PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021 tentang PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

PERMEN Nomor 16 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Jabatan Fungsional Penghulu adalah jabatan sebagai pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam. 3. Pejabat Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut Penghulu adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam. 4. Pelayanan dan Bimbingan Nikah atau Rujuk adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung terlaksananya proses nikah atau rujuk dengan baik. 5. Kepenghuluan adalah kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam. 6. Pengembangan Kepenghuluan adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh Penghulu meliputi koordinasi dan sosialisasi tentang perkawinan. 7. Bimbingan Masyarakat Islam adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan Penghulu meliputi pembelajaran dan pembinaan masyarakat Islam. 8. Kepala KUA adalah penghulu dengan tugas tambahan sebagai Kepala KUA. 9. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam Sasaran Kerja Pegawai serta menilai kinerja dan Angka Kredit Penghulu. 10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Penghulu dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan. 12. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penghulu baik perorangan atau kelompok di kepenghuluan. 13. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah satuan kerja pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang membidangi bimbingan masyarakat Islam. 14. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pemimpin Direktorat Jenderal. 15. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah satuan kerja pada instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di tingkat provinsi. 16. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah pemimpin Kantor Wilayah.

BAB III

KOMPETENSI

Pasal 4

Koreksi

(1) Penghulu harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. (3) Standar kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan bagi: a. Penghulu ahli pertama: 1. mampu membaca Al-Qur’an; 2. memahami dasar-dasar hukum munakahat; dan 3. mengetahui peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan pernikahan. b. Penghulu ahli muda: 1. mampu membaca dan menulis Al-Qur’an; 2. menguasai simulasi akad nikah; 3. memahami hukum munakahat; dan 4. memahami peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan pernikahan. c. Penghulu ahli madya: 1. mampu membaca, menulis, dan memahami Al- Qur’an; 2. menguasai wawasan perbandingan hukum munakahat; 3. menguasai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan pernikahan; dan 4. memiliki kemampuan memandu akad nikah dengan menggunakan bahasa Arab/Inggris/ asing lainnya. d. Penghulu ahli utama: 1. mampu membaca, menulis, memahami, dan menafsirkan Al-Qur’an; 2. mampu melakukan bimbingan pernikahan; 3. memiliki konsep pengembangan kepenghuluan; 4. memiliki kemampuan melakukan istinbat hukum perkawinan dan keluarga; dan 5. memiliki kemampuan memandu akad nikah dengan menggunakan bahasa Arab/Inggris/ asing lainnya. (4) Standar kompetensi manajerial dan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Uji kompetensi diselenggarakan untuk: a. pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penghulu yang meliputi: 1. perpindahan dalam jabatan; dan 2. promosi; dan b. kenaikan jabatan. (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk jenjang jabatan dari: a. ahli pertama ke ahli muda; b. ahli muda ke ahli madya; dan c. ahli madya ke ahli utama. (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk mengukur: a. kompetensi teknis; b. kompetensi manajerial; dan c. kompetensi sosial kultural. (4) Materi uji kompetensi teknis disusun oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepenghuluan sesuai dengan standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 6

(1) Direktorat Jenderal melaksanakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Penghulu. (2) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan: a. kenaikan jenjang jabatan dari ahli madya ke ahli utama, dan pengangkatan melalui promosi dilakukan oleh Direktorat Jenderal; dan b. kenaikan jenjang jabatan dari ahli pertama ke ahli muda, dari ahli muda ke ahli madya, dan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain dilakukan oleh Kantor Wilayah. (3) Dalam pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan dengan Sekretariat Jenderal melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian.

Pasal 7

(1) Penghulu yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud diberikan sertifikat kelulusan. (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fditerbitkan oleh: a. Direktur Jenderal untuk uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan dari ahli madya ke ahli utama, dan pengangkatan melalui promosi; dan b. Kepala Kantor Wilayah untuk uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan dari ahli pertama ke ahli muda, dari ahli muda ke ahli madya, serta pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan.

Pasal 8

(1) Pelatihan diberikan kepada Penghulu dalam bentuk: a. pelatihan fungsional; b. pelatihan teknis; dan c. pelatihan manajerial. (2) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk: a. pelatihan calon Penghulu; b. pelatihan kenaikan jenjang jabatan fungsional Penghulu; dan c. pelatihan substantif kepenghuluan. (3) Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk pelatihan: a. konselor perkawinan dan keluarga sakinah; b. membaca kitab kuning; c. memandu akad nikah berbahasa Arab/Inggris/bahasa asing lainnya; dan d. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah. (4) Pelatihan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi: a. pelatihan kepemimpinan; b. pelayanan prima; dan c. pengembangan kepribadian.

