Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Nomenklatur…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 4. Kualifikasi Pendidikan adalah jenjang pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan tertentu. 5. Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. 6. Menteri adalah Menteri Agama Republik INDONESIA. 7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. 8. Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS diklasifikasikan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. (2) Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 3

Koreksi

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai acuan bagi setiap satuan kerja pada Kementerian Agama untuk: a. penyusunan dan penetapan kebutuhan; b. penentuan pangkat dan jabatan; c. pengembangan karier; d. pengembangan kompetensi; e. penilaian kinerja; f. penggajian dan tunjangan; dan g. pemberhentian.

Pasal 4

Koreksi

(1) Daftar nomenklatur Jabatan Pelaksana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Kualifikasi Pendidikan dan Tugas Jabatan untuk setiap Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Nilai dan kelas jabatan untuk setiap Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 5

Koreksi

(1) Daftar nomenklatur Jabatan Pelaksana yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan pengubahan sesuai dengan kebutuhan organisasi. (2) Usul pengubahan nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana. (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. nomenklatur jabatan; b. Tugas Jabatan; c. Kualifikasi Pendidikan dan/atau profesi; dan d. kelas jabatan bagi nomenklatur jabatan yang sudah memiliki kelas jabatan. (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja. (5) Pengubahan nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah mendapat pertimbangan teknis secara tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 6

Koreksi

(1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pelaksana dilaksanakan oleh Menteri sesuai dengan formasi Jabatan Pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2) Menteri mendelegasikan wewenang pengangkatan PNS dari jabatan fungsional umum menjadi Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan bagi jabatan fungsional umum pada Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal; b. kepala biro kepegawaian, bagi jabatan fungsional umum pada sekretariat jenderal; c. kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi, bagi jabatan fungsional umum pada kantor wilayah kementerian agama daerah provinsi, kantor kementerian agama kabupaten/kota, madrasah negeri, dan kantor urusan agama kecamatan; d. kepala biro pada universitas dan institut dan/atau kepala bagian pada sekolah tinggi yang menangani urusan kepegawaian dan tata laksana, bagi jabatan fungsional umum pada perguruan tinggi keagamaan negeri; e. sekretaris Badan bagi jabatan fungsional umum pada balai penelitian dan pengembangan serta balai pendidikan dan pelatihan keagamaan; f. sekretaris Direktorat Jenderal bagi jabatan fungsional umum pada kantor asrama haji, dan kantor urusan haji INDONESIA di Jeddah; dan g. sekretaris Direktorat Jenderal bagi jabatan fungsional umum pada madrasah aliyah negeri insan cendekia.

Pasal 7

Koreksi

PNS yang diberhentikan dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional diangkat dalam Jabatan Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Koreksi

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap satuan kerja di Kementerian Agama MENETAPKAN nama Jabatan Pelaksana pada masing-masing unit kerja di bawahnya berdasarkan peta jabatan. (2) Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap satuan kerja di Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) MENETAPKAN dokumen informasi faktor jabatan yang disusun oleh masing-masing pimpinan satuan kerja di bawahnya. (3) Dokumen informasi faktor jabatan bagi Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana untuk ditetapkan nilai dan kelas jabatannya melalui proses evaluasi jabatan.

Pasal 9

Koreksi

PNS yang telah melaksanakan uraian kegiatan Jabatan Pelaksana dan belum menduduki Jabatan Pelaksana, diangkat dalam Jabatan Pelaksana melalui pengangkatan penyesuaian dalam Jabatan Pelaksana.

Pasal 10

Koreksi

Sebelum ditetapkan nilai dan kelas jabatan bagi Jabatan Pelaksana, pemangku Jabatan Pelaksana menerima pembayaran tunjangan kinerja sesuai dengan nilai dan kelas jabatan pada jabatan fungsional umum yang semula dijabatnya.

Pasal 11

Koreksi

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 12

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Umum pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1772), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2018 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13