PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2012 tentang PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS

PERMEN Nomor 15 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Jemaah Haji Khusus adalah Jemaah Haji yang pelayanannya bersifat khusus dengan biaya khusus dan dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus. 2. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, yang selanjutnya disebut PIHK, adalah biro perjalanan yang telah mendapat izin Menteri untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus. 3. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh PIHK dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus. 4. Asosiasi PIHK adalah perkumpulan yang mengkordinasikan PIHK. 5. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disebut PPIU adalah Biro Perjalanan Wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah. 6. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut BPIH Khusus adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan ibadah haji khusus. 7. Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disebut SISKOHAT adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji. 8. Kuota haji khusus adalah jumlah Jemaah Haji Khusus yang ditetapkan oleh Menteri untuk menunaikan ibadah haji pada tahun berjalan. 9. Nomor Porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah Haji Khusus yang mendaftar. 10. Daftar tunggu (waiting list) adalah daftar Jemaah Haji Khusus yang telah mendaftar dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji. 11. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut BPS BPIH adalah bank yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk melakukan pembayaran BPIH. 12. Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut DAPIH adalah dokumen yang berisi identitas Jemaah Haji yang digunakan untuk pengendalian oleh instansi terkait, baik di INDONESIA maupun di Arab Saudi. 13. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang agama. 14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. 15. Kepala Kanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

BAB II

PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS

Pasal 2

Koreksi

(1) Menteri MENETAPKAN izin PIHK. (2) Izin PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada biro perjalanan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki Izin sebagai PPIU yang masih berlaku; b. memiliki izin usaha; c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. memiliki akta Pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; e. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; f. memiliki rekomendasi dari instansi pemerintah provinsi yang membidangi pariwisata; g. memiliki susunan Pengurus dan Komisaris Perseroan Terbatas; h. memiliki laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang sudah diaudit; i. menyerahkan uang jaminan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk bank garansi yang diterbitkan oleh bank umum milik negara dan berlaku selama 3 (tiga) tahun; j. telah menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah sekurang- kurangnya selama 3 (tiga) tahun dengan jumlah jemaah umrah paling sedikit 300 (tiga ratus) orang; dan k. tidak memiliki catatan negatif dalam penyelenggaraan ibadah umrah. (3) Kementerian Agama melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3

PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban sebagai PIHK dengan baik.

Pasal 4

(1) PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan Personal Identification Number (PIN). (2) PIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendaftaran, identitas jemaah, dan akses informasi SISKOHAT.

Pasal 5

PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berhak mendapatkan: a. pembinaan dari Menteri; b. informasi tentang kebijakan penyelenggaraan haji khusus; c. informasi tentang Jemaah Haji Khusus yang memilih PIHK dan masuk dalam alokasi kuota tahun berjalan; d. surat rekomendasi untuk pengurusan barcode; e. visa haji, DAPIH, gelang identitas, dan buku manasik; f. menerima dana BPIH Khusus sesuai dengan jumlah Jemaah Haji Khusus yang akan berangkat melalui PIHK pada tahun berjalan; dan g. informasi tentang hasil pengawasan dan akreditasi.

Pasal 6

(1) Izin PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan: a. fotokopi Keputusan Menteri tentang Penetapan Izin sebagai PPIU yang masih berlaku; dan b. fotokopi Keputusan Menteri tentang Penetapan Izin sebagai PIHK yang masih berlaku. (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku izin.

Pasal 7

Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada PIHK yang memenuhi persyaratan: a. memiliki izin PPIU yang masih berlaku; b. telah memberangkatkan Jemaah Haji Khusus paling sedikit 135 (seratus tiga puluh lima) orang selama 3 (tiga) tahun; c. memiliki kinerja yang baik; dan d. tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1) PIHK dapat membuka cabang PIHK di luar domisili perusahaan. (2) Pimpinan PIHK melaporkan pembukaan cabang PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian Agama.

Pasal 9

PIHK yang telah habis masa berlaku izinnya atau dicabut izinnya wajib bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Jemaah Haji Khusus dan/atau pihak terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

BAB III

PENDAFTARAN

Pasal 10

Koreksi

(1) Pendaftaran haji khusus dibuka sepanjang tahun setiap hari kerja. (2) Pendaftaran Jemaah Haji Khusus dilakukan oleh Jemaah Haji yang bersangkutan. (3) Dalam hal Jemaah Haji tidak dapat melakukan pendaftaran sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mewakilkan kepada PIHK.

Pasal 11

Koreksi

(1) Pendaftaran Jemaah Haji Khusus dilakukan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. (2) Dalam hal pendaftaran haji khusus belum/tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran dilakukan di Direktorat Jenderal.

Pasal 12

(1) Untuk dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji Khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. beragama Islam; b. memiliki kemampuan finansial untuk membayar setoran BPIH khusus yang ditetapkan oleh Menteri; c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter; d. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; e. memiliki Kartu Keluarga; f. memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah; dan g. surat keterangan dari PIHK pilihan calon Jemaah Haji. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Jemaah Haji Khusus harus menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3X4 cm sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan ketentuan: a. pas foto berwarna dengan latar belakang warna putih; b. warna baju/kerudung kontras dengan latar belakang, tidak memakai pakaian dinas, dan bagi calon Jemaah Haji wanita menggunakan busana muslimah; c. tidak menggunakan kaca mata; dan d. tampak wajah minimal 80 persen. (3) Dalam hal calon Jemaah Haji Khusus berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diganti dengan kartu identitas lain yang sah.

