PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2020 tentang IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI, DAN SERTIFIKAT PROFESI PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN

PERMEN Nomor 17 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disingkat PTK adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan. 2. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi keagamaan. 3. Transkrip Akademik adalah capaian hasil pembelajaran dalam bentuk kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh dan dinyatakan lulus. 4. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah bukti tertulis yang memuat informasi mengenai kompetensi yang dimiliki oleh lulusan di dalam bidang keahlian program studi dan/atau di luar bidang keahlian program studi dalam bentuk kemampuan akademik maupun nonakademik. 5. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya. 6. Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu program pendidikan tinggi. 7. Penomoran Ijazah Nasional yang selanjutnya disingkat PIN adalah sistem penomoran Ijazah yang diberlakukan secara nasional dengan menggunakan format penomoran tertentu dan dikeluarkan oleh kementerian yang bidang tugasnya terkait pendidikan tinggi. 8. Surat Keterangan Pengganti adalah dokumen pernyataan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang dihargai sama dengan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi. 9. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga yang didirikan oleh PTK dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap mahasiswa berbasis kompetensi sesuai ruang lingkup kewenangan. 10. Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta yang selanjutnya disebut Kopertais adalah lembaga nonstruktural pada Kementerian Agama yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi pada PTK Islam swasta. 11. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama dan mendapat tugas tambahan menyelenggarakan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Khonghucu. 12. Direktur Jenderal adalah pemimpin satuan kerja pada Kementerian Agama yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan tinggi keagamaan. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB 1

Umum

Pasal 2

Koreksi

(1) PTK menerbitkan Ijazah bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dalam suatu program pendidikan dan dinyatakan lulus. (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa INDONESIA.

Pasal 3

Koreksi

(1) Ijazah dicetak: a. dengan kertas berukuran A4 dan berat 120-230 (seratus dua puluh sampai dengan dua ratus tiga puluh) gram; b. dalam posisi membentang atau landscape; dan c. dengan security printing, security paper, hologram, cap timbul, dan anti copying marks. (2) Ijazah paling sedikit memuat: a. nomor Ijazah nasional yang terletak di sebelah kiri atas; b. nomor keputusan akreditasi PTK dan/atau akreditasi program studi dan nilai akreditasi di sebelah kiri atas; c. lambang negara di bagian tengah atas; d. tulisan Kementerian Agama Republik INDONESIA; e. nama PTK; f. lambang PTK; g. nama fakultas dan program studi; h. nama lengkap pemilik Ijazah; i. tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah; j. nomor pokok mahasiswa; k. nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing; l. gelar akademik yang diberikan beserta singkatannya; m. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan; n. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah; o. tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang menandatangani Ijazah; p. stempel PTK; dan q. foto pemilik Ijazah. (3) Nomor Ijazah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengikuti sistem PIN. (4) PIN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan pangkalan data pendidikan tinggi. (5) Format Ijazah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal atau Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 4

(1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diverifikasi melalui sistem verifikasi Ijazah secara elektronik pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. (2) Verifikasi Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai pengesahan.

Pasal 5

(1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diterbitkan oleh PTK yang akreditasi program studinya masih berlaku. (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh: a. Rektor dan Dekan fakultas untuk universitas dan/atau institut; b. Ketua untuk sekolah tinggi; c. Rektor atau Ketua dan Direktur Pascasarjana untuk pascasarjana; dan d. Rektor dan Dekan untuk pascasarjana yang terintegrasi di fakultas.

Pasal 6

(1) Ijazah diserahkan kepada lulusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah wisuda. (2) Dalam hal Ijazah tidak diambil oleh lulusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, PTK wajib menyimpan Ijazah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. (3) Ijazah yang tidak diambil melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PTK menyimpan Ijazah sebagai arsip aktif.

BAB 2

Penerbitan

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

(1) Ijazah yang diperoleh oleh warga negara INDONESIA dari perguruan tinggi luar negeri dapat disetarakan dengan sistem pendidikan tinggi keagamaan di INDONESIA. (2) Penyetaraan Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. perguruan tinggi luar negeri dan/atau program studi dalam rumpun ilmu agama harus terakreditasi atau diakui oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang; b. menunjukkan Ijazah asli yang akan disetarakan; c. menunjukkan Transkrip Akademik asli yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri; d. menyerahkan fotokopi Ijazah; e. menyerahkan fotokopi transkrip nilai akademik; f. menyerahkan fotokopi paspor dan visa; dan g. menyerahkan letter of acceptance. (3) Penyetaraan Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara elektronik.