Pasal 9

(1) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Penghulu dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya. (2) Program pengembangan kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dalam bentuk: a. peningkatan kemampuan berbahasa asing; b. peningkatan kemampuan membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah; c. kemampuan membaca kitab kuning; dan d. mengikuti kursus singkat, seminar, lokakarya, atau konferensi terkait dengan tugas dan fungsi penghulu.

BAB IV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Koreksi

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penghulu dilakukan melalui: a. pengangkatan pertama; b. perpindahan dari jabatan lain; dan c. promosi.

Pasal 11

Koreksi

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penghulu melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, harus memenuhi persyaratan: a. berstatus sebagai PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) di bidang agama Islam; dan e. penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu yang telah ditetapkan dari calon PNS.

Pasal 12

Pengangkatan pertama dilaksanakan dengan tahapan: a. PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mengajukan permohonan pengangkatan Jabatan Fungsional Penghulu ahli pertama kepada pejabat yang membidangi kepegawaian pada Kantor Wilayah dengan melampirkan dokumen: 1. fotokopi keputusan pengangkatan calon PNS yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2. fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 3. surat pernyataan dari atasan langsung yang menyatakan memiliki integritas dan moralitas yang baik dalam melaksanakan tugas sesuai dengan format 1; 4. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah; 5. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 6. fotokopi nilai prestasi kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; b. pejabat yang membidangi kepegawaian menyampaikan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Kepala Kantor Wilayah; dan c. Kepala Kantor Wilayah MENETAPKAN keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penghulu.

Pasal 13

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penghulu melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, harus memenuhi syarat: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) di bidang agama Islam; e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural; f. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan calon penghulu; g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang kepenghuluan paling sedikit 2 (dua) tahun; h. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan i. berusia paling tinggi: 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Pertama dan Penghulu Ahli Muda; 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Madya; dan 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Utama untuk PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.

Pasal 14

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penghulu melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan dengan tahapan: a. PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mengajukan usul kepada pimpinan unit kerja dengan melampirkan dokumen: 1. fotokopi keputusan pengangkatan calon PNS yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2. fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 3. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah; 4. fotokopi ijazah sarjana atau diploma IV di bidang agama Islam yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 5. fotokopi sertifikat uji kompetensi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 6. fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan calon Penghulu; 7. surat pernyataan dari atasan langsung yang menyatakan memiliki integritas dan moralitas yang baik dalam melaksanakan tugas sesuai dengan format 1; 8. surat keterangan memiliki integritas dan moralitas yang baik yang ditandatangani oleh atasan langsung; dan 9. fotokopi nilai prestasi kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; b. pejabat pimpinan tinggi pratama meneruskan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi bimbingan masyarakat Islam untuk mendapatkan rekomendasi; c. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi bimbingan masyarakat Islam meneruskan dokumen beserta rekomendasi kepada pejabat pembina kepegawaian; dan d. pejabat pembina kepegawaian MENETAPKAN keputusan perpindahan dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Penghulu.

Pasal 15

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penghulu melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, harus memenuhi persyaratan: a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural; dan b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penghulu melalui promosi harus memenuhi persyaratan: a. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku Penghulu; dan b. tidak sedang dikenakan hukuman disiplin PNS. (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penghulu melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.

Pasal 16

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penghulu melalui promosi dilaksanakan dengan tahapan: a. atasan langsung merekomendasikan PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penghulu melalui promosi; b. rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi bimbingan masyarakat Islam dengan melampirkan dokumen: 1) fotokopi sertifikat uji kompetensi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) fotokopi nilai prestasi kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan 3) surat pernyataan dari pejabat yang berwenang yang membidangi kepenghuluan yang menyatakan tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku Penghulu, serta tidak sedang dikenakan hukuman disiplin PNS; dan c. pejabat pembina kepegawaian MENETAPKAN keputusan pengangkatan Jabatan Fungsional Penghulu melalui promosi.

BAB Ketiga

Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

BAB V

TATA CARA PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 17

Koreksi

(1) Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu diajukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a. kenaikan pangkat periode April usulan diajukan paling lambat akhir tahun sebelumnya; dan b. kenaikan pangkat periode Oktober usulan diajukan paling lambat 30 Juli tahun berjalan.