Pasal 13

Prosedur Pendaftaran Jemaah Haji Khusus sebagai berikut: a. menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) kepada petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Direktorat Jenderal; b. membayar setoran BPIH Khusus ke rekening Menteri pada BPS BPIH sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri; dan c. menyerahkan bukti setoran BPIH Khusus kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Direktorat Jenderal.

Pasal 14

BPS BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b menerbitkan bukti pembayaran BPIH Khusus sebanyak 5 (lima) lembar yang masing- masing diberi pas foto ukuran 3x4 cm, dengan rincian sebagai berikut: a. lembar pertama bermaterai Rp. 6.000,- untuk Jemaah Haji; b. lembar kedua untuk BPS BPIH; c. lembar ketiga untuk PIHK; d. lembar keempat untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan e. lembar kelima untuk Direktorat Jenderal.

Pasal 15

Jemaah haji yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 memperoleh nomor porsi dari SISKOHAT Kementerian Agama sesuai dengan urutan pendaftaran.

Pasal 16

(1) Jemaah Haji Khusus yang dirugikan oleh PIHK dan mengakibatkan nomor porsi yang bersangkutan terlambat/tidak sesuai dengan urutan yang seharusnya pada saat pendaftaran ke PIHK, Direktur Jenderal dapat melakukan penyesuaian nomor urut porsi. (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan verifikasi dan terdapat bukti terjadinya pelanggaran oleh PIHK.

Pasal 17

(1) Dalam hal Jemaah Haji Khusus memiliki hak untuk keberangkatan tahun tertentu dan PIHK pilihan Jemaah Haji Khusus dimaksud telah melebihi batas maksimal alokasi, Jemaah Haji Khusus dapat dialihkan ke PIHK lain atas pilihan Jemaah Haji Khusus. (2) PIHK pilihan Jemaah Haji Khusus semula wajib memfasilitasi Jemaah Haji Khusus dalam memilih PIHK lain. (3) Dalam hal Jemaah Haji Khusus tidak memilih PIHK lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jemaah Haji Khusus menjadi daftar tunggu pada PIHK semula untuk keberangkatan tahun berikutnya.

Pasal 18

(1) Dalam hal Jemaah Haji Khusus karena sesuatu hal tidak dapat berangkat, Jemaah Haji Khusus tersebut menjadi daftar tunggu pada tahun berikutnya. (2) Daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) kali musim haji. (3) Dalam hal daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melewati 2 (dua) kali musim haji, pendaftaran yang bersangkutan dibatalkan.

Pasal 19

Pedoman mengenai pendaftaran Jemaah Haji Khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII

PELAYANAN DOKUMEN DAN IDENTITAS HAJI

Pasal 36

Koreksi

Setiap Jemaah Haji Khusus yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi harus memiliki paspor yang telah memperoleh visa haji, DAPIH, stiker barcode, gelang identitas, dan kartu tanda pengenal.

Pasal 37

Koreksi

(1) Pengurusan penerbitan paspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan oleh Jemaah Haji Khusus. (2) Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Direktorat Jenderal untuk pengurusan visa haji.

Pasal 38

(1) DAPIH dan Gelang identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikeluarkan oleh Kementerian Agama. (2) Gelang identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan oleh Jemaah Haji Khusus sejak keberangkatan, selama di Arab Saudi sampai dengan kembali ke INDONESIA.

Pasal 39

(1) Pengurusan stiker barcode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan oleh PIHK setelah mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PIHK setelah menyerahkan: a. fotokopi kontrak awal hotel, transportasi dan katering di Makkah, Madinah, Jeddah, dan Arafah Mina; b. surat jaminan konfirmasi (letter of intent) keberangkatan dan kepulangan dari maskapai penerbangan yang ditandatangani oleh pihak penerbangan; c. daftar nama Jemaah Haji Khusus; dan d. surat penunjukan petugas pengurus stiker barcode dari PIHK. (3) Dalam pengurusan stiker barcode di Arab Saudi, PIHK wajib melapor kepada Kantor Misi Haji INDONESIA di Arab Saudi. (4) Stiker barcode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Direktorat Jenderal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum keberangkatan Jemaah Haji Khusus ke Arab Saudi untuk dilekatkan pada paspor.

Pasal 40

Paspor, DAPIH, dan gelang identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diserahkan kepada PIHK setelah memenuhi persyaratan: a. menyerahkan surat perjanjian antara PIHK dengan Jemaah Haji Khusus; b. rekomendasi dari Asosiasi PIHK.

Pasal 41

(1) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib disediakan oleh PIHK. (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama jemaah, nama PIHK, nomor kontak petugas PIHK di Arab Saudi, nama dan alamat hotel, serta identitas lain yang dianggap perlu.

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2012 tentang PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VI

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB VII

Pasal 34

Pasal 35

BAB VIII

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

BAB IX

Pasal 42

BAB X

Pasal 43

BAB XI

Pasal 44

BAB XII

Pasal 45

BAB XIII

Pasal 46

BAB XIV

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

BAB Kesatu

Pasal 47

BAB Kedua

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

BAB Ketiga

Pasal 51

BAB XV

Pasal 52

Pasal 53