PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2016 tentang PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

PERMEN Nomor 13 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah. 2. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah penyelenggaraan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus. 3. Jemaah Haji adalah Warga yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

BAB II

PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Pasal 8

Koreksi

Biaya operasional haji di INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, paling sedikit dipergunakan untuk: 1. akomodasi petugas kloter di embarkasi; 2. akomodasi PPIH di embarkasi; 3. konsumsi petugas kloter di embarkasi; 4. konsumsi PPIH di embarkasi; 5. operasional asrama haji embarkasi, asrama haji embarkasi antara, dan asrama haji transit; 6. pemeliharaan asrama haji embarkasi, asrama haji embarkasi antara, dan asrama haji transit; 7. langganan daya dan jasa asrama haji embarkasi, asrama haji embarkasi antara, dan asrama haji transit; 8. operasional PPIH tingkat pusat; 9. operasional PPIH embarkasi; 10. operasional PPIH embarkasi antara; 11. operasional kantor wilayah kementerian agama provinsi; 12. operasional kantor kementerian agama kabupaten/kota; 13. operasional kantor urusan agama (KUA) kecamatan; 14. peningkatan fasilitas asrama haji embarkasi, asrama haji embarkasi antara, dan asrama haji transit; 15. pengembangan asrama haji embarkasi, asrama haji embarkasi antara, dan asrama haji transit; 16. rehabilitasi asrama haji embarkasi, asrama haji embarkasi antara, dan asrama haji transit; 17. operasional infrastruktur sistem keuangan; 18. penguatan tata kelola asrama; 19. pembinaan dan bimbingan Jemaah haji dan petugas haji; 20. operasional Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT); 21. pemeliharaan SISKOHAT; 22. sewa jaringan untuk SISKOHAT; 23. jasa konsultan; 24. pendataan dan penataan aset barang milik haji; 25. pengadaan sarana pendukung pelayanan haji; 26. sosialisasi dan iklan layanan masyarakat melalui media elektronik, media cetak, internet, dan tatap muka; 27. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan BPIH; 28. penyusunan peraturan perundang-undangan dan pedoman; 29. penyiapan pelaksanaan transportasi udara dan perlindungan Jemaah haji; 30. Media Center Haji; 31. sistem informasi pelaksanaan haji; 32. pengendalian penyelenggaraan ibadah haji; 33. koordinasi penyelenggaraan ibadah haji; 34. monitoring penyelenggaraan ibadah haji; 35. evaluasi penyelenggaraan ibadah haji; 36. operasional penyelenggaraan haji; 37. pengendalian penyelenggaraan haji; dan 38. pelaporan penyelenggaraan ibadah haji.

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2016 tentang PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

BAB I

Pasal 1

BAB II

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB III

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

Pasal 23