Pasal 8

Pencantuman gelar lulusan hasil penyetaraan Ijazah tetap menggunakan gelar pada Ijazah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi luar negeri.

Pasal 9

Nilai indeks prestasi kumulatif atau hasil penilaian lain lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat dikonversi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 10

(1) Konversi nilai indeks prestasi kumulatif atau hasil penilaian lain lulusan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan metode: a. penilaian kumulatif; atau b. tanpa penilaian kumulatif. (2) Metode penilaian kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara menyetarakan predikat yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri dengan predikat berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (3) Metode tanpa penilaian kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila tidak ada penilaian kumulatif.

Pasal 11

(1) Penyetaraan Ijazah dan konversi nilai indeks prestasi kumulatif atau hasil penilaian lain lulusan perguruan tinggi luar negeri dilakukan oleh tim penilai. (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal. (3) Direktur yang membidangi pendidikan tinggi atas nama Direktur Jenderal atau kepala pusat yang membidangi bimbingan masyarakat agama dan pendidikan Khonghucu atas nama Sekretaris Jenderal menandatangani hasil penyetaraan Ijazah dan konversi nilai indeks prestasi kumulatif atau hasil penilaian lain lulusan perguruan tinggi luar negeri.

BAB 3

Kesetaraan dan Terjemahan Ijazah

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pencantuman gelar lulusan hasil penyetaraan Ijazah tetap menggunakan gelar pada Ijazah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi luar negeri.

Pasal 9

Nilai indeks prestasi kumulatif atau hasil penilaian lain lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat dikonversi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 10

Pasal 11

BAB 1

Surat Keterangan Pengganti

Pasal 18

Koreksi

(1) Surat Keterangan Pengganti dapat diterbitkan dengan alasan Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI: a. rusak; b. hilang; atau c. musnah. (2) Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI yang rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian atau pihak yang berwenang. (3) PTK menerbitkan Surat Keterangan Pengganti atas Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI yang rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Surat Keterangan Pengganti memuat: a. keterangan bahwa Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI yang rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal keterangan tertulis dari pihak kepolisian atau pihak yang berwenang; dan b. keterangan tentang muatan Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI yang rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1). (5) Apabila muatan Surat Keterangan Pengganti Transkrip Akademik tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf o, dapat dipenuhi paling sedikit muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf p.

Pasal 19

(1) Dalam hal PTK penerbit Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) telah dicabut izinnya atau dibubarkan, Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk PTKIN, Kopertais untuk PTKIS, dan Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal untuk PTK menerbitkan Surat Keterangan Pengganti. (2) Dalam hal PTK penerbit Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI telah berubah, Surat Keterangan Pengganti diterbitkan oleh perguruan tinggi hasil perubahan.

Pasal 20

Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI ditulis dalam Bahasa INDONESIA.

Pasal 21

(1) Pengesahan salinan Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI dilakukan oleh PTK yang menerbitkan Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI. (2) Pengesahan salinan Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI dilakukan oleh pihak yang menerbitkan Surat Keterangan Pengganti. (3) Pengesahan salinan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI yang diterbitkan oleh PTK berbentuk: a. universitas dan institut dilakukan oleh Wakil Dekan bidang akademik; dan b. sekolah tinggi dilakukan oleh Wakil Ketua bidang akademik. (4) Pengesahan salinan Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai penggunaan sistem PIN dan sistem verifikasi Ijazah secara elektronik efektif diberlakukan.

Pasal 22

Pengesahan Ijazah mahasiswa asing pada perguruan tinggi dalam negeri dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan Ijazah.

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2020 tentang IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI, DAN SERTIFIKAT PROFESI PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB 3

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

BAB 1

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 2

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

BAB 1

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 2

Pasal 16

Pasal 17

BAB Keempat

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 1

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 2

Pasal 21

Pasal 22

BAB III

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB IV

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 27

Pasal 28

BAB V

Pasal 29

Pasal 30

BAB VI

Pasal 31

Pasal 32