PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2019 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA

PERMEN Nomor 11 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Agama yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Nomor 130 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. 4. Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Lingkungan Kementerian Agama. 5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri pada Kementerian Agama. 6. Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja. 7. Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai berdasarkan laporan kinerja setiap bulan. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 9. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 4

Koreksi

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan: a. kehadiran kerja; dan b. capaian kinerja Pegawai sesuai dengan Kelas Jabatan. (2) Capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendukung capaian kinerja organisasi.

Pasal 5

Koreksi

(1) Kehadiran kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan: a. hari kerja tidak hadir tanpa alasan yang sah atau mangkir; dan b. waktu terlambat masuk kerja dan pulang cepat bukan karena alasan kedinasan. (2) Penghitungan aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rekapitulasi daftar hadir elektronik sesuai dengan peraturan hari dan jam kerja pada Kementerian Agama. (3) Daftar hadir secara nonelektronik dapat dilakukan jika: a. perangkat dan sistem rekam kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi; b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran secara elektronik; c. terjadi keadaan kahar berupa bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan sistem rekam kehadiran secara elektronik tidak dimungkinkan untuk dilakukan; atau d. tempat kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem rekam kehadiran secara elektronik.

Pasal 6

(1) Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu terhitung mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Ketentuan mengenai hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1) Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kinerja bulanan. (2) Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh atasan langsung. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Capaian Kinerja ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Pasal 9

Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a terdiri atas: a. cuti sakit; b. cuti tahunan; c. cuti bersalin; d. cuti alasan penting; dan e. cuti besar.

Pasal 10

(1) Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut: a. sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dipotong sebesar 0% (nol per seratus) per hari; b. sakit selama 15 (lima belas) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dipotong sebesar sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) per hari; dan c. sakit lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dipotong sebesar 3% (tiga per seratus) per hari. (2) Pelaksanaan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol per seratus).

Pasal 12

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut: a. Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin untuk persalinan anak pertama sampai dengan ketiga, pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol per seratus); dan b. Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin untuk persalinan anak keempat dan seterusnya, pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: 1. bulan pertama sebesar 30% (tiga puluh per seratus); 2. bulan kedua sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan 3. bulan ketiga sebesar 50% (lima puluh per seratus).

Pasal 13

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut: a. selama 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari, pengurangan sebesar 0% (nol per seratus); dan b. selama lebih dari 2 (dua) hari dipotong sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) per hari.

Pasal 14

(1) Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut: a. bulan pertama sebesar 50% (lima puluh per seratus); b. bulan kedua sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan c. bulan ketiga sebesar 90% (sembilan puluh per seratus). (2) Penghitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal cuti tersebut dilaksanakan.

Pasal 15

Pengurangan Tunjangan Kinerja diberlakukan kepada Pegawai yang mendapatkan nilai prestasi kerja pada tahun berjalan di bawah nilai baik, sebagai berikut: a. Pegawai yang mendapatkan nilai prestasi kerja pada tahun berjalan dengan nilai cukup, pada tahun berikutnya kepada Pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari Tunjangan Kinerja yang diterimanya; b. Pegawai yang mendapatkan nilai prestasi kerja pada tahun berjalan dengan nilai kurang, pada tahun berikutnya kepada Pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Tunjangan Kinerja yang diterimanya; dan c. Pegawai yang mendapatkan nilai prestasi kerja pada tahun berjalan dengan nilai buruk, pada tahun berikutnya kepada Pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Tunjangan Kinerja yang diterimanya.

Pasal 16

(1) Penambahan Tunjangan Kinerja diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari selisih Tunjangan Kinerja Kelas Jabatan di atasnya bagi Pegawai yang mendapatkan nilai prestasi kerja sangat baik. (2) Penambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada awal bulan tahun berikutnya.