Pasal 18

Koreksi

(1) Penghulu mengajukan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan melampirkan dokumen: a. daftar usul penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penghulu; b. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penghulu; c. bukti fisik butir kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan d. persyaratan administratif meliputi: 1. keputusan calon PNS; 2. keputusan PNS; 3. keputusan kepangkatan terakhir; 4. keputusan tugas terakhir; 5. penetapan Angka Kredit terakhir; dan 6. sasaran kinerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah dalam aplikasi usul penilaian dan penetapan Angka Kredit. (3) Dalam hal dokumen tidak dapat diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usul penilaian dan penetapan Angka Kredit dapat disampaikan dalam bentuk nonelektronik.

Pasal 19

(1) Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu ahli pertama dan ahli muda dinilai oleh Tim Penilai Kantor Wilayah. (2) Tim Penilai Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ketua tim penilai dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama atau penghulu ahli madya; b. sekretaris tim penilai berasal dari unsur kepegawaian; c. anggota paling sedikit 3 (tiga) orang dengan ketentuan 2 (dua) orang dari Penghulu dan 1 (satu) orang dari pejabat yang membidangi kepenghuluan. (4) Tim Penilai Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. membantu Kepala Kantor Wilayah dalam MENETAPKAN Angka Kredit bagi Penghulu ahli pertama dan ahli muda; dan b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 20

(1) Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu ahli madya dan ahli utama dinilai oleh Tim Penilai pusat. (2) Tim Penilai pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ketua tim penilai dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepenghuluan atau penghulu ahli madya; b. sekretaris tim penilai berasal dari unsur kepegawaian; c. anggota paling sedikit 3 (tiga) orang dengan ketentuan 2 (dua) orang dari Penghulu dan 1 (satu) orang dari pejabat yang membidangi kepenghuluan. (3) Tim Penilai pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. membantu pimpinan tinggi madya yang membidangi bimbingan masyarakat Islam dalam MENETAPKAN angka kredit bagi Penghulu ahli madya dan ahli utama; dan b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 21

Dalam hal jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 tidak dapat dipenuhi dari Penghulu, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Penghulu.

Pasal 22

(1) Kepala Kantor Wilayah MENETAPKAN Angka Kredit bagi Penghulu ahli pertama dan ahli muda. (2) Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi bimbingan masyarakat Islam MENETAPKAN Angka Kredit bagi Penghulu ahli madya dan ahli utama.

Pasal 23

Asli penetapan Angka Kredit diberikan kepada Penghulu dan salinan sah diberikan kepada: a. pimpinan instansi pengusul; b. pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit; c. sekretaris Tim Penilai; dan d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada tingkat pusat atau pejabat yang membidangi kepegawaian pada Kantor Wilayah.

BAB Kedua

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

(1) Penghulu yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memperoleh predikat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan teladan I, II, dan III tingkat provinsi memperoleh Angka Kredit tambahan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari Angka Kredit penjenjangan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dengan ketentuan: a. Angka Kredit hanya diberikan satu kali kenaikan pangkat; b. Angka Kredit sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan teladan I, II, dan III tingkat provinsi, pada saat bersamaan tidak dapat diberikan Angka Kredit tugas tambahan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan; c. bukti fisik sebagai Penghulu pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan teladan I, II, dan III tingkat provinsi berupa keputusan penetapan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan teladan dari pejabat yang berwenang dan/atau sertifikat; d. perhitungan angka kreditnya dinilai dari unsur utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu. (2) Penghulu yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memperoleh predikat sebagai Kantor Urusan Agama Kecamatan teladan I, II, dan III tingkat kabupaten/kota memperoleh Angka Kredit tambahan sebesar 15% (lima belas perseratus) dari Angka Kredit penjenjangan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dengan ketentuan: a. masa tugas Penghulu paling singkat 2 (dua) tahun sebelum penetapan Kantor Urusan Agama Kecamatan teladan I, II, dan III; b. jika pada Kantor Urusan Agama Kecamatan terdapat lebih dari 1 (satu) orang Penghulu, masing-masing Penghulu memperoleh Angka Kredit yang sama; c. Penghulu yang memperoleh Angka Kredit Kantor Urusan Agama Kecamatan teladan I, II, dan III tingkat kabupaten/kota, pada saat bersamaan tidak dapat diberikan Angka Kredit sebagai Penghulu yang bertugas pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan daerah tipologi D1 dan D2; d. bukti fisik sebagai Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan teladan I, II, dan III tingkat kabupaten/kota berupa keputusan penetapan sebagai Kantor Urusan Agama Kecamatan teladan dari pejabat yang berwenang dan/atau sertifikat; dan e. perhitungan angka kreditnya dinilai dari unsur utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021 tentang PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VIII

Pasal 28

BAB IX

Pasal 29