat mengusulkan pelaksanaan pelatihan bagi pegawai yang berada di wilayah kerjanya kepada Balai Diklat Keagamaan lain. (3) Pusdiklat dapat melaksanakan pelatihan yang menjadi kewenangan Balai Diklat Keagamaan, apabila jumlah calon peserta pada Balai Diklat Keagamaan tersebut kurang dari 20 (dua puluh) orang.

Pasal 16

(1) Pusdiklat atau Balai Diklat Keagamaan dapat bekerja sama melaksanakan pelatihan dengan kementerian/lembaga, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan/atau lembaga swasta baik di dalam maupun luar negeri. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 1

Pelaksana

Pasal 13

Koreksi

(1) Badan Litbang dan Diklat bertanggung jawab dan berwenang menyelenggarakan pelatihan SDM. (2) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Pusdiklat Tenaga Administrasi; b. Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan; dan c. Balai Diklat Keagamaan.

Pasal 14

Koreksi

(1) Pusdiklat Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a melaksanakan: a. pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II; b. pelatihan kepemimpinan administrator; c. pelatihan fungsional tenaga administrasi; d. pelatihan teknis administrasi untuk SDM pada eselon I pusat, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan perguruan tinggi keagamaan negeri; e. pelatihan untuk pengajar dan/atau fasilitator pelatihan tenaga administrasi; f. pelatihan untuk Pengelola Pelatihan; dan g. pelatihan untuk Penyelenggara Pelatihan. (2) Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b melaksanakan: a. pelatihan pembentukan jabatan fungsional tenaga pendidikan dan keagamaan; b. pelatihan fungsional tenaga pendidikan dan keagamaan tingkat madya dan utama; c. pelatihan teknis substantif tenaga pendidikan dan keagamaan berjenjang tingkat lanjutan/tinggi; dan d. pelatihan untuk pengajar dan/atau fasilitator pelatihan tenaga pendidikan dan keagamaan. (3) Balai Diklat Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c melaksanakan: a. pelatihan dasar; b. pelatihan kepemimpinan pengawas; c. pelatihan teknis administrasi untuk SDM pada kantor Kementerian Agama kabupaten/kota; d. pelatihan jabatan fungsional pendidikan dan/atau keagamaan berjenjang tingkat pertama dan muda; e. pelatihan teknis substantif tenaga pendidikan dan keagamaan; dan f. pelatihan teknis substantif tenaga pendidikan dan keagamaan berjenjang tingkat pertama/dasar.

Pasal 15

(1) Balai Diklat Keagamaan dapat melaksanakan pelatihan yang menjadi kewenangan Pusdiklat setelah mendapatkan persetujuan atau mendapat penugasan dari Kepala Pusdiklat. (2) Dalam hal tidak tersedia program pelatihan, Balai Diklat Keagamaan dapat mengusulkan pelaksanaan pelatihan bagi pegawai yang berada di wilayah kerjanya kepada Balai Diklat Keagamaan lain. (3) Pusdiklat dapat melaksanakan pelatihan yang menjadi kewenangan Balai Diklat Keagamaan, apabila jumlah calon peserta pada Balai Diklat Keagamaan tersebut kurang dari 20 (dua puluh) orang.

Pasal 16

(1) Pusdiklat atau Balai Diklat Keagamaan dapat bekerja sama melaksanakan pelatihan dengan kementerian/lembaga, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan/atau lembaga swasta baik di dalam maupun luar negeri. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Pelatihan dasar diikuti oleh calon PNS dan calon PPPK. (2) Pelatihan dalam jabatan diikuti oleh PNS, PPPK, PN- PASN, dan Masyarakat. (3) Peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan administratif dan/atau teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat.

Pasal 18

(1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), bagi peserta pelatihan kepemimpinan harus lolos seleksi yang dilaksanakan oleh TSPPI. (2) TSPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang. (3) TSPPI terdiri atas: a. ketua; b. sekretaris; dan c. anggota. (4) TSPPI untuk pelatihan kepemimpinan nasional tingkat I, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II, dan pelatihan kepemimpinan administrator terdiri atas unsur Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Litbang dan Diklat. (5) TSPPI untuk pelatihan kepemimpinan pengawas terdiri atas unsur Balai Diklat Keagamaan dan pembina kepegawaian pada satuan kerja di wilayah kerja.

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA KEMENTERIAN AGAMA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 1

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 2

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 3

Pasal 19

Pasal 20

BAB 4

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 5

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 6

Pasal 23

Pasal 24

BAB 7

Pasal 24

Pasal 25

BAB 8

Pasal 25

Pasal 26

BAB 9

Pasal 26

BAB Keempat

Pasal 27

BAB Kelima

Pasal 28

BAB IV

Pasal 29

BAB V

Pasal 30

Pasal 31

BAB VI

Pasal 32

BAB VII

Pasal 33

BAB VIII

Pasal 34

Pasal 35