PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2021 tentang TIM AKREDITASI LEMBAGA PEMERIKSA HALAL

PERMEN Nomor 12 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. 2. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk. 3. Akreditasi LPH adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal untuk penilaian kesesuaian, kompetensi, dan kelayakan LPH. 4. Tim Akreditasi LPH adalah sejumlah orang yang berada dalam kelembagaan untuk melakukan Akreditasi LPH dan bertanggung jawab kepada BPJPH. 5. Tim Banding adalah sejumlah orang yang melakukan pemeriksaan banding atas hasil penetapan Akreditasi LPH dan bertanggung jawab kepada BPJPH. 6. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 8. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH. 9. Kepala Badan adalah Kepala BPJPH.

BAB II

ORGANISASI TIM AKREDITASI LEMBAGA PEMERIKSA HALAL

Pasal 3

Koreksi

Tim Akreditasi LPH terdiri atas: a. Dewan Pengarah; dan b. Dewan Pelaksana.

Pasal 4

Koreksi

(1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota.

Pasal 5

(1) Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berjumlah 5 (lima) orang. (2) Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; dan b. anggota. (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat secara ex officio oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi standardisasi pada BPJPH.

Pasal 6

Tim Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan oleh Kepala Badan setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 7

Dewan Pengarah mempunyai tugas: a. merumuskan kebijakan pelaksanaan Akreditasi LPH; b. mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan Tim Akreditasi LPH kepada Kepala Badan; c. menyusun instrumen Akreditasi LPH; d. memantau, mengevaluasi, dan menelaah terkait penyelenggaraan Akreditasi LPH; e. merumuskan kebijakan Akreditasi LPH yang mendukung pengembangan JPH; f. merekomendasikan hasil evaluasi permohonan keberatan atas nilai dan kualifikasi Akreditasi LPH kepada Kepala Badan; g. merumuskan kerja sama kelembagaan dalam pengembangan penyelenggaraan Akreditasi LPH; dan h. melaporkan pelaksanaan tugas dan target perjanjian kinerja kepada Kepala Badan setiap tahun.

Pasal 8

Dewan Pelaksana mempunyai tugas: a. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Tim Akreditasi LPH; b. merekrut asesor dan penilai hasil asesmen; c. membentuk tim asesmen dan tim penilai hasil asesmen; d. melakukan verifikasi persyaratan pendirian LPH dan dokumen pendukung; e. memberikan hasil penilaian dan kualifikasi LPH berupa rekomendasi kepada Kepala Badan; f. melakukan penjaminan mutu Akreditasi LPH; dan g. melaporkan pelaksanaan tugas dan target perjanjian kinerja kepada Kepala Badan setiap tahun.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dewan Pelaksana dapat sewaktu-waktu menugaskan asesor dan/atau penilai hasil asesmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Tim asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas: a. melakukan verifikasi persyaratan pendirian dan dokumen pendukung yang diajukan oleh LPH; b. melakukan asesmen terhadap permohonan akreditasi LPH; dan c. menyusun dan menyampaikan laporan hasil asesmen kepada tim penilai hasil asesmen.

Pasal 11

Tim penilai hasil asesmen mempunyai tugas: a. menilai laporan hasil asesmen; dan b. memberikan pertimbangan hasil penilaian, kualifikasi, dan rekomendasi kepada Ketua Dewan Pelaksana untuk diteruskan kepada Kepala Badan.

Pasal 12

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Akreditasi LPH ditetapkan sekretariat. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara ex officio oleh unit kerja yang membidangi standardisasi pada BPJPH. (3) Sekretariat mempunyai tugas: a. melaksanakan tugas administratif penyelenggaraan Akreditasi LPH; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Tim Akreditasi LPH; c. menyusun jadwal dan tugas tim asesmen dan tim penilai hasil asesmen; d. memfasilitasi sosialisasi kebijakan Akreditasi LPH yang dilakukan Tim Akreditasi LPH; dan e. tugas lain yang berhubungan dengan kesekretariatan.

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2021 tentang TIM AKREDITASI LEMBAGA PEMERIKSA HALAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

BAB Ketiga

Pasal 27

BAB 1

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 2

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB VII

Pasal 31

BAB VIII

Pasal 32