PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2016 tentang STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN NEGERI SENTANI

PERMEN Nomor 16 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani yang selanjutnya disebut Sekolah Tinggi adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri di bawah Kementerian Agama. 2. Statuta Sekolah Tinggi adalah peraturan dasar pengelolaan Sekolah Tinggi yang digunakan sebagai landasan dasar penyusunan peraturan dan prosedur operasional. 3. Ketua adalah organ Sekolah Tinggi yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Sekolah Tinggi. 4. Senat adalah organ Sekolah Tinggi yang menyusun, merumuskan, dan MENETAPKAN kebijakan, memberikan pertimbangan kepada Ketua dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik. 5. Satuan Pengawas Internal adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pemimpin Perguruan Tinggi. 6. Dewan Penyantun adalah badan nonstruktural yang terdiri dari unsur pemerintah dan tokoh masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Ketua. 7. Ketua Jurusan adalah pimpinan jurusan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. 8. Direktur adalah pimpinan Pascasarjana pada Sekolah Tinggi. 9. Kepala Pusat adalah pimpinan pusat pada Sekolah Tinggi. 10. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya di sebut Kepala UPT adalah pemimpin unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Sekolah Tinggi. 11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. 13. Alumni adalah lulusan dari Sekolah Tinggi. 14. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. 15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi. 16. Warga Kampus adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan Sekolah Tinggi. 17. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, akademik, dalam satu rumpun ilmu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. 18. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, 19. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang akan dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa output dan/atau outcome yang ingin diwujudkan oleh Sekolah Tinggi pada satu tahun tertentu. 20. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik INDONESIA. 21. Menteri adalah Menteri Agama. 22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 6

Koreksi

(1) Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dalam statuta ini bernama Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN) Sentani. (2) Sekolah Tinggi berkedudukan di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. (3) Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Oikumene yang telah berdiri sejak tanggal 21 Juni 1995, dan diresmikan tanggal 10 April 2001.

Pasal 7

(1) Sekolah Tinggi memiliki lambang sebagaimana terlukis di bawah ini: (2) Lambang Sekolah Tinggi sebagaimana tercantum pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: a. Bentuk lambang adalah garis berbentuk segi lima melambangkan Lima Dasar Pancasila, berwarna hitam (gradasi kode #000000) dan dasar warna kuning muda (#FFF500). b. Unsur-Unsur dalam segi lima adalah: 1. salib warna hitam (gradasi kode #000000) terletak disebelah atas melambangkan keyakinan dan semangat kristiani yang berdasarkan karya penyelamatan Kristus di Salib; 2. tangkai padi dan kapas melingkar, berwarna hijau tua (gradasi kode (#00923F) dan kuning emas (gradasi kode #EFB201) melambangkan pengharapan, keluhuran, dan keagungan cita-cita kemerdekaan; 3. Alkitab terletak di tengah lambang, berwarna putih (gradasi kode #FFFFFF) melambangkan kekudusan; 4. simbol Λ simbol dan simbol Ω berwarna hitam (gradasi kode #000000) melambangkan Allah sebagai pencipta alam semesta; 5. 8 (delapan) baris tulisan dalam Alkitab berwarna hitam (gradasi kode #000000) melambangkan keteguhan; 6. pita dibawah tangkai padi dan kapas berwarna biru muda (gradasi warna #0172B6) melambangkan kesetiaan dan profesional-isme; 7. tulisan STAKPN pada pita di bawah tangkai padi dan kapas berwarna putih (gradasi kode #FFFFFF), melambangkan kebijaksanaan; dan 8. tulisan SENTANI terletak dibawah tulisan STAKPN berwarna hitam (gradasi kode #000000) menunjukkan wilayah kedudukan Sekolah Tinggi.

