Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN K...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palopo (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 242) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palopo (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1665), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 37

Koreksi

Biro AUAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas: a. Bagian Umum dan Layanan Akademik; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. 4. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Koreksi

Bagian Umum dan Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, dan layanan akademik. 5. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Umum dan Layanan Akademik menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan kerumahtanggaan; b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan barang milik negara; c. pelaksanaan layanan administrasi serta pengelolaan informasi akademik dan kemahasiswaan; d. pelaksanaan pengembangan bakat dan minat mahasiswa serta pemberdayaan alumni; dan e. pelaksanaan kerja sama dan pengembangan kelembagaan. 6. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Koreksi

Bagian Umum dan Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga; b. Subbagian Layanan Akademik; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. 7. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Koreksi

(1) Subbagian Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara. (2) Subbagian Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan layanan administrasi dan pengelolaan informasi akademik dan kemahasiswaan, pengembangan bakat dan minat mahasiswa, pemberdayaan alumni, kerja sama, dan pengembangan kelembagaan. 8. Pasal 42 dihapus. 9. Pasal 43 dihapus. 10. Pasal 44 dihapus. 11. Pasal 45 dihapus. 12. Pasal 46 dihapus. 13. Pasal 47 dihapus. 14. Pasal 48 dihapus. 15. Pasal 49 dihapus. 16. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Koreksi

LP2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 terdiri atas: a. Ketua; b. Sekretaris; c. Pusat; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. 17. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Koreksi

(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk dosen atau tenaga fungsional lainnya sebagai Koordinator. (3) Pembukaan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan. 18. Pasal 58 dihapus. 19. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Koreksi

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas: a. Ketua; b. Sekretaris; c. Pusat; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. 20. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Koreksi

(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk dosen atau tenaga fungsional lainnya sebagai Koordinator. (3) Pembukaan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan. 21. Pasal 65 dihapus. 22. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Koreksi

(1) Kepala Biro merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a. (2) Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a. (3) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2022 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd YAQUT CHOLIL QOUMAS Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pasal I

Pasal 26

Pasal I

Pasal 26

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 54

Pasal 57

Pasal 61

Pasal 64

Pasal 79

Pasal II