BAB Keempat

Pengurangan Tunjangan Kinerja

Pasal 8

Koreksi

(1) Pengurangan Tunjangan Kinerja dikenai bagi Pegawai yang: a. tanpa alasan yang sah: 1. tidak masuk kerja, sebesar 3% (tiga per seratus) untuk setiap 1 (satu) hari; 2. terlambat masuk kerja, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 3. pulang sebelum waktunya, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 4. Pegawai yang tidak berada di tempat tugas (antara waktu masuk kerja dan waktu pulang kerja) tanpa penugasan atau izin tertulis dari atasan langsung, sebesar 2% (dua per seratus); 5. tidak melakukan rekam kehadiran pada saat masuk kerja, sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) untuk setiap 1 (satu) kali kejadian; dan 6. tidak melakukan rekam kehadiran pada saat pulang kerja, sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) untuk setiap 1 (satu) kali kejadian. b. dikenai pemberhentian untuk sementara atau dinonaktifkan, dengan ketentuan: 1. bagi Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan karena terkena atau terlibat kasus hukum dan/atau sedang menjalani masa penahanan oleh pihak yang berwajib, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus per seratus) terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara; dan 2. jika berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dinyatakan tidak bersalah, Tunjangan Kinerja bagi Pegawai tersebut dibayarkan kembali pada bulan berikutnya. (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus per seratus). (3) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diberlakukan, jika memiliki alasan yang sah dan memenuhi ketentuan prosedural penyampaian alasan yang sah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (4) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. cuti yang dibuktikan dengan surat keterangan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan b. alasan lain yang dituliskan dalam surat permohonan izin atau pemberitahuan yang disetujui oleh atasan langsung paling banyak 1 (satu) kali kejadian dalam 1 (satu) bulan. (5) Surat keterangan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus disampaikan kepada pejabat yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama mulai cuti.

Pasal 9

Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a terdiri atas: a. cuti sakit; b. cuti tahunan; c. cuti bersalin; d. cuti alasan penting; dan e. cuti besar.

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 17

Koreksi

(1) Tunjangan Kinerja setiap Pegawai dibayarkan berdasarkan: a. Kelas Jabatan; b. penetapan daftar penerima Tunjangan Kinerja; dan c. perhitungan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (2) Pegawai yang menduduki jabatan fungsional dan merangkap jabatan struktural, dibayarkan Tunjangan Kinerja yang menguntungkan.

Pasal 18

Koreksi

(1) Dalam hal terjadi perubahan Kelas Jabatan bagi pejabat struktural, penyesuaian Tunjangan Kinerja dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak terbitnya surat pernyataan melaksanakan tugas. (2) Dalam hal terjadi perubahan Kelas Jabatan bagi pejabat pelaksana dan pejabat fungsional, penyesuaian Tunjangan Kinerja dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak terbitnya surat pernyataan melaksanakan tugas.

Pasal 19

Bagi Pegawai yang pindah tugas pada instansi lain, Tunjangan Kinerja dibayarkan oleh instansi yang baru.

Pasal 20

(1) Tunjangan Kinerja calon PNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai dengan jabatan yang akan didudukinya. (2) Dalam hal calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan sudah disumpah menjadi PNS Tunjangan Kinerja dibayarkan 100% (seratus per seratus).

Pasal 21

Pegawai yang melaksanakan tugas dinas kantor dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan yang diduduki.

Pasal 22

(1) Pegawai yang berasal dari luar instansi Kementerian Agama yang diperbantukan atau dipekerjakan di Kementerian Agama dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan yang diduduki selama Tunjangan Kinerja tidak dibayarkan di instansi induknya. (2) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Kementerian Agama yang diperbantukan atau dipekerjakan di instansi lain dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus) selama Tunjangan Kinerja tidak dibayarkan di instansi tempat yang diperbantukan atau dipekerjakan.

Pasal 23

(1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar atau pendidikan dan pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan terakhir yang diduduki sejak terbitnya surat penugasan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai bulan ke tujuh sampai dengan kontrak selesai.

Pasal 24

(1) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya. (2) Dalam hal tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari pada Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya, dibayarkan tunjangan profesi pada jenjangnya. (3) Tunjangan Kinerja bagi dosen dan guru PNS yang belum bersertifikat pendidik dibayarkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Kelas Jabatannya. (4) Tunjangan Kinerja guru yang diangkat dalam golongan II (dua) dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus) dari Kelas Jabatannya yang disetarakan dengan Kelas Jabatan 5. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai selisih Tunjangan Kinerja bagi dosen dan guru PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2019 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kelima

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB V

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VI

Pasal 28

Pasal 29