PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2019 tentang PEMBERIAN REKOMENDASI UNTUK ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM DAN MEMILIKI KEKHUSUSAN DI BIDANG KEAGAMAAN

PERMEN Nomor 14 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PERMOHONAN REKOMENDASI

Pasal 3

(1) Permohonan rekomendasi Ormas yang memiliki struktur kepengurusan berjenjang diajukan oleh pengurus Ormas di tingkat pusat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan bidang tugas masing-masing. (2) Permohonan rekomendasi Ormas yang memiliki struktur kepengurusan tidak berjenjang diajukan oleh pengurus Ormas sesuai dengan domisili sekretariatnya. (3) Permohonan rekomendasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis menggunakan sistem elektronik atau non elektronik dengan melampirkan dokumen pendukung.

Pasal 4

(1) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas: a. akte pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD atau AD dan ART; b. program kerja; c. susunan pengurus; d. surat keterangan domisili sekretariat Ormas; e. nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas; f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan; dan h. surat pernyataan setia kepada Negara Kesatuan Republik INDONESIA, Pancasila, dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, serta tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. (2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ormas harus menyertakan dokumen pendukung: a. formulir isian data Ormas; b. surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik; c. surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, dan cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan merupakan milik Pemerintah; dan d. surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan, yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Ormas. (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf, g, dan huruf h, serta ayat (2) huruf b dan huruf c ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Ormas atau sebutan pengurus lainnya.

Pasal 5

Dokumen akte pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD atau AD dan ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. nama dan lambang; b. tempat kedudukan; c. asas, tujuan, dan fungsi; d. kepengurusan; e. hak dan kewajiban anggota; f. pengelolaan keuangan; g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan h. pembubaran organisasi.

Pasal 6

Dokumen susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mencakup: a. biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya; b. pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4 x 6 (empat kali enam), terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir; c. foto kopi kartu tanda penduduk elektronik pengurus organisasi; dan d. surat keputusan tentang susunan pengurus Ormas secara lengkap yang sah sesuai dengan AD/ART Ormas.

Pasal 7

(1) Dokumen surat keterangan domisili sekretariat Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dikeluarkan oleh lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya. (2) Dokumen surat keterangan domisili sekretariat Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran: a. bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola; dan b. foto kantor atau sekretariat Ormas, tampak depan yang memuat papan nama.

Pasal 8

(1) Pengurus Ormas mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan bidang tugas masing- masing. (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan melalui kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi atau kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. (3) Permohonan rekomendasi yang diajukan melalui kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. (4) Dalam hal permohonan rekomendasi diajukan melalui kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan ditembuskan kepada kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pasal 9

(1) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diajukan dan ditandatangani oleh pendiri dan pengurus Ormas. (2) Dalam hal pendiri meninggal dunia atau berhalangan tetap, permohonan rekomendasi dapat diajukan dan ditandatangani oleh pengurus Ormas.

Pasal 10

Dalam hal Pengurus Ormas telah mengajukan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan bidang tugas masing-masing mencatat permohonan rekomendasi dalam buku daftar pengajuan permohonan rekomendasi.

Pasal 11

(1) Dalam hal Pengurus Ormas telah mengajukan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), kantor wilayah Kementerian Agama provinsi atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota mencatat dan membuat tanda terima pengajuan permohonan. (2) Kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi atau kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan rekomendasi kepada Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

BAB Kedua

Persyaratan Permohonan Rekomendasi

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

PEMERIKSAAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN PERMOHONAN REKOMENDASI

Pasal 12

Koreksi

Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen permohonan rekomendasi dicatat dalam buku daftar pengajuan permohonan rekomendasi.

Pasal 13

Koreksi

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap dokumen permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan bidang tugas masing-masing menerbitkan berita acara dokumen permohonan rekomendasi lengkap. (2) Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan bidang tugas masing-masing menyampaikan berita acara dokumen permohonan rekomendasi lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengurus Ormas dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara dokumen permohonan rekomendasi lengkap diterbitkan.

Pasal 14

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinyatakan belum lengkap, Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan bidang tugas masing-masing menerbitkan berita acara permohonan rekomendasi belum lengkap. (2) Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan bidang tugas masing-masing menyampaikan berita acara permohonan rekomendasi belum lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengurus Ormas dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak berita acara permohonan rekomendasi belum lengkap diterbitkan. (3) Pengurus Ormas melengkapi dokumen permohonan rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berita acara permohonan rekomendasi belum lengkap diterima. (4) Dalam hal pengurus Ormas tidak melengkapi dokumen permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan rekomendasi ditolak. (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam surat penolakan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan bidang tugas masing-masing atas nama Menteri. (6) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pengurus Ormas dengan tembusan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan/atau kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

Pasal 15

(1) Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan verifikasi dokumen permohonan rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berita acara dokumen permohonan rekomendasi lengkap diterbitkan. (2) Verifikasi terhadap dokumen permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. pemeriksaan keabsahan dokumen; dan/atau b. pemeriksaan lapangan.

Pasal 16

Dalam melakukan verifikasi dokumen permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan bidang tugas masing-masing dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 17

(1) Dalam hal hasil verifikasi dokumen permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan bidang tugas masing-masing menerbitkan berita acara permohonan rekomendasi telah memenuhi persyaratan. (2) Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan bidang tugas masing-masing menyampaikan berita acara permohonan rekomendasi telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak berita acara permohonan rekomendasi telah memenuhi persyaratan diterbitkan.

Pasal 18

(1) Dalam hal hasil verifikasi dokumen permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan bidang tugas masing-masing menerbitkan berita acara permohonan rekomendasi tidak memenuhi persyaratan. (2) Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan bidang tugas masing-masing menyampaikan berita acara permohonan rekomendasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak berita acara permohonan rekomendasi tidak memenuhi persyaratan diterbitkan.

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2019 tentang PEMBERIAN REKOMENDASI UNTUK ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM DAN MEMILIKI KEKHUSUSAN DI BIDANG KEAGAMAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

Pasal 23