Pasal 8

(1) Sekolah Tinggi mempunyi Mars yaitu “Mars STAKPN Sentani”. (2) Sekolah Tinggi mempunyi Hymne yaitu “Hymne STAKPN Sentani”. (3) Mars dan Hymne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperdengarkan dalam setiap upacara resmi sekolah Tinggi. (4) Mars Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lagu yang mengekspresikan semangat dan penuh optimisme, berjiwa Pancasila, serta mencerminkan cita-cita Sekolah Tinggi. (5) Hymne Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nyanyian pujian dan keagungan yang bertempo lambat, berwibawa dan mengandung makna pujian kepada Tuhan, berjiwa Pancasila dan mencerminkan cita-cita Sekolah.

Pasal 9

(1) Bendera Sekolah Tinggi: a. bendera Sekolah Tinggi berbentuk empat panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya; b. berwarna dasar hijau tua (kode gradasi #254117), yang melambangkan perjuangan menegakkan kebenaran dan pembangunan nasional; c. di tengah-tengah bendera Sekolah Tinggi terpampang lambang Sekolah Tinggi; dan d. di bawah lambang bertuliskan STAKPN SENTANI. (2) Bendera Jurusan dan Pasca Sarjana: a. bendera Jurusan dan Pascasarjana berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya; b. warna bendera Jurusan dan Pascasarjana serta maknanya adalah: 1. Pendidikan Agama Kristen berwarna dasar kuning (kode gradasi #FFF500), melambangkan pengharapan, keluhuran, dan keagungan cita- cita kemerdekaan. 2. Teologi Kristen berwarna dasar biru (kode gradasi #736AFF), melambangkan keteguhan dan 3. Pendidikan Musik Gereja berwarna dasar hijau kode gradasi #8AFB17), melambangkan sukacita; dan 4. Pascasarjana Pendidikan Agama Kristen berwarna dasar biru tua (kode gradasi #1103AA), melambangkan kebijaksanaan. c. di tengah-tengah bendera Jurusan terpampang lambang Sekolah Tinggi; dan d. di bawah lambang Sekolah Tinggi terdapat tulisan nama masing-masing Jurusan.

Pasal 10

BAB Kelima

Busana Akademik

Pasal 10

Koreksi

(1) Busana akademik Sekolah Tinggi terdiri atas toga jabatan dan toga wisudawan. (2) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jubah yang dikenakan oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Senat yang berhak mengikuti prosesi. (3) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pada upacara-upacara akademik, yakni wisuda dan pengukuhan profesor. (4) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbuat dari kain wol polos berwarna ungu (kode gradasi #87267F), berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan. Pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru selebar kurang lebih 12 cm. Pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan (plooi). Pergelangan tangan dan sepanjang garis pembuka dilapisi beludru dengan kuning emas (kode gradasi #DAA520) untuk toga Ketua dan Wakil Ketua, ungu (kode gradasi #AD1A88) untuk toga Profesor, dan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing Jurusan dan Pascasarjana. (5) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan: a. topi jabatan merupakan penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam (kode gradasi #000000) berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 cm. Di tengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna kuning emas (kode gradasi #daa520); b. kalung jabatan Ketua dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Sekolah Tinggi terbuat dari logam tipis berwarna kuning emas (kode gradasi #daa520); c. kalung jabatan Wakil Ketua, Direktur dan jabatan lainnya terbuat dari bahan yang sama tetapi dalam ukuran yang agak kecil dan berwarna putih perak (kode gradasi #D2B9D3); dan d. kalung jabatan Profesor terbuat dari pita selebar 10 cm berwarna sesuai warna dasar jurusannya, dan kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan lambang Sekolah Tinggi yang terbuat dari bulatan logam tipis bergaris tengah 10 cm berwarna kuning emas (kode gradasi #daa520). (6) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jubah yang dikenakan wisudawan Sekolah Tinggi, baik program Sarjana (S1), dan Magister (S2). (7) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terbuat dari kain berwarna hitam (kode gradasi #000000), ukuran besar, dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dengan lebar yang merata, terdapat lipatan (plooi) pada lengan atas dan punggung toga. Tampak (bagian) belakang syal wisudawan berbeda antara jenjang studi. Program Sarjana (S1) berbentuk setengah lingkaran, dan Magister (S2) berbentuk oval panjang menjuntai kebelakang 75 cm. (6) Kelengkapan toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan topi wisudawan yang bentuk, ukuran, dan warnanya sama dengan topi jabatan, dan kuncir wisudawan mengikuti warna bendera jurusan. (7) Jas resmi mahasiswa Sekolah Tinggi berwarna kuning (kode gradasi #FFF500), pada bagian dada sebelah kiri terdapat lambang Sekolah Tinggi.

BAB 1

Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

Pasal 11

Koreksi

(1) Sekolah Tinggi menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan sivitas akademika pada Sekolah Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Profesor dan/atau Dosen untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. (5) Pimpinan Sekolah Tinggi wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

Pasal 12

(1) Mahasiswa terdiri atas warga negara Republik INDONESIA dan juga warga negara asing yang memenuhi persyaratan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 13

Sekolah Tinggi menjamin suatu sistem penerimaan Mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan yang dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.

Pasal 14

(1) Sekolah Tinggi melakukan penerimaan Mahasiswa baru jenjang diploma dan sarjana melalui pola penerimaan secara lokal. (2) Sekolah Tinggi melakukan penerimaan Mahasiswa baru jenjang pascasarjana secara mandiri. (3) Penerimaan Mahasiswa baru jenjang Pascasarjana dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam 1 (satu) tahun akademik.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN

Pasal 24

Koreksi

(1) Organisasi Sekolah Tinggi terdiri atas: a. Ketua dan Wakil Ketua; b. Senat; c. Satuan Pengawas Internal; dan d. Dewan Penyantun. (2) Organisasi Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan masing-masing. (3) Hubungan antar organisasi Sekolah Tinggi dilandasi oleh semangat kolegialitas satu terhadap yang lain. (4) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri.

Pasal 25

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a merupakan pemimpin dalam menyelenggarakan Sekolah Tinggi.

Pasal 26

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Ketua diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri.

Pasal 27

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut: a. menyiapkan Rencana Pengembangan Sekolah Tinggi; b. melaksanakan otonomi Perguruan Tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswa-an, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Ketua, pimpinan Jurusan, dan pimpinan unit lain yang berada di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan fungsi manajemen Sekolah Tinggi; f. membina dan mengembangkan hubungan baik Sekolah Tinggi dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya; g. mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/- atau penutupan Jurusan dan/atau Program Studi yang dipandang perlu, atas persetujuan Senat kepada Menteri; dan h. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Sekolah Tinggi kepada Menteri. (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berwenang untuk dan atas nama Menteri: a. mewakili Sekolah Tinggi di dalam dan di luar pengadilan; dan b. melakukan kerja sama.

Pasal 28

(1) Dalam mengelola dan menyelenggarakan Sekolah Tinggi, Ketua dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) wakil Ketua. (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua. (3) Masa jabatan Wakil Ketua mengikuti masa jabatan Ketua dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (4) Wakil Ketua dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. (5) Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing wakil Ketua terdiri dari bidang: a. Akademik dan Pengembangan Lembaga; b. Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan; dan c. Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

BAB Kedua

Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 25

Koreksi

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a merupakan pemimpin dalam menyelenggarakan Sekolah Tinggi.

Pasal 26

Koreksi

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Ketua diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri.

Pasal 27

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut: a. menyiapkan Rencana Pengembangan Sekolah Tinggi; b. melaksanakan otonomi Perguruan Tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswa-an, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Ketua, pimpinan Jurusan, dan pimpinan unit lain yang berada di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan fungsi manajemen Sekolah Tinggi; f. membina dan mengembangkan hubungan baik Sekolah Tinggi dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya; g. mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/- atau penutupan Jurusan dan/atau Program Studi yang dipandang perlu, atas persetujuan Senat kepada Menteri; dan h. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Sekolah Tinggi kepada Menteri. (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berwenang untuk dan atas nama Menteri: a. mewakili Sekolah Tinggi di dalam dan di luar pengadilan; dan b. melakukan kerja sama.

Pasal 28

(1) Dalam mengelola dan menyelenggarakan Sekolah Tinggi, Ketua dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) wakil Ketua. (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua. (3) Masa jabatan Wakil Ketua mengikuti masa jabatan Ketua dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (4) Wakil Ketua dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. (5) Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing wakil Ketua terdiri dari bidang: a. Akademik dan Pengembangan Lembaga; b. Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan; dan c. Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

Pasal 29

Persyaratan calon Wakil Ketua: a. berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS); b. beragama Kristen; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; d. minimal lulusan program Magister (S2) yang memiliki jabatan fungsional Lektor; e. memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi; f. memahami visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi; g. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; j. mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi Wakil Ketua secara tertulis; dan k. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerjasama dengan Ketua.

Pasal 30

(1) Pengangkatan Wakil Ketua dilaksanakan sebagai berikut: a. penjaringan calon Wakil Ketua dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Ketua; b. panitia seleksi menyaring calon Wakil Ketua yang telah memenuhi syarat; dan c. panitia seleksi mengajukan calon Wakil Ketua kepada ketua untuk diangkat sebagai Wakil Ketua. (2) Pengangkatan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Ketua. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

(1) Busana akademik Sekolah Tinggi terdiri atas toga jabatan dan toga wisudawan. (2) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jubah yang dikenakan oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Senat yang berhak mengikuti prosesi. (3) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pada upacara-upacara akademik, yakni wisuda dan pengukuhan profesor. (4) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbuat dari kain wol polos berwarna ungu (kode gradasi #87267F), berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan. Pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru selebar kurang lebih 12 cm. Pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan (plooi). Pergelangan tangan dan sepanjang garis pembuka dilapisi beludru dengan kuning emas (kode gradasi #DAA520) untuk toga Ketua dan Wakil Ketua, ungu (kode gradasi #AD1A88) untuk toga Profesor, dan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing Jurusan dan Pascasarjana. (5) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan: a. topi jabatan merupakan penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam (kode gradasi #000000) berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 cm. Di tengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna kuning emas (kode gradasi #daa520); b. kalung jabatan Ketua dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Sekolah Tinggi terbuat dari logam tipis berwarna kuning emas (kode gradasi #daa520); c. kalung jabatan Wakil Ketua, Direktur dan jabatan lainnya terbuat dari bahan yang sama tetapi dalam ukuran yang agak kecil dan berwarna putih perak (kode gradasi #D2B9D3); dan d. kalung jabatan Profesor terbuat dari pita selebar 10 cm berwarna sesuai warna dasar jurusannya, dan kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan lambang Sekolah Tinggi yang terbuat dari bulatan logam tipis bergaris tengah 10 cm berwarna kuning emas (kode gradasi #daa520). (6) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jubah yang dikenakan wisudawan Sekolah Tinggi, baik program Sarjana (S1), dan Magister (S2). (7) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terbuat dari kain berwarna hitam (kode gradasi #000000), ukuran besar, dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dengan lebar yang merata, terdapat lipatan (plooi) pada lengan atas dan punggung toga. Tampak (bagian) belakang syal wisudawan berbeda antara jenjang studi. Program Sarjana (S1) berbentuk setengah lingkaran, dan Magister (S2) berbentuk oval panjang menjuntai kebelakang 75 cm. (6) Kelengkapan toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan topi wisudawan yang bentuk, ukuran, dan warnanya sama dengan topi jabatan, dan kuncir wisudawan mengikuti warna bendera jurusan. (7) Jas resmi mahasiswa Sekolah Tinggi berwarna kuning (kode gradasi #FFF500), pada bagian dada sebelah kiri terdapat lambang Sekolah Tinggi.

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2016 tentang STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN NEGERI SENTANI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

BAB Kelima

Pasal 10

BAB III

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 11

BAB 1

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 2

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 3

Pasal 15

Pasal 16

BAB 4

Pasal 16

Pasal 17

BAB 5

Pasal 17

Pasal 18

BAB 6

Pasal 18

Pasal 19

BAB 7

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 8

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kedua

Pasal 23

BAB IV

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 24

BAB Kedua

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 1

Pasal 29

Pasal 30