PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

PERMEN Nomor 18 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut Sekretariat BAZNAS merupakan unsur pendukung administrasi pada BAZNAS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, serta secara teknis administratif dibina oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. (2) Sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 2

BAB II

ORGANISASI

Pasal 5

Koreksi

Susunan Organisasi Sekretariat BAZNAS terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Informasi; b. Bagian Umum dan Keuangan; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Koreksi

Bagian Perencanaan dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, pengelolaan informasi dan pengembangan sistem informasi, pelaksanaan kerja sama dan hubungan masyarakat, penyusunan peraturan dan advokasi hukum, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Perencanaan dan Informasi menyelenggara- kan fungsi: a. penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran; b. pemberian dukungan layanan teknis pelaksanaan tugas BAZNAS; c. pelaksanaan pengelolaan informasi dan pengembangan sistem informasi; d. pelaksanaan kerja sama dan hubungan masyarakat, penyusunan peraturan dan advokasi hukum; serta e. evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 8

Bagian Perencanaan dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari: a. Subbagian Perencanaan; dan b. Subbagian Pelayanan Teknis dan Informasi.

Pasal 9

(1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, pelaksanaan kerja sama dan hubungan masyarakat, penyusunan peraturan dan advokasi hukum, serta evaluasi dan penyusunan laporan. (2) Subbagian Pelayanan Teknis dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan layanan teknis pelaksanaan tugas BAZNAS, serta pengelolaan informasi dan pengembangan sistem informasi.

Pasal 10

Bagian Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, urusan organisasi dan tata laksana, pengelolaan administrasi kepegawaian, serta urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan barang milik/kekayaan negara pada BAZNAS.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan akuntansi dan pelaporan keuangan; b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; c. pelaksanaan urusan tata usaha; d. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana; e. pengelolaan administrasi kepegawaian; dan f. pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 12

Bagian Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari: a. Subbagian Keuangan; dan b. Subbagian Umum.

Pasal 13

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara. (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, organisasi, tata laksana, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 16

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris BAZNAS harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi pada Sekretariat BAZNAS.

Pasal 17

Koreksi

Sekretariat BAZNAS wajib menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan pada Sekretariat BAZNAS.

Pasal 18

Setiap unsur pada sekretariat BAZNAS dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat BAZNAS sendiri, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, maupun dalam hubungan dengan lembaga lain yang terkait.

Pasal 19

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 21

Sekretaris Sekretariat BAZNAS wajib menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.

Pasal 22

Sekretaris Sekretariat BAZNAS wajib mengembangkan tata hubungan dan membangun kerja sama dengan semua instansi vertikal Kementerian Agama dan pemerintah daerah.

Pasal 23

Sekretaris Sekretariat BAZNAS wajib melaksanakan Sistim Pengendalian Internal, melakukan penilaian kinerja, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan secara berkala.

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

Pasal 26