Koreksi Pasal 9

(1) Dalam hal berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dokumen persyaratan dinyatakan tidak absah, permohonan dinyatakan ditolak disertai dengan alasan. (2) Dalam hal berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dokumen persyaratan dinyatakan absah, Direktur Jenderal mengusulkan penetapan izin Lembaga Pengelola Dana Paramita kepada Menteri untuk mendapat persetujuan. (3) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan izin Lembaga Pengelola Dana Paramita. (4) Direktur Jenderal MENETAPKAN izin Lembaga Pengelola Dana Paramita atas nama Menteri berdasarkